Analisis Ekonomi
Enny Sri Hartati
Kompas Cetak | 248
Di tengah integrasi perekonomian dunia, tentu tidak ada satu negara pun
yang mampu mengisolasi diri dari berbagai dampak pelambatan ekonomi
global. Besar transmisi pada gejolak perekonomian domestik tergantung
dari struktur ekonomi, karakteristik, dan daya tahan setiap negara.
Faktor yang tak kalah menentukan adalah respons kebijakan dan strategi
memanfaatkan peluang. Menghadapi pelemahan nilai tukar, misalnya,
beberapa negara, seperti Tiongkok dan Vietnam, justru memanfaatkannya
sebagai strategi memitigasi pelambatan pertumbuhan ekonomidomestik
melalui momentum mendorong ekspor.
Hal yang sama semestinya dapat dilakukan Indonesia. Penurunan harga
komoditas harus segera dimanfaatkan untuk mendorong industri pengolahan.
Saatnya Indonesia menghentikan menjual komoditas primer dan fokus
membangun industri hulu, industri substitusi impor, dan industri hilir.
Anjloknya harga komoditas pertanian, perkebunan, dan perikanan dapat
dioptimalkan untuk melakukan hilirisasi industri. Sementara rendahnya
harga komoditas pertambangan merupakan momentum memperkuat industri hulu
atau industri dasar. Jika segera dilakukan, tidak hanya melepaskan
ketergantungan terhadap bahan baku dan bahan penolong impor, tetapi
sekaligus dapat mengubah kiblat kebijakan industri. Ke depan, Indonesia
berpeluang menjadi negara industri berbasis daya saing yang tinggi.
Tentu untuk menangkap peluang tersebut dibutuhkan keseriusan pemerintah
membuat kebijakan yang terpadu dan konkret sehingga mampu meyakinkan
para investor dan pelaku usaha. Sebenarnya daya tarik berinvestasi di
Indonesia tidak terletak pada berbagai tawaran insentif yang akan
diberikan pemerintah. Kendala yang paling utama dihadapi investor adalah
konsistensi kebijakan dan kepastian usaha. Banyaknya regulasi yang
tumpang tindih membuat ketidakpastian waktu mengurus perizinan dan
lamanya waktu yang dibutuhkan untuk memulai usaha di Indonesia. Hal yang
urgen dilakukan pemerintah adalah komitmen melakukan berbagai
debirokratisasi dan deregulasi. Utamanya yang berimplikasi langsung pada
kemudahan, penyederhanaan, dan percepatan pelayanan perizinan
investasi; kepastian pembebasan lahan; harmonisasi regulasi yang tumpang
tindih antarsektor ataupun antara pusat dan daerah; serta ketersediaan
infrastruktur dasar (listrik dan transportasi). Untuk itu, tidak hanya
dibutuhkan keterpaduan kebijakan antarsektor, tetapi juga koordinasi
antara pusat dan daerah.
Di samping penurunan harga komoditas, depresiasi rupiah juga menambah
insentif peluang masuknya investasi asing. Dengan melemahnya rupiah,
tentu investasi asing di Indonesia menjadi lebih murah. Jika biaya
membangun satu pabrik semula 1 miliar dollar AS, misalnya, dengan
depresiasi tentu biayanya akan lebih rendah. Masuknyainvestasi asing
tentu sekaligus dapat menambah pasokan dollar AS dalam perekonomian.
Upaya mendorong industri pengolahan tersebut tentu tidak hanya terpaku
pada industri skala besar dan investasi asing. Potensi penanaman modal
domestik (PMDN) sangat besar. Termasuk industri menengah kecil dan mikro
(UMKM) juga berpotensi dikembangkan. Industrialisasi pedesaan akan
efektif menciptakan nilai tambah dari berbagai potensi sumber daya
pedesaan yang melimpah. Apalagi jika ada integrasiantara industri skala
besar yang mampu mendorong tumbuhnya industri-industri skala menengah
dan kecil. Tentu akan semakin memperkuat dan memperkokoh bangun industri
sekaligus akan mendorong efisiensi. Guna mendorong peran dari UMKM,
tentu dibutuhkan fasilitasi pemerintah dalam menciptakan iklim usaha
yang adil dengan menghilangkan berbagai perilaku monopolistik,
oligopolistik, dan kartel. Di samping itu juga adanya jaminan akses
pasar dan kemudahan mendapatkan fasilitas pembiayaan.
Jika komitmen mendorong industri pengolahan tersebut segera dapat
terealisasi, hal itu dapat menjadi solusi sapu jagat. Artinya, dapat
menyelesaikan masalah jangka pendek sekaligus memperbaiki struktur
ekonomi dalam jangka menengah panjang. Dalam jangka pendek, berbagai
ancaman gelombang pemutusan hubungan kerja tentu akan segera mendapatkan
jalan keluar jika sektor produksi segera dapat dinormalisasi.
Dengan demikian, daya beli masyarakat segera pulih dan konsumsi rumah
tangga tentu akan kembali bergeliat. Di samping itu, bergeraknya sektor
produksi tentu mempunyai implikasi yang jauh lebih fundamental. Nilai
tambah yang tercipta dalam perekonomian akan menjadi sumber pertumbuhan
yang berkelanjutan.
Oleh karena itu, dibutuhkan fokus kebijakan dari pemerintah. Artinya,
pemerintah harus mampu memetakan komoditas prioritas yang akan dijadikan
program percepatan industrialisasi. Pengembangan komoditas prioritas
tersebut harus menjadi satu dokumen yang menjadi acuan semua sektor
terkait, termasuk pemerintah daerah. Efektivitas kebijakan fiskal
menjadi salah satu kata kunci keberhasilan program ini. Belanja
pemerintah harus efektif memberikan stimulus, terutama melalui
optimalisasi dana transfer daerah dan dana desa. Pepatah bijak
mengatakan, setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Di tengah impitan
persoalan yang melanda perekonomian Indonesia, tentu masih banyak
peluang.
Enny Sri Hartati, Direktur Institute for Development of Economics and Finance
No comments:
Post a Comment