Konstitusionalisme DPR

KORAN SINDO Edisi 21-02-2017

Konstitusionalisme DPR

Menjadikan hukum sebagai panduan, tuntunan, danarah- supremasi hukum–dalam kehidupan berkebangsaan dan bernegara, menurut sejarahnya, merupakan sebuah temuan mengagumkan. 

Orang agung, karena akal budinyalah, yang melahirkan ihwal agung dan memiliki keagungan. Bukan bandit, melainkan orang agung, mereka yang matabatinnya hidup, danlembut selembutsaljulahyangmenemukan dan menggelorakannya. Orang agung tak mampu menyediakan sedikit pun relung mata batinnya diterpa keangkuhan nafsu mengangkangi hukum, politik, dan ekonomi. 

Bukan tidak mengetahui tiga hal tersebut sebagai permata dunia materiil, tetapi keindahan dan kemuliaan akal budinya dalam samudra mata batinnya mengokohkan dan menggelorakan mereka dalam rindu ini. Terus terang, rindu ini berkelas. 

Hakikatnya 

Orang agung akan membaca Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD) yang telah diubah sebanyak empat kali oleh MPR 1999-2001, dengan bacaan mata batin, filosofis. Bacaan jenis ini mengantarkannya ke dalam dimensi-dimensi otentik kehendak memuliakan manusia dalam teks itu. Di dasar teks itulah letak pengagungan atas kemanusiaan otentik. Keagungan dan kemuliaan manusia, makhluk penerima amanat, yang tak mampu diterima oleh gunung dan lainnya, inti otentik gagasan negara hukum. 

Nilai-nilai itulah yang disebut nilai intrinsik hukum oleh almarhum Pak Tandyo Wignjosoebroto, guru besar yang cemerlang pemikiran sosiologi hukum dari Universitas Airlangga Surabaya ini, senafas dengan konsep metavalue P.S Atyah, ahli hukum Inggris abad ke-20 ini. Terdemonstrasinya nilai-nilai itu, dalam sejarahnya yang universal di Barat juga timur dahulu kala, merupakan reaksi atas tindak-tanduk tak terdidik, angkuh, serakah, kejam, semaumaunya, dan lain yang sebangsanya oleh penguasa. 

Menakar Putaran Kedua

OPINI > ARTIKEL > MENAKAR PUTARAN KEDUA

DJAYADI HANAN

KOMPAS 22 Februari 2017 0 komentar

Berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei dan hasil real count yang ditayangkan laman Komisi Pemilihan Umum, putaran kedua pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta tahun 2017 tinggal menunggu penghitungan dan pengumuman resmi saja.

Tidak ada satu pasangan calon pun yang berhasil memperoleh suara lebih dari 50 persen. Pasangan calon nomor urut satu, Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni, hampir pasti berada di posisi ketiga. Putaran kedua akan diikuti pasangan calon nomor urut dua, Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat, dan pasangan calon nomor urut tiga, Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

Perhatian kini tertuju pada dinamika kompetisi putaran kedua. Pertanyaan utamanya ada dua: ke manakah partai-partai pendukung Agus-Sylvi akan mengalihkan dukungannya dan ke manakah pemilih pasangan calon ini akan berlabuh? Dua pertanyaan ini disebut utama dengan asumsi pemilih pasangan calon nomor urut dua dan tiga akan tetap solid mendukung mereka di putaran kedua.

Jika melihat karakteristik pemilih dan partai pendukung pasangan calon nomor urut satu, pasangan calon nomor urut tiga memang punya peluang lebih besar untuk memperoleh limpahan suara karena karakteristik pemilihnya mirip. Namun, putaran kedua baru akan berlangsung sekitar dua bulan lagi, yakni 19 April 2017. Banyak hal bisa terjadi selama dua bulan tersebut. Sejumlah kejutan bisa saja muncul.

Maka, untuk sementara kita harus mengatakan putaran kedua akan berlangsung sangat ketat, bahkan sengit. Kedua pasangan calon memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing. Di atas kertas, kedua hal ini bisa membuat pertarungan pasangan calon nomor urut dua melawan pasangan calon nomor urut tiga berimbang, seperti pada putaran pertama.

Tekanan Freeport di Balik Mundurnya Chappy

KORAN SINDO, Edisi 21-02-2017

Mundurnya Chappy Hakim sebagai Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PT FI), anak perusahaan McMoran yang berbasis di Amerika Serikat, sangat mengentak dan mengejutkan bagi khalayak. 

Pasalnya, Chappy menjabat Presiden Direktur PT FI belum genap empat bulan, sejak dilantik secara resmi pada November 2016. Wajar kalau kemudian menimbulkan berbagai spekulasi di balik mundurnya Chappy. Terlebih lagi, Chappy dan PT FI tidak menjelaskan alasan pengunduran diri tersebut. Berbeda dengan Maroef Sjamsudin, Presiden Direktur PT FI sebelumnya, Chappy Hakim tidak secara eksplisit mengungkapkan alasan mendasar pengunduran dirinya. Chappy hanya mengemukakan alasan pengunduran diri secara normatif. 

Lalu, apa alasan sebenarnya di balik pengunduran diri Chappy Hakim? Minggu lalu memang sempat terjadi ”insiden main tunjuk” yang dilakukan oleh Chappy Hakim terhadap anggota Komisi VII DPR RI Mukhtar Tompo. Namun, Chappy sudah menyadari kekeliruannya, lalu minta maaf kepada Mukhtar Tompo atas insiden itu. Mukhtar Tompo pun telah memaafkannya dan tidak diperpanjang lagi. Beberapa pihak mengaitkan insiden tersebut sebagai alasan bagi Chappy untuk mengundurkan diri. 

Kalau benar insiden main tunjuk menjadi alas an bagi Chappy untuk mengundurkan diri, barangkali alasan itu tidak terlalu signifikan. Tentunya ada alasan lain yang lebih mendasar di balik pengunduran diri tersebut. Salah satunya kemungkinan terusiknya rasa kebangsaanChappy atas aksi main tekan dan adu domba. Tidak hanya main tekan terhadap pemerintah Indonesia, juga tindakan Freeport sudah mengarah pada aksi ”adu domba” antara karyawan Freeport dan pemerintah Indonesia. 

Kalau tetap menjadi Chief Executive Officer PT FI, Chappy bisa dituduh terlibat dalam aksi tekan dan adu domba. Pengunduran Chappy barangkali sebagai exit strategy untuk menghindari tuduhan keterlibatannya dalam aksi main tekan dan adu domba. Chappy memang kembali sebagai penasihat, tetapi peran Chappy sebatas memberikan nasihat saja. 

Politik Kemungkinan

ASEP SALAHUDIN

8 Februari 2017 0 komentar

Seperti digambarkanJohn D Caputo, manusia adalah open-endedness, selalu berada dalam banyak kemungkinan. Bergerak dari satu kemungkinan menuju kemungkinan lain, bahkan tidak menutup kemungkinan yang dianggap mustahil pun bisa menjadi kenyataan.

HANDINING

Sering kali apa yang kita cari tidak ditemukan dan yang tidak dicari malah menghampiri di luar prediksi. Yang diburu habis-habisan kian menjauhi, dan tatkala diam sediam-diamnya, apa yang kita kejar dengan sendirinya datang tak terduga.

Manusia tidak sepenuhnya baik, juga tidak selamanya menggambarkan konsep diri yang jahat. Pada praktiknya bandul kebaikan, sebagaimana keburukan, saling menggeser bahkan sering kali bertukar tempat tanpa terlebih dahulu permisi atau dipersilakan. Ada banyak pengalaman konkret yang menggambarkan orang yang semula baik-baik, tetapi ketika menjadi pejabat berubah wujud menjadi korup sekorup-korupnya, atau sebaliknya setelah turun dari kursi beralih peran menjadi resi.

Manusia berdiri dalam kutub tarik-menarik antara menjadi malaikat dan godaan jatuh menjadi setan.Antara langit agung kudus ketuhanan dan terperosok dalam limbo negatif kebinatangan. Yang ilahi dan yang hewani menjadi bagian yang melekat dalam tubuh sekaligus jiwa manusia. Epos penyaliban Nabi Isaatau hikayat miraj Nabi Muhammad adalah sebagian dari penggalan riwayat kenabian yang berupaya memberikan ruang bagi hadirnya ”jiwa” spiritual dan lepasnya ”tubuh” kedagingan.

Saya kira karya sastra bikinan Attar, penyair abad ke-12, Musyawarah Burung, masih relevan direnungkan dan berhasil membuat sebuah alegori tentang pertempuran tak kenal henti antara tarik-menarik ini. Kemungkinan mencapai gunung Qaf, tempat di mana Raja Burung yang bernama Simugh bersinggasana dan tak sedikit juga satwayang terjerembap di jalan menyimpang karena tak mampu mengendalikan nafsunya, terperangkap dalam gelap, terperosok pesona kekuasaan dan godaan kebendaan, dan tak paham arah jalan keluar.

Maka, pada titik ini kehadiran agama dan etika menjadi dipandang penting, minimal keduanya hadir sebagai interupsi moral ketika seseorang terpelanting dalam kekhilafan.Kelahiran agama selalu dimulai dari kondisi kebatinan manusia yang ambigu, moralitas banal, dan situasi politik yang penuh kepura-puraan.

Pertobatan dan permaafan menjadi pintu agar manusia kembali menemukan optimisme dan kediriannya yang telah tercemar. Istigasah dan upacara ritus lainnya yang boleh dihadiri siapa pun juga—tanpa melihat iman, apalagi asal-usul ormasnya—adalah ekspresi kedaifan manusia dan harapan datangnya kebaikan dari Tuhan.

Ambang Batas dalam Pemilu

MOH MAHFUD MD

10 Februari 2017 0 komentar

Apakah rencana sebagian partai politik di DPR untuk memberlakukan sistem proporsional tertutup dalam pemilihan umum legislatif tidak melawan putusan Mahkamah Konstitusi? Apakah keinginan parpol-parpol untuk memberlakukan threshold (ambang masuk, ambang batas) dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden juga tidak bertentangan dengan putusan MK? Bukankah putusan MK bersifat final dan mengikat?

Itulah pertanyaan-pertanyaan yang sering kita dengar terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (RUU Pemilu) yang kini sedang dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat.

Pertanyaan-pertanyaan itu wajar muncul karena dua hal. Pertama, berdasarkan Putusan MK Nomor 22-23/PUU-VI/2008, pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2009 dan 2014 diberlakukan sistem proporsional terbuka atau keterpilihan anggota legislatif berdasarkan urutan suara terbanyak.   Kedua, berdasarkan Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013  pada Pemilu 2019, pileg dan pemilu presiden dan wakil presiden (pilpres) harus dilaksanakan secara serentak. Artinya, dilaksanakan pada hari yang sama sehingga tidak diperlukan adanya threshold. 

Menakar Potensi Sengketa Pilkada

DESPAN HERYANSYAH

8 Februari 2017 0 komentar

Perhelatan akbar demokrasi Indonesia akan digelar pada pertengahan Februari ini. Tujuh provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota (total 101 daerah) akan menentukan kepala daerah masing-masing melalui pemilihan secara langsung.

Penyakit klasik pemilu sudah tentu harus menjadi perhatian utama penyelenggara dan pengawas pemilu. Bentuk kecurangan berupa politik uang dan penggelembungan suara dalam kotak suara adalah penyakit lama yang seharusnya dapat diantisipasi lebih awal oleh Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Sebab, keduanya akan menjadi tolok ukur indeks demokrasi di Indonesia.

Di luar itu, dua masalah besar utama pasca pemilihan yang juga harus diantisipasi sejak awal. Dua masalah ini di luar yurisdiksi KPU dan Bawaslu, tetapi tidak lepas dari kinerja kedua lembaga tersebut.

Pertama, konflik horizontal, ikatan primordial dan hubungan darah yang masih begitu kuat di daerah dengan semboyan ”loyalitas tanpa batas” menjadikan sentimen masyarakat daerah begitu besar sehingga konflik antarkelompok kerap kali tidak bisa dihindarkan. Kondisi ini diperparah pula dengan pendidikan politik masyarakat daerah yang masih tergolong rendah.

Kebanalan Korupsi Dinasti Politik

TEMPO SENIN, 06 FEBRUARI 2017 | 00:17 WIB

Achmad Maulani
Kandidat Doktor Sosiologi Ekonomi Universitas Indonesia

Hampir tak ada teladan terbaik dalam pengelolaan daerah yang dipimpin oleh mata rantai dinasti politik. Yang nyaris selalu disuguhkan adalah kebanalan korupsi dan pengkhianatan atas mandat kekuasaan. Kasus mutakhir adalah penangkapan Bupati Klaten oleh KPK atas dugaan jual-beli jabatan di lingkungan pemerintah kabupaten.

Karena potensi penyelewengan kekuasaan yang begitu besar karena model hubungan kekerabatan dalam jabatan publik, regulasi yang mengatur soal pengelolaan daerah berdasarkan kekerabatan pun sempat muncul. Tapi itu pun layu sebelum berkembang. Mahkamah Konstitusi membatalkannya atas nama satu hal: hak asasi manusia.

Kasus penangkapan Bupati Klaten itu sekali lagi menegaskan kepada kita akan kebanalan korupsi yang dilakukan penguasa daerah. Praktek semacam inilah yang sesungguhnya memiskinkan rakyat karena sangat terkait dengan seluruh kebijakan publik dan menyangkut hajat hidup orang banyak.

Dari data yang dilansir Indonesia Corruption Watch, pada pemilihan kepala daerah serentak 2017 tercatat ada 12 calon kepala daerah di 11 daerah yang berasal dari dinasti politik. Beberapa daerah tersebut adalah, antara lain, Banten, Gorontalo, Musi Banyuasin, Barito Kuala, Pringsewu Lampung, Kota Batu, Landak Kalbar, Lampung Barat, Kota Cimahi, Kabupaten Mesuji, dan Maluku Tengah.