Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama yang akan dihelat di Jombang, Jawa Timur, 1-5 Agustus, membawa tema penting, yakni "Meneguhkan Islam Nusantara untuk Peradaban Indonesia dan Dunia".
Tema ini penting di tengah tercerabutnya identitas keislaman Indonesia yang menggiring sebagian Muslim menempuh lajur radikalisme.
Di kalangan nahdliyin, tema Islam Nusantara menandai perkembangan terkini dari pemikiran NU. Dulu pada zaman KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), kita mengenal ide pribumisasi Islam. Intinya: Islam sebagai agama universal harus dibumikan ke dalam budaya lokal. Ini dilakukan agar Muslim Indonesia bisa beragama sesuai dengan budaya Indonesia.
"Kita ambil nilai Islam, kita saring budaya Arab-nya", demikian Gus Dur menandaskan.
Islam Indonesia
Dari sini lahirlah istilah Islam Indonesia. Maksudnya tentu saja jelas: Islam yang berbudaya Indonesia. Dalam praktik diskursifnya, Islam Indonesia ditempatkan dalam konteks keindonesiaan modern, yang bernegara-bangsa, berpancasila, dan demokratis. Ini digunakan oleh nahdliyin sebagai norma dasar yang memayungi geliat pemikiran dan gerakan sosialnya. Ketika terjadi "bom intelektual" NU pada akhir 1990-an, gagasan Islam Indonesia diradikalkan dalam rangka sekularisasi, liberalisasi, dan pluralisme.
Hal itu melahirkan reaksi berupa post-tradisionalisme Islam (postra). Gagasan ini sederhana, menandai perbedaan titik pijak antara Gus Dur dan Nurcholish Madjid (Cak Nur). Bagi postra, pijakan Gus Dur ialah tradisi. Sementara Cak Nur, modernitas Eropa. Maka, gerakan pemikiran NU mengalami arus balik, dari liberalisme menuju tradisi.
Tiba-tiba terdengar kabar bahwa Presiden Joko Widodo akan meresmikan Tugu Titik Nol Islam Nusantara di Barus, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Acara itu dirangkai dengan Silaturahim Nasional Jam’iyah Batak Muslim Indonesia, 24-25 Maret 2017, di Mandailing Natal. Kabar ini dipublikasi di situs Sekretariat Kabinet Republik Indonesia (setkab.go.id).
Penentuan ini tentu tidak jatuh begitu saja. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama kabarnya ikut mendukung program Barus sebagai pusat masuknya Islam pertama di Nusantara.
Rekonstruksi sejarah atau etnografis?
Tentu penetapan Barus sebagai titik awal Islam di Nusantara akan melahirkan perdebatan terkait basis ilmiahnya. Jika digunakan pendekatan sejarah, yaitu pengetahuan rekonstruksi masa lalu yang berpegang pada obyektivitas dan fakta ilmiah, ia terikat pada metodologi yang ketat menurut sejarawan. Tentu juga harus diingat nasihat sejarawan Inggris, RG Collingwood, fakta sejarah tidak pernah akan sampai kepada kita secara murni. Dia selalu memiliki bias di dalam pemikiran para perekamnya, termasuk upaya sejarawan menuliskannya.
Dari sisi rekonstruksi sejarah, arus utama tentang sejarah mula Islam Nusantara menyebutkan Samudera Pasai sebagai kerajaan Islam pertama. Kerajaan ini merupakan gabungan dua kerajaan Hindu, yaitu Samudra dan Pasai, dengan Raja Meurah Silue yang kemudian bergelar Malik as-Salih (1267-1297) {Muhammad Said, 1981; Anthony Reid (ed), 1995; Robert Pringle, 2010}.
Pengukuhan Pasai sebagai peradaban Islam Melayu pertama di Nusantara juga terjadi dalam dua momentum seminar nasional, yaitu 17-20 Maret 1963 di Medan dan 10-16 Juli 1978 di Banda Aceh. Bahkan, dalam seminar ditemukan juga dalil-dalil tentang jejak kekuasaan Pasai sejak abad ke-11.
