Begitu dilantik menjadi Presiden Amerika Serikat, Donald J Trump langsung merealisasikan idenya untuk memproteksi perekonomian negaranya. Sebenarnya perekonomian AS saat ini sedang menuju ke pemulihan sesudah krisis 2008. Tingkat pengangguran kini hanya 4,6 persen, pertumbuhan ekonomi 1,6 persen, dan inflasi 1,2 persen. Itulah pencapaian positif yang dilakukan pemerintahan Barack Obama.
Namun, rupanya Trump belum puas. Ada statistik ekonomi yang begitu mengganggunya, yaitu defisit perdagangan, terutama terhadap Tiongkok. Pada 2015, AS menderita defisit 367 miliar dollar AS terhadap Tiongkok, yang berarti naik daripada sebelumnya 343 miliar dollar AS (2014). AS hanya berhasil mengekspor 116 miliar dollar AS, sedangkan impornya 484 miliar dollar AS terhadap Tiongkok. AS banyak mengimpor barang-barang elektronik, pakaian, dan mesin dari Tiongkok.
Ini sebenarnya persoalan lama yang belum ditemukan solusinya. Mengapa Tiongkok begitu superior? Pertama, Tiongkok memiliki keunggulan komparatif pada biaya tenaga kerja. Pendapatan per kapita AS saat ini 56.000 dollar AS, sedangkan Tiongkok 9.000 dollar AS (untuk kota terbesar Beijing dan Shanghai mencapai 11.000 dollar AS). Kedua, Pemerintah Tiongkok secara sengaja menetapkan kurs yuan (renminbi) secara tetap sehingga cenderung lebih murah daripada semestinya (undervalued). Hal ini kian menguntungkan posisi harga barang-barang Tiongkok sehingga menjadi lebih murah.
Sepanjang 2016, stabilitas politik Tanah Air kondusif. Hubungan eksekutif dan legislatif sudah mencair. Sebagian partai besar memberikan dukungan penuh kepada pemerintah, tak terkecuali Partai Golkar. Namun, menjelang berakhirnya 2016, kondisi tiba-tiba kembali menghangat.
Selain menyeruaknya isu suku, agama ras, dan antar-golongan (SARA), ada juga aspirasi dari sejumlah konfederasi buruh. Isu tenaga kerja ilegal dari Tiongkok tak ketinggalan menjadi bahan pemberitaan. Bahkan, memasuki 2017, beberapa elemen mahasiswa turun ke jalan, dipicu oleh kado tahun baru pemerintah, memprotes kebijakan kenaikan biaya perpanjangan pengurusan surat tanda nomor kendaraan (STNK) bermotor dan buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) yang membebani masyarakat.
Situasi tersebut menjadi kekhawatiran para pelaku usaha dan pebisnis. Sampai akhir 2016, perkembangan bisnis masih lesu. Kinerja sektor riil dan pertumbuhan investasi masih terbatas. Pada triwulan III-2016, pertumbuhan investasi kembali menurun hanya di kisaran 5 persen. Demikian juga pertumbuhan penjualan ritel dan penyaluran kredit perbankan hanya tumbuh di kisaran 6-7 persen. Inflasi rendah, yakni 3,02 persen, ternyata belum mampu mendongkrak daya beli masyarakat.
Dalam sepekan terakhir, masyarakat Indonesia menyaksikan tontonan dan drama yang tidak terlalu menyenangkan. Hal itu tak lain adalah kegaduhan di antara elite Indonesia, yang segera berdampak pada banyak kalangan lapisan menengah dan juga warga di akar rumput.
Drama itu terkait dengan pernyataan kontroversial dari kalangan elite Indonesia, elite politik dan elite keagamaan-sosial, tepatnya religio-socialelite. Kegaduhan di antara elite boleh jadi menurun dalam hari-hari ke depan, tetapi tampaknya masih belum selesai dan boleh jadi berlanjut setelah Pilkada 2017 dan bisa meningkat kembali menjelang dan seputar Pemilu 2019.
