Peringkat Ke-40 dan Pelaksanaan Kontrak

 HA ZEN UMAR PURBA

30 Desember 2016 0 komentar

"Target saya tentu saja kita berada di 40 besar daftar negara dengan kemudahan berusaha."

Presiden Joko Widodo di depan enam CEO Belanda, 23/11/2016

Angka 40 di atas sudah beberapa kali diucapkan Presiden RI akhir-akhir ini. Tetapi, itu memang perlu sebagai pemicu semangat untuk bisa meningkatkan peringkat kemudahan berusaha di RI.

Dalam laporan Doing Business (DB) 2017 yang dikeluarkan Bank Dunia, Indonesia menduduki peringkat ke-91 dari 190 negara dalam ease of doing business ranking. Ini lompatan lumayan dari peringkat ke-109 tahun sebelumnya. Langkah kebijakan pembangunan Paket Kebijakan Ekonomi yang dikeluarkan pemerintah mendapat catatan khusus oleh Bank Dunia.

Tetapi, Presiden ingin lebih jauh dari itu. Ia mencita-citakan peringkat ke-40 sehingga tidak tertinggal jauh dari negara-negara jiran, seperti Malaysia dan Thailand, yang untuk 2017 masing-masing di peringkat ke-23 dan ke-46. Peringkat ke-91 yang tercapai sekarang, kata Jokowi, jangan ditepuki dulu.

Sebetulnya kita sudah merasa puas dengan peringkat di bawah 100 itu. Sebab, sejak dikeluarkannya Doing Business pada 2004, Indonesia tiap tahun selalu berada di peringkat di atas 100. Bukan hanya itu. Tidak pernah terdengar kepedulian dari otoritas untuk memperhatikan aspek kemudahan berusaha yang dikeluarkan oleh badan dunia itu. Baru pada Kabinet Susilo Bambang Yudhoyono, pada akhir 2013, Menko Perekonomian Hatta Rajasa waktu itu mengatakan keinginannya agar tahun berikutnya (2014) Indonesia berada pada peringkat di bawah 100.

Media Sosial dan Gerakan Politik

NOOR HUDA ISMAIL

31 Desember 2016 0 komentar

Kesigapan Densus 88 menggulung jaringan teroris yang berserakan di Tangerang, Payakumbuh, dan Batam layak diapresiasi.

Sejak bom Hotel JW Marriott tahun 2009, tidak kurang dari 50 rencana serangan teror telah digagalkan oleh Densus 88. Namun, satu hal yang paling penting untuk disikapi bersama, seperti diungkapkan Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian, sebaran ideologi, taktik serangan, pendanaan—juga perekrutan—kali ini dilakukan secara online (daring), terutama melalui media sosial.

Bagaimana media sosial mengubah dinamika terorisme di Indonesia?

Dalam buku The Logic of Connective Action (2011), Bennett dan Segerberg mengingatkan bahwa nalar kerja tradisional sebuah gerakan politik, termasuk terorisme, yang menekankan collective action (aksi kelompok) akan tergerus dengan nalar kerja baru gerakan politik yang bersifat connective action’(aksi yang dilakukan karena kesamaan ide).

Dalam pola baru ini, keterlibatan dalam gerakan politik menjadi lebih cair dan bersikap sangat personal. Pada pola lama, mengharuskan adanya pengorganisasian yang tersusun rapi. Dalam pola ini, identitas diri melebur jadi identitas kelompok. Sementara dalam pola baru, untuk jadi pelaku kekerasan, orang tak harus repot terlebih dahulu menjadi anggota sebuah kelompok jihad yang selama ini sudah dikenal, seperti Jamaah Islamiyah, Jamaah Anshorut Tauhid, dan Jamaah Anshorut Daulah.Kelompok-kelompok ini hanya dijadikan ”batu loncatan” oleh mereka untuk membentuk kelompok baru yang lebih ganas.