Salah satu dokumen tertua tentang keberadaan Kerajaan Pasai ditulis oleh pelancong Venesia, Marco Polo, yang masih sempat bertemu dengan Sultan Malik as-Salih (1292). Kesaksian etnografis Marco Polo tentang Pasai dan tujuh ”kerajaan” lainnya di Sumatera (hanya enam yang sempat disinggahinya) memiliki kesan berbeda. Ia menyiratkan Pasai yang terbesar. Penyebutan Perlak adalah tempat pertama yang ia jelajahi. Selain Pasai dan Perlak yang Muslim, kerajaan lain dikatakan masih menganut agama pagan dan bertradisi kanibal (Reid, Sumatera Tempo Doeloe, 2010: 8-10).
Beberapa bukti arkeologis seperti ingin mencecar tentang kesahihan Pasai sebagai kerajaan tertua Islam Nusantara. Ada upaya untuk menjadikan Perlak sebagai kerajaan Islam pertama dengan menggunakan pseudofakta, yaitu makam berpenanggalan 840 M. Demikian pula memajukan Barus sebagai kerajaan tertua Islam di Nusantara dengan dalil bahwa pedagang Muslim telah masuk di daerah ini sejak abad pertama Hijriah atau abad ke-7 M (625-642 M), tapi tidak memiliki bukti arus utama sejarah.
Tak kunjung berhasil
Saya pernah menjadi pembahas riset Kerajaan Perlak oleh sebuah tim perguruan tinggi di Langsa, beberapa tahun lalu. Hasil riset itu tak kunjung berhasil menunjukkan dokumen valid bahwa Perlak telah berdiri sebagai sebuah pemerintahan dibandingkan dengan sekadar komunitas etnis-agama. Hal ini tentu berbeda dengan Kerajaan Pasai yang telah dikenal memiliki pemerintahan yang relatif modern, penggunaan mata uang emas pertama di kerajaan Islam Asia Tenggara, kekuatan kemiliteran, juga hubungan perdagangan dan politik internasional (Teuku Ibrahim Alfian, Wajah Aceh dalam Lintasan Sejarah, 1999: 3-4).
Selama ini, peneguhan orbit selain Pasai dilakukan tidak dengan pendekatan historis, tetapi etnografis, yaitu melalui sejarah tuturan. Masyarakat di sana (Perlak dan Barus) memercayai bahwa daerah merekalah yang menjadi titik awal Islam, bukan Pasai.
Sebenarnya penggunaan sejarah tuturan demi mengungkap kebenaran masa lalu sah ketika tidak ada upaya lain untuk membongkar bangunan borjuisme sejarah (Paul Thompson, Oral History : Voice of the Past, 2000: 28). Namun, penentuan sejarah Pasai tidak terjadi dalam ruang politik, tapi pembuktian saintifis. Antropolog pada era kolonial, seperti Snouck Hurgronje dan sejarawan Jean Pierre Mouquette, ikut menunjukkan bukti-bukti keberadaan Kerajaan Pasai sebelum ditaklukkan Kerajaan Aceh pada 1524.
Pasai layu, Barus mekar
Meski demikian, bukan berarti Barus tidak penting dalam sejarah Nusantara. Kota tua Barus telah dikenal di Timur Jauh, Eropa, dan Afrika Utara berabad- abad sebelum Masehi serta menjadi pelintasan penting perdagangan kamper, kemenyan, cendana, dan emas. Kota metropolis Sumatera itu mencapai puncaknya pada abad ke-10, kemudian terus menurun menjadi hanya kota kecamatan lusuh dan sepi (Kompas, 1 April 2005).
Namun, bukti-bukti arkeologis pertama Barus tidak merujuk pada khazanah Islam. Jauh sebelum Islam, Barus telah dikenal sebagai asal daerah Batak Toba. Pada abad ke-11, berdasarkan penelitian epigrafi dan arkeologi, terkuak fakta makam-makam Hindu berbahasa Tamil di daerah ini (Claude Guillot, 2002). Makam-makam ulama di Papan Tenggi yang berpenanggalan abad ke-13 terjadi pada fase lain, ketika Barus mulai sepi sebagai kota perdagangan dunia.