Fenomena ini perlu dicermati dan sekaligus menjadi ”peringatan” bagi semua pihak, khususnya elite politik dan elite keagamaan-sosial untuk terus memelihara kerukunan. Kerukunan ini urgen guna menciptakan situasi dan suasana kondusif bagi stabilitas politik dan pembangunan-pemerataan ekonomi berkelanjutan.
Semua kekusutan dan kekisruhan yang mewarnai kehidupan negeri boleh jadi karena kita tidak cukup menerima olah batin. Demokrasi dirayakan dengan pesta jorjoran, miskin substansi dan refleksi; budaya dipadati tontonan ingar-bingar, kurang tuntunan etis dan estetis; agama diekspresikan dalam kerumunan dan kebisingan, miskin perenungan dan penghayatan.
Ruang publik disesaki sampah ucapan dengan menyisakan sedikit kerendahan hati untuk diam-mendengar. Untuk penjernihan, kita harus keluar dari kegaduhan menuju kesunyian. Jalaluddin Rumi berkata, ”Hening adalah lautan. Ucapan adalah sungai. Saat lautan mencarimu, jangan melangkah memasuki sungai. Dengarkanlah lautan.”
Kalaupun harus memasuki sungai, masukilah aliran sungai suara yang bening; tempat orang menemukan air jernih yang bisa digunakan untuk membersihkan diri. Bahasa musik yang sanggup menembus batas-batas ego-mental dengan kemampuannya menyentuh kedalaman hati bisa digunakan sebagai sarana olah batin. Manakala kita sulit dipertemukan dalam ucapan verbal, musik bisa digunakan sebagai sarana sambung rasa.
Panggung politik dunia geger mendengarkan pidato inaugurasi Donald J Trump yang mengguncang dunia (Kompas, 23/1). Bahkan, nada dasar pidato inaugurasi sama dan sebangun dengan pidatonya dalam kampanye. Mereka yang kecewa tidak hanya melakukan demonstrasi, seperti di Washington DC, New York, Philadelphia, Chicago, dan Los Angeles. Demonstrasi juga merebak di kota besar negara lain, seperti terjadi di Paris, Berlin, London, Praha, dan Sydney.
Bagi rakyat Amerika Serikat (AS), pidato tersebut adalah mimpi buruk yang menjadi kenyataan. Nilai-nilai demokrasi yang menjadi bagian dari kepentingan nasional AS yang diperjuangkan agar diadopsi di seluruh pelosok dunia kandas karena ulah presiden yang sedang gandrung dengan ”ideologi tertutup”, memanfaatkan populisme memenuhi ambisinya menuju tangga Gedung Putih.
Upacara agung justru menandai pupusnya sisa harapan mereka yang masih belum percaya Donald Trump akan sungguh-sungguh mewujudkan retorika politik selama kampanye yang membuat miris sebagian rakyat AS. Dalam pidato inaugurasi, Donald Trump memberikan isyarat yang jelas kebijakannya ke depan menggerus kepercayaan publik AS dan dunia terhadap nilai dan lembaga demokrasi yang memuliakan hak asasi manusia (HAM). Tampaknya dunia akan segera menyaksikan akrobat politik yang cukup berbahaya dengan pemain utamanya adalah Presiden AS.
Sementara di belahan dunia lain, sekitar tiga minggu lalu, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri juga menyampaikan pidato yang menggeledek, membakar semangat, tegas, bahkan bernada keras. Nada dan suaranya tidak kalah lantang dibandingkan dengan pidato Donald Trump. Namun, bagi sebagian besar rakyat Indonesia, pidato tersebut menyejukkan, terutama bagi mereka yang merasa miris, galau, dan cemas menghadapi kehidupan politik akhir-akhir ini yang dibanjiri oleh berita bohong, rasa benci, dan menguatnya politik identitas.