Langkah Mundur Demokrasi

KORAN SINDO Edisi 02-01-2017

Belakangan ini kita dihadapkan pada situasi yang hampir serupa dengan zaman Orde Baru. Kebebasan berpendapat di muka umum dihalangi, sikap kritis dituding makar, serta menangkap sejumlah aktivis karena diduga melakukan pemufakatan jahat untuk memakzulkan pemerintahan yang sah. 

Fenomena politik semacam ini menandai babak baru bagi kemunduran demokrasi kita. Meski usia reformasi sudah mencapai delapan belas tahun, kebebasan sipil (civil liberty) seperti melakukan aksi demonstrasi seakan menjadi barang mewah. Ada tiga indikator yang bisa diringkas untuk melihat gejala kemunduran demokrasi saat ini. 

Pertama, melarang umat Islam di berbagai daerah untuk ikut aksi “Bela Islam” ke Jakarta soal penistaan agama yang melibatkan Basuki Tjahaja Purnama alias (Ahok). 

Ironis, di tengah demokrasi kita yang kian tumbuh mekar, masih saja ada upaya menghalangi kebebasan berekspresi. Apa pun alasannya, melarang warga negara (citizen) melakukan aksi jelas melanggar konstitusi. Apalagi, larangan itu didasarkan pada kecurigaan sepihak bahwa aksi mereka berpotensi makar. Argumen yang sungguh melukai perasaan umat serta mendiskreditkan reputasi Islam di Indonesia. Nyatanya, tiga kali aksi “Bela Islam” berlangsung damai. 

PR Inflasi 2017

PR Inflasi 2017

KORAN SINDO 02-01-2017

Tahun 2017 pemerintah menargetkan inflasi 4%. Target ini dibayangi tantangan internal dan eksternal, termasuk potensi kenaikan tarif dasar listrik (TDL) dan kenaikan harga minyak dunia yang bakal memengaruhi harga BBM di pasar domestik. 

Namun demikian, belajar dari pengalaman 2016, pemerintah lebih siap mengendalikan kelompok harga-harga yang diatur pemerintah (administered goods). Indonesia juga terbiasa dengan fluktuasi ekonomi global. Inflasi inti selama beberapa tahun terakhir juga terkendali. Sebaliknya, tantangan pengendalian inflasi 2017 ada pada instabilitas harga pangan. Pekerjaan rumah mengendalikan inflasi pangan 2017 bisa ditelusuri jejaknya dari tahuntahun sebelumnya. 

Tingkat inflasi tahun kalender Januari- November 2016 tercatat 2,59%, dan inflasi dari tahun ke tahun 3,58%. Hingga akhir 2016 diperkirakan inflasi 3,5%, lebih rendah dari target 4%. Inflasi yang rendah ini disumbang terkendalinya administered prices dan inflasi inti. Inflasi lebih banyak disumbang volatile foods. Sepanjang 2016, harga sejumlah komoditas pangan, terutama pangan pokok, tidak stabil. 

Harga naik turun mengikuti irama pasokan dan permintaan yang juga fluktuatif. Setidaknya ada 9 komoditas yang harganya tidak stabil, yakni beras, jagung, kedelai, daging sapi, daging ayam, bawang merah, bawang putih, cabai merah, dan cabai keriting. Cabai misalnya, hingga November menyumbang 0,5% dari 2,59% inflasi atau 19,3%. Ini amat besar. Pasokan yang fluktuatif membuat harga cabai naik turun bagai roller coaster. 

