Menjaga Momentum Konsolidasi Umat

koran sindo Edisi 09-02-2017

Mundur sedikit ke belakang, beberapa bulan silam, serangkaian gerakan masif umat Islam bertajuk Aksi Bela Islam (ABI) hingga episode atau jilid III (14 Oktober2016,4November2016, dan 2 Desember 2016) memberikan kesempatan kepada umat Islam untuk melakukan konsolidasi.

Aksi seperti ini belum pernah ada presedennya, terhitung sejak Indonesia memasuki fase reformasi. Konsolidasi dalam arti memperkukuh ikatan kesatuan entitas sebagai kelompok mayoritas penting diupayakan. Kendati dari arah yang lain, muncul pula gerakan yang lumayan masif dengan menggunakan isu kebinekaan, seperti ingin menginsinuasi aksi yang berjilid-jilid itu, berpotensi membelah masyarakat dan bangsa dalam berbagai ideologi yang potensial menggerus ikatan kebangsaan.

Munculnya gerakan dari arah sebaliknya tersebut tidak terelakkan jika mempertimbangkan peristiwa yang melatarbelakangi ABI, yakni reaksi atas pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dalam kunjungan kerjanya ke Kepulauan Seribu yang dianggap menistakan agama.

ABI tentu sangat berpotensi menggerus elektabilitas Ahok sebagai kandidat petahana dalam Pilkada Jakarta yang diusung oleh parpol besar, seperti PDIP, Partai Golkar, Nasdem, dan Hanura. Sulit dimungkiri adanya intervensi kekuatan politik tertentu terkait dengan kemunculan ”Parade Kebinekaan 412”, selang dua hari setelah ABI Jilid III yang fenomenal itu dan populer dengan sebutan Aksi 212. 

Sistem Terbuka atau Tertutup

KORAN SINDO Edisi 09-02-2017

Sistem Terbuka atau Tertutup

Pembahasan RUU Penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan DPR dan pemerintah memasuki tahapan krusial karena masih adanya beberapa isu penting yang belum dapat disepakati serta semakin sempitnya waktu yang tersedia. 

Satu dari beberapa isu penting tersebut adalah soal penentuan sistem proporsional yang akan dianut, apakah daftar terbuka atau tertutup. Secara teknis kepemiluan, pilihan daftar terbuka atau tertutup setidaknya akan memengaruhi dua hal. Pertama, tata cara pemberian suara oleh pemilih. Jika menggunakan daftar terbuka maka pemilih dapat memberikan suara untuk nama calon dari daftar yang dibuat oleh partai politik.

Jika tertutup, pemilih hanya memberikan suara untuk partai politik peserta pemilu saja. Kedua, tata cara penentuan calon terpilih. Jika menggunakan daftar terbuka, penentuan calon terpilih didasarkan pada suara yang diperoleh calon. Jika menggunakan daftar tertutup, penentuan calon terpilih didasarkan pada nomor urut daftar calon yang disusun oleh partai politik peserta Pemilu. 

OPINI > ANALISIS EKONOMI > PROTEKSIONISME TRUMP, KETAHANAN EKONOMI KITA

ANALISIS EKONOMI A TONY PRASETIANTONO

Proteksionisme Trump, Ketahanan Ekonomi Kita

30 Januari 2017 1495 dibaca  0 komentar

Begitu dilantik menjadi Presiden Amerika Serikat, Donald J Trump langsung merealisasikan idenya untuk memproteksi perekonomian negaranya. Sebenarnya perekonomian AS saat ini sedang menuju ke pemulihan sesudah krisis 2008. Tingkat pengangguran kini hanya 4,6 persen, pertumbuhan ekonomi 1,6 persen, dan inflasi 1,2 persen. Itulah pencapaian positif yang dilakukan pemerintahan Barack Obama.