Dewan Perwakilan Rakyat sebaiknya menolak usul pemerintah mengenai ambang batas perolehan suara partai politik untuk pencalonan presiden. Syarat yang dimasukkan dalam revisi UndangUndang Pemilihan Umum Presiden ini kurang demokratis dan akan memangkas peluang banyak calon pemimpin potensial.
Syarat yang diusulkan pemerintah itu menyebabkan hanya sekitar empat calon presiden yang bisa berlaga dalam Pemilu 2019 nanti seperti pada pemilu sebelumnya. Sebab, pemerintah menyodorkan ketentuan: partai atau gabungan partai harus memperoleh minimal 20 kursi di parlemen atau 25 persen suara secara nasional. Aturan main ini jelas menyulitkan partai kecil untuk mengajukan calon presiden.
Pemerintah terkesan memanfaatkan putusan Mahkamah Konstitusi yang abuabu mengenai ambang batas perolehan suara partai untuk pencalonan presiden atau presidential threshold. Hakim konstitusi telah menghapus sejumlah pasal dalam UndangUndang tentang Pemilihan Presiden pada 2013, sehingga pemilihan anggota parlemen dan presiden harus dilaksanakan serentak. Putusan ini ditafsirkan menghilangkan aturan presidential threshold. Tapi pemerintah bersikap sebaliknya.
Berbagai peristiwa politik mondial, regional, dan nasional, apabila dinarasikan, untuk menggambarkan keseluruhan kejadian tahun 2016 adalah tahun malapetaka politik (annus horribilis). Berbagai macam ungkapan satir dan kecemasan untuk mengekspresikan tragedi politik tahun lalu. Misalnya, kemenangan Donald Trump dalam pemilihan presiden di Amerika Serikat, dilakukan dengan memelesetkan lagu sangat populer dari The Bee Gees tahun 1960-an bait pertama, ”I started a joke, which started the whole world crying” menjadi ”Trump started a joke which started the whole world crying” (Julia Suryakusuma, The Jakarta Post, 16 November 2016).
Sementara itu, pada tataran domestik, kegalauan politik Indonesia tak hanya dirasakan warga Indonesia. Kecemasan juga merambat ke tataran mondial sebagaimana diungkapkan dalam kolom Banyan, The Politics of Taking Offence. Dalam menutup kolomnya, majalah bergengsi yang sudah terbit sejak 1843 itu mengkhawatirkan pemilihan gubernur DKI Jakarta mempunyai risiko konflik komunal berdarah, seperti terjadi dua dekade sebelumnya. Maksudnya, peristiwa Mei 1998 (The Economist, 24 Desember 2016).
Namun, di balik pekatnya langit politik Indonesia, sebenarnya memancarkan juga sinar terang yang tidak hanya mampu mengusir kegelapan, tetapi bahkan dapat menjadikan tahun 2017 sebagai annus mirabilis. Tahun yang penuh harapan, sukacita, dan berkah yang melimpah.
Mengapa? Karena, justru dalam kegelapan bangsa Indonesia dapat melihat dengan terang benderang rajutan silang-menyilang realitas politik yang menjadi tantangan untuk menyusun agenda prioritas menyongsong kejayaan bangsa. Kegelapan telah membongkar realitas politik yang mencerahkan.
Pencerahan paling penting adalah menyadarkan bangsa Indonesia tentang merebaknya fenomena neonasionalisme atau nasionalisme eksklusif yang mengancam proses demokrasi. Hal itu karena nasionalisme tersebut merupakan adonan berbagai macam unsur suku, agama, ras, sejarah, budaya, kepercayaan, mitos kedigdayaan nenek moyang, dan lain sebagainya.