Sejak Kerajaan Pasai melemah dan redup pada akhir abad ke-15, poros peradaban dan sastra Melayu akhirnya pindah ke pantai barat-selatan, yaitu wilayah Barus dan Singkil. Di daerah inilah dua hal berkembang secara bersamaan, yaitu filsafat Islam wujudiyah dan kesusastraan Melayu.
Tokoh utama sejarah Melayu dari Barus adalah Hamzah al-Fansuri yang diperkirakan lahir 1570-an dan meninggal pada 1630-an. Fansur sendiri berarti ’kapur barus’. Dulunya daerah Barus masuk wilayah Kerajaan Aceh. Pemikir besar lain yang lahir 120 kilometer dari Barus (Singkil) ialah Syekh Abdurrauf as-Singkili (1615-1693).
Berbeda dengan pengembangan Islam di wilayah Pasai yang berporos pada fikih mazhab Syafi’iyah, Barus dan Singkil menjadi tempat bersemainya gagasan tasawuf, terutama tarekat sattariyah. Tasawuf sebagai ilmu agama batin menjadi katalisator berkembangnya Islam toleran, inklusif, dan progresif. Berkembangnya tradisi zikir dan suluk di Nusantara sangat dipengaruhi pemikiran sufisme dari Barus dan Singkil.
Meski demikian, ada hal yang masih menghubungkan antara Pasai dan Barus. Karya-karya tokoh tasawuf, seperti Syarab al-’Asyikin, Mir’atul Thulab, Tarjuman Mustafid, atau Umdat al-Muhatajin Suluk Maslak al-Mufridin dituliskan dalam bahasa Melayu dan beraksara Arab yang diserupakan dengan bahasa Pasai.
Gagasan pengembangan Islam Nusantara tidak bisa dilepaskan dari kesusastraan Melayu Pasai pada abad ke-13 hingga ke-14. Ini merupakan pembabakan perkembangan sastra Melayu Islam pertama di dunia atau perkembangan kedua setelah sastra Melayu Buddha di Sriwijaya pada abad ke-7 hingga ke-13 (Abdul Hadi WM dalam Sardono, 2005).
Akhirnya, secara genealogis, Islam Nusantara tidakBOLEH melupakan Pasai sebagai titik air pertama peradaban Islam-Melayu, bukan sekadar replikasi ”agama Mekkah” yang dibawa pedagang-pelawat India, Arab, dan China.
Akan tetapi, jika yang dimaksudkan di sini adalah Islam sufisme, tepatlah menyebut Barus tanpa mengecilkan Singkil.
TEUKU KEMAL FASYA, DEWAN PAKAR NAHDLATUL ULAMA ACEH; ANTROPOLOG ACEH
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 23 Maret 2017, di halaman 6 dengan judul "Titik Nol Islam Nusantara".
Dalam sepekan terakhir, masyarakat Indonesia menyaksikan tontonan dan drama yang tidak terlalu menyenangkan. Hal itu tak lain adalah kegaduhan di antara elite Indonesia, yang segera berdampak pada banyak kalangan lapisan menengah dan juga warga di akar rumput.
Drama itu terkait dengan pernyataan kontroversial dari kalangan elite Indonesia, elite politik dan elite keagamaan-sosial, tepatnya religio-social elite. Kegaduhan di antara eliteBOLEH jadi menurun dalam hari-hari ke depan, tetapi tampaknya masih belum selesai dan boleh jadi berlanjut setelah Pilkada 2017 dan bisa meningkat kembali menjelang dan seputar Pemilu 2019.