KOMPAS/IWAN SETIYAWANA Tony Prasetyantono

Namun, rupanya Trump belum puas. Ada statistik ekonomi yang begitu mengganggunya, yaitu defisit perdagangan, terutama terhadap Tiongkok. Pada 2015, AS menderita defisit 367 miliar dollar AS terhadap Tiongkok, yang berarti naik daripada sebelumnya 343 miliar dollar AS (2014). AS hanya berhasil mengekspor 116 miliar dollar AS, sedangkan impornya 484 miliar dollar AS terhadap Tiongkok. AS banyak mengimpor barang-barang elektronik, pakaian, dan mesin dari Tiongkok.

Ini sebenarnya persoalan lama yang belum ditemukan solusinya. Mengapa Tiongkok begitu superior? Pertama, Tiongkok memiliki keunggulan komparatif pada biaya tenaga kerja. Pendapatan per kapita AS saat ini 56.000 dollar AS, sedangkan Tiongkok 9.000 dollar AS (untuk kota terbesar Beijing dan Shanghai mencapai 11.000 dollar AS). Kedua, Pemerintah Tiongkok secara sengaja menetapkan kurs yuan (renminbi) secara tetap sehingga cenderung lebih murah daripada semestinya (undervalued). Hal ini kian menguntungkan posisi harga barang-barang Tiongkok sehingga menjadi lebih murah.

OPINI > ANALISIS EKONOMI > MERAWAT POTENSI DALAM NEGERI

ANALISIS EKONOMI ENNY SRI HARTATI

Merawat Potensi Dalam Negeri

23 Januari 2017 0 komentar

Sepanjang 2016, stabilitas politik Tanah Air kondusif. Hubungan eksekutif dan legislatif sudah mencair. Sebagian partai besar memberikan dukungan penuh kepada pemerintah, tak terkecuali Partai Golkar. Namun, menjelang berakhirnya 2016, kondisi tiba-tiba kembali menghangat.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTOEnny Sri Hartati

Selain menyeruaknya isu suku, agama ras, dan antar-golongan (SARA), ada juga aspirasi dari sejumlah konfederasi buruh. Isu tenaga kerja ilegal dari Tiongkok tak ketinggalan menjadi bahan pemberitaan. Bahkan, memasuki 2017, beberapa elemen mahasiswa turun ke jalan, dipicu oleh kado tahun baru pemerintah, memprotes kebijakan kenaikan biaya perpanjangan pengurusan surat tanda nomor kendaraan (STNK) bermotor dan buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) yang membebani masyarakat.

Situasi tersebut menjadi kekhawatiran para pelaku usaha dan pebisnis. Sampai akhir 2016, perkembangan bisnis masih lesu. Kinerja sektor riil dan pertumbuhan investasi masih terbatas. Pada triwulan III-2016, pertumbuhan investasi kembali menurun hanya di kisaran 5 persen. Demikian juga pertumbuhan penjualan ritel dan penyaluran kredit perbankan hanya tumbuh di kisaran 6-7 persen. Inflasi rendah, yakni 3,02 persen, ternyata belum mampu mendongkrak daya beli masyarakat.

OPINI > ANALISIS POLITIK > URGENSI KERUKUNAN ELITE

ANALISIS POLITIK AZYUMARDI AZRA

Urgensi Kerukunan Elite

7 Februari 2017 0 komentar

Dalam sepekan terakhir, masyarakat Indonesia menyaksikan tontonan dan drama yang tidak terlalu menyenangkan. Hal itu tak lain adalah kegaduhan di antara elite Indonesia, yang segera berdampak pada banyak kalangan lapisan menengah dan juga warga di akar rumput.

KOMPAS/HERU SRI KUMOROAzyurmardi Azra

Drama itu terkait dengan pernyataan kontroversial dari kalangan elite Indonesia, elite politik dan elite keagamaan-sosial, tepatnya religio-socialelite. Kegaduhan di antara elite boleh jadi menurun dalam hari-hari ke depan, tetapi tampaknya masih belum selesai dan boleh jadi berlanjut setelah Pilkada 2017 dan bisa meningkat kembali menjelang dan seputar Pemilu 2019.

Fenomena ini perlu dicermati dan sekaligus menjadi ”peringatan” bagi semua pihak, khususnya elite politik dan elite keagamaan-sosial untuk terus memelihara kerukunan. Kerukunan ini urgen guna menciptakan situasi dan suasana kondusif bagi stabilitas politik dan pembangunan-pemerataan ekonomi berkelanjutan.