Jurus Menjinakkan Fenomena Tenaga Kerja Ilegal

KOMPAS 2 Januari 2017 0 komentar

Pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi sebenarnya baru merupakan instrumen. Esensi tujuan pembangunan adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, ketersediaan lapangan kerja bagi seluruh masyarakat menjadi prioritas yang jauh lebih penting. Logikanya, dengan pertumbuhan yang tinggi, peluang menciptakan lapangan kerja akan lebih besar. Namun, hal ini akan menjadi masalah ketika pertumbuhan ekonomi lebih didominasi sektor padat modal daripada padat karya.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTOEnny Sri Hartati

Hingga triwulan III-2016, pertumbuhan sektor yang menjadi tumpuan sumber pendapatan masyarakat justru menurun. Sektor pertanian dan sektor industri hanya tumbuh 2,67 persen dan 4,61 persen dalam setahun. Padahal, sektor pertanian masih menjadi penyumbang lapangan kerja terbesar. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada Agustus 2016, penduduk yang menggantungkan sumber nafkah dari sektor pertanian 37,77 juta orang atau sekitar 32 persen. Sementara seiring dengan deindustrialisasi, sektor industri hanya mampu menyerap 15,54 juta orang. Kontribusi sektor manufaktur digeser sektor perdagangan yang mencapai 26,69 juta orang.

Secara statistik, peningkatan peran sektor perdagangan dalam menyediakan lapangan kerja tentu berdampak positif terhadap penurunan angka pengangguran terbuka. Sayangnya, jumlah tersebut lebih banyak di sektor informal, seperti menjadi pedagang asongan dan jasa ojek. Di Indonesia, pekerja sektor informal masih 57,6 persen dari keseluruhan pekerja. Wajar jika pekerja yang bekerja tidak penuh atau bekerja kurang dari 35 jam per minggu masih mencapai 23,26 juta orang atau 19,64 persen. Jika mengikuti standar Organisasi Buruh Internasional (ILO), jumlah tersebut akan tercatat sebagai angka pengangguran.

Pemberdayaan Masyarakat Madani dan Demokras

ROMANUS NDAU LENDONG

KOMPAS 2 Januari 2017

Mobilisasi massa, baik demi membela agama maupun keutuhan bangsa, beberapa waktu lalu menyingkap persoalan serius tentang masa depan demokrasi di negeri ini.

Kalkulasi rasional, supremasi hukum, norma-norma sosial, dan kelembagaan politik gagap dan gagal berhadapan dengan tekanan massa. Pada saat bersamaan, polarisasi kultural dan ideologis semakin meluas. Tanpa antisipasi, demokrasi sebagai konsensus bangsa menjadi taruhannya.

Kekhawatiran beralasan karena civil society sebagai penopang penting demokrasi belum berfungsi. Merujuk pengalaman negara-negara maju, civil society merupakan kekuatan pokok yang berperan untuk mencegah totalisasi kekuasaan negara di satu sisi dan memberadabkan masyarakat di sisi lain. Dengan itu, civil society mampu mencegah berkembanganya dua musuh utama demokrasi, yakni totaliterisme negara dan anarkisme massa.

Lingkungan Strategis dan 2017

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

2 Januari 2017 0 komentar

Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, dunia tak pernah sepi dari kecenderungan (trend), hal-hal yang tidak diketahui (unknowns), dan juga pengubah jalannya sejarah (game changers).

Kita mengetahui bahwa ada sejumlah megatrend di awal abad ke-21 ini, seperti transformasi demografi, lompatan teknologi, gelombang urbanisasi, dan makin meluasnya globalisasi.

Sementara itu, pada tahun 2016 dunia memiliki banyak unknowns, misalnya kita belum tahu apakah Inggris jadi keluar dari Uni Eropa (Brexit), siapa yang akan menjadi presiden Amerika Serikat Hillary Clinton atau Donald Trump, dan apakah Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS) tetap kuat atau semakin lemah posisinya di Timur Tengah dan Afrika Utara.

Kini unknowns tersebut banyak yang sudah mendapatkan jawabannya. Melalui artikel ini, saya akan fokus pada dua hal. Pertama, perkembangan dan dinamika geopolitik dan geoekonomi yang bisa terjadi pada tahun 2017 dan tahun-tahun berikutnya. Sementara yang kedua, game changers apa yang bakal memiliki daya ubah yang tinggi pada tingkat global dan kawasan.