Fenomena ini perlu dicermati dan sekaligus menjadi ”peringatan” bagi semua pihak, khususnya elite politik dan elite keagamaan-sosial untuk terus memelihara kerukunan. Kerukunan ini urgen guna menciptakan situasi dan suasana kondusif bagi stabilitas politik dan pembangunan-pemerataan ekonomi berkelanjutan.
Kegaduhan politik mutakhir yang menimbulkan eskalasi politik dan sosial-keagamaan bermula dari persidangan Gubernur DKI Jakarta (non-aktif) Basuki Tjahaja Purnama, Selasa pekan lalu, dalam perkara penodaan agama. Meski Basuki ”hanya” elite politik salah satu provinsi negara ini, kasusnya yang high profile menjadi isu yang disimak warga Indonesia di berbagai pelosok Nusantara.
Kegaduhan itu bermula ketika tim kuasa hukum Basuki mencecar saksi Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma’ruf Amin (73). Dalam kesaksiannya sekitar tujuh jam, tim kuasa hukum Basuki menganggap KH Ma’ruf Amin yang juga Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB NU) memberi kesaksian dusta terkait dugaan pembicaraannya lewat telepon dengan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Politik identitas tampak kembali menemukan momentum. Fenomena ini terjadi tak hanya dalam pilkada dan pemilu di Indonesia, tetapi juga di banyak negara berpenduduk majemuk, di mana kaum Muslim merupakan penduduk mayoritas atau jadi kelompok minoritas.
Fenomena ini, misalnya, juga terungkap dalam penelitian Tufyal Choudhury (2007) tentang kebangkitan politik identitas di kalangan kaum Muslim Inggris. Dalam pengamatannya, sejak 1990-an terjadi peningkatan signifikan politik identitas di kalangan kaum Muslim.
Peningkatan politik identitas Islam itu tak jarang tumpang tindih dengan identitas etnis. Dalam kasus Inggris, politik identitas Islam tumpang tindih dengan etnisitas Pakistan atau Banglades yang berhadapan dengan hegemoni Anglo-Saxon. Gejala sama terlihat di Jerman. Politik identitas Islam tumpang tindih dengan etnisitas Turki.
Politik identitas Islam yang berpadu dengan etnisitas juga terlihat di Malaysia, seperti diwakili Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) dan Partai Islam se-Malaysia (PAS). Hasil perpaduan politik itu adalah ”politik komunal” sangat divisif dan sengit intra-Muslim dan antarumat berbeda.
Peningkatan agama sebagai politik identitas terjadi karena kombinasi berbagai faktor internal dan eksternal. Politik identitas agama menguat, antara lain, karena meningkatnya semangat memegang Islam lebih ketat berhadapan dengan tantangan dan ancaman kebangkitan politik, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional, yang dianggap mengancam eksistensi, identitas, dan ekspresi keislaman Muslimin.
Putaran kedua Pilkada DKI Jakarta dimulai minggu ini. Pelajaran utama dari putaran pertama adalah praktik demokrasi yang sarat hasrat kemaruk (gelojoh) kuasa dapat melibas tatanan negara. Nilai-nilai mulia sebagai basis ideologi identitas masyarakat sipil (civil identity) yang beradab, terhuyung-huyung melawan ketamakan para penggelojoh kekuasaan yang mempersenjatai diri dengan senjata yang mematikan "bermerek" SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) atau politik identitas.
Sedemikian kuatnya gelombang politik identitas SARA, seakan-akan negara telah digulung ombak kebencian dan permusuhan. Rakyat celingukan mencari keberadaan negara karena tidak dirasakan kehadirannya. Sementara itu, politik identitas semakin membatu dan kasatmata. Masyarakat juga semakin bingung dan gelisah; alih-alih merasakan negara melakukan perlawanan sengit terhadap isu-isu SARA, rakyat heran karena sementara petinggi negara justru memberikan sinyal ancaman negara di depan mata adalah gerakan komunisme, yang terbukti gagal total di seantero dunia.