Gejala tersebut perlu dicermati dinamikanya karena berdasarkan studi yang dilakukan Jack Snyder (Dari Pemungutan Suara ke Pertumpahan Darah: Demokratisasi dan Konflik Nasionalis, 2003), nasionalisme eksklusif seperti itu dapat dijadikan senjata para elite politik yang terganggu kenyamanannya karena perkembangan demokrasi. Mereka yang terancam kepentingannya, mengatasnamakan rakyat, mengobarkan semangat nasionalisme sempit untuk menggalang kekuatan massa dan melumpuhkan kekuatan masyarakat sipil.
Keberhasilan mereka juga didukung oleh kekuatan modal yang dapat mendominasi media. Akibatnya, bursa gagasan sarat kepentingan elite karena hanya dipasok oleh kepentingan subyektif. Wacana publik yang tidak merawat kewarasan, diskursus publik justru akan melemahkan kekuatan masyarakat sipil (civil society).
Elite manfaatkan populisme
Para elite politik menggiring rakyat untuk loyal kepada institusi primordial yang mengakibatkan segregasi sosial, bukan kepada nilai-nilai dan lembaga politik yang inklusif yang menjanjikan kemakmuran, kesetaraan, serta keadilan bersama. Beberapa negara yang terancam proses demokrasinya karena mobilisasi nasionalisme eksklusif antara lain di negara-negara Balkan (Romania, Bulgaria, dan Albania), Kaukasus (Armenia, Georgia, dan Azerbaijan), serta Baltik (Estonia, Latvia, dan Lituania).
Dalam konteks kekinian, fenomena tersebut menjadi sangat signifikan pengaruhnya karena munculnya semangat populisme yang antara lain disebabkan merosotnya kepercayaan publik terhadap manfaat globalisasi serta pasar bebas. Lembaga-lembaga politik, terutama partai politik sebagai lembaga yang menghubungkan rakyat dengan negara, dianggap mubazir karena kebijakan negara dirasakan kurang menyentuh rakyat bawah dan pinggiran. Fenomena populisme menjadi semakin mudah dimanfaatkan oleh elite politik karena kecanggihan teknologi digital yang antara lain melahirkan media sosial.
Pencermatan tersebut tampaknya cocok untuk meneropong lanskap politik Indonesia 2016 serta proyeksi ke tahun berikutnya. Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla mengalami ujian berat menghadapi gerakan massa yang terkontaminasi oleh semangat neonasionalisme yang eksklusif. Bukan rahasia lagi konsistensi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla menerapkan prinsip- prinsip pengelolaan negara yang baik, terutama dalam memberantas korupsi, telah menggoyahkan kenyamanan dan kemapanan elite politik tertentu menikmati hasil korupsi. Mereka antara lain mengobarkan spirit eksklusif serta mempergunakan ”kartu komunalisme” untuk membangun basis massa guna mempertahankan imperium politiknya.
Namun, jurus tersebut tidak mempan. Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla didera berbagai isu bohong dan ujaran kebencian, tetapi survei yang dilakukan SMRC (22-28 November 2016) menegaskan bahwa persepsi publik terhadap arah perkembangan bangsa telah benar. Presiden mempunyai tingkat legitimasi politik yang tinggi, kinerja positif, rakyat percaya dan menaruh harapan besar kepada pemerintahan sekarang ini. Karena itu, meski kinerjanya belum memuaskan, rakyat masih memberikan kepercayaan.
Maka, tahun 2017 harus dirayakan sebagai annus mirabilis, tahun penuh harapan. Karena, pemerintah akan terus bekerja keras, hukum ditegakkan, silaturahim antartokoh masyarakat, terutama dengan para ulama, harus dilanjutkan. Bangsa Indonesia harus percaya diri karena sekarang ini dipimpin oleh presiden dan wakil presiden yang otentik dan bekerja untuk rakyat, bukan sosok yang santun dan penuh basa-basi sekadar membungkus kepalsuan demi kekuasaan.
J KRISTIADI, PENELITI SENIOR CSIS
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 3 Januari 2017, di halaman 15 dengan judul "Menyongsong Tahun Penuh Harapan".
1495 dibaca 
0 komentar