OPINI > ANALISIS POLITIK > PANCASILA DALAM MUSIK

ANALISIS POLITIK YUDI LATIF

Pancasila dalam Musik

31 Januari 2017 0 komentar

Semua kekusutan dan kekisruhan yang mewarnai kehidupan negeri boleh jadi karena kita tidak cukup menerima olah batin. Demokrasi dirayakan dengan pesta jorjoran, miskin substansi dan refleksi; budaya dipadati tontonan ingar-bingar, kurang tuntunan etis dan estetis; agama diekspresikan dalam kerumunan dan kebisingan, miskin perenungan dan penghayatan.

KOMPAS/RADITYA HELABUMIYudi Latif

Ruang publik disesaki sampah ucapan dengan menyisakan sedikit kerendahan hati untuk diam-mendengar. Untuk penjernihan, kita harus keluar dari kegaduhan menuju kesunyian. Jalaluddin Rumi berkata, ”Hening adalah lautan. Ucapan adalah sungai. Saat lautan mencarimu, jangan melangkah memasuki sungai. Dengarkanlah lautan.”

Kalaupun harus memasuki sungai, masukilah aliran sungai suara yang bening; tempat orang menemukan air jernih yang bisa digunakan untuk membersihkan diri. Bahasa musik yang sanggup menembus batas-batas ego-mental dengan kemampuannya menyentuh kedalaman hati bisa digunakan sebagai sarana olah batin. Manakala kita sulit dipertemukan dalam ucapan verbal, musik bisa digunakan sebagai sarana sambung rasa.

Populisme Donald Trump, Nasionalisme Megawati

OPINI > ANALISIS POLITIK > POPULISME DONALD TRUMP, NASIONALISME MEGAWATI

ANALISIS POLITIK J KRISTIADI

24 Januari 2017 1 komentar

Panggung politik dunia geger mendengarkan pidato inaugurasi Donald J Trump yang mengguncang dunia (Kompas, 23/1). Bahkan, nada dasar pidato inaugurasi sama dan sebangun dengan pidatonya dalam kampanye. Mereka yang kecewa tidak hanya melakukan demonstrasi, seperti di Washington DC, New York, Philadelphia, Chicago, dan Los Angeles. Demonstrasi juga merebak di kota besar negara lain, seperti terjadi di Paris, Berlin, London, Praha, dan Sydney.

KOMPAS/HERU SRI KUMOROJ Kristiadi

Bagi rakyat Amerika Serikat (AS), pidato tersebut adalah mimpi buruk yang menjadi kenyataan. Nilai-nilai demokrasi yang menjadi bagian dari kepentingan nasional AS yang diperjuangkan agar diadopsi di seluruh pelosok dunia kandas karena ulah presiden yang sedang gandrung dengan ”ideologi tertutup”, memanfaatkan populisme memenuhi ambisinya menuju tangga Gedung Putih.

Upacara agung justru menandai pupusnya sisa harapan mereka yang masih belum percaya Donald Trump akan sungguh-sungguh mewujudkan retorika politik selama kampanye yang membuat miris sebagian rakyat AS. Dalam pidato inaugurasi, Donald Trump memberikan isyarat yang jelas kebijakannya ke depan menggerus kepercayaan publik AS dan dunia terhadap nilai dan lembaga demokrasi yang memuliakan hak asasi manusia (HAM). Tampaknya dunia akan segera menyaksikan akrobat politik yang cukup berbahaya dengan pemain utamanya adalah Presiden AS.

Sementara di belahan dunia lain, sekitar tiga minggu lalu, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri juga menyampaikan pidato yang menggeledek, membakar semangat, tegas, bahkan bernada keras. Nada dan suaranya tidak kalah lantang dibandingkan dengan pidato Donald Trump. Namun, bagi sebagian besar rakyat Indonesia, pidato tersebut menyejukkan, terutama bagi mereka yang merasa miris, galau, dan cemas menghadapi kehidupan politik akhir-akhir ini yang dibanjiri oleh berita bohong, rasa benci, dan menguatnya politik identitas.