Kehadiran negara dirasakan setelah Presiden Joko Widodo dalam berbagai kesempatan menyatakan bahwa praktik demokrasi dewasa ini sudah kebablasan. Ia menegaskan, demokrasi membuka peluang artikulasi politik yang ekstrem, seperti liberalisme, radikalisme, fundamentalisme, sektarianisme, dan terorisme, serta ajaran-ajaran yang bertentangan dengan ideologi Pancasila dalam bentuk suku, agama, ras, dan antargolongan atau SARA (Kompas.com, 24/2).
Thomas Meyer dalam karyanya yang berjudul Democracy: An Introduction for Democratic Parties (2002) mengatakan, demokrasi tidak hanya prosedur dalam mengambil keputusan. Demokrasi adalah suatu sistem nilai.
Alasan hampir semua negara memilih sistem demokrasi adalah untuk membangun sistem politik yang berdasarkan pada prinsip-prinsip kebebasan dan kesetaraan untuk semua orang.
Meski demikian, demokrasi bisa tergelincir jika hanya digunakan sebagai alat legitimasi keputusan suara terbanyak dan pada ujungnya mengarah pada hasil yang dapat melanggar martabat dan nilai-nilai individu atau bahkan banyak orang. Oleh sebab itu, demokrasi perlu dilengkapi dengan sebuah sistem hukum.
Menyambung apa yang disampaikan Meyer, sistem hukum dalam sebuah demokrasi, terutama pemilu, bertujuan untuk mewujudkan keadilan dalam pemilu. Dalam konteks pemilihan kepala daerah, pemilih, penyelenggara pilkada, dan peserta pilkada (pasangan calon) adalah aktor utama yang mesti dilindungi sistem hukum. Hal ini untuk mendapatkan keadilan dalam sebuah pemilihan kepala daerah. Sejak Pilkada 2015, ambang batas selisih suara sebagai syarat untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil ke Mahkamah Konstitusi (MK) adalah sebuah anomali.
Ruang persidangan yang disediakan di MK untuk para pencari keadilan adalah untuk menguji apakah proses dan hasil demokrasi bernama pemilihan kepala daerah sudah sesuai dengan prinsip, asas, dan aturan main yang sudah disepakati.
Alasan utama meletakkan fungsi penyelesaian hasil pemilihan pemilu atau pilkada di MK adalah karena MK merupakan lembaga yang diberi mandat oleh UUD 1945 sebagai pelindung hak konstitusional warga negara.
Dalam konteks pilkada, perlindungan hak konstitusional warga negara dalam menunaikan hak pilihnya merupakan aspek yang wajib dilindungi oleh MK. Pada titik ini, kekakuan MK dalam melaksanakan ketentuan ambang batas selisih suara di dalam Pasal 158 UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah perlu ditinjau kembali.
Masih segar dalam ingatan betapa putusan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah 2015 telah membuat nanar ratusan pemohon.
DIDIE SW
Kala itu, dari 151 perkara sengketa hasil pilkada yang diajukan, 137 perkara dinyatakan tidak dapat diterima. Alasannya, ada permohonan yang telah lampau waktu, tetapi mayoritas penolakan adalah ambang batas selisih suara sesuai Pasal 158 UU Pilkada tidak terpenuhi.
Kejadian itu di luar perkiraan banyak orang, sebab dalam sejarah penyelesaian sengketa pilkada, baru kali ini MK menerapkan syarat formal permohonan secara zakelijk.
Walaupun demikian, pilihan sikap MK tersebut tidakBOLEH dianggap sebagai sesuatu yang final. Bagaimanapun, berbagai perkembangan penyelenggaraan pilkada mesti dijadikan referensi untuk terus memperbaiki posisi hukum lembaga peradilan guna memenuhi rasa keadilan dalam kontestasi politik lokal.
Lebih-lebih, hingga saat ini loophole dalam UU Pilkada sangat memungkinkan kontestan bertanding secara curang. Walau UU telah menyediakan perangkat penyelesaian masalah hukum, hal itu belum secara rapi mengurangi peluang permainan serong seperti politik uang. Alih-alih dapat disentuh, dalam pilkada serentak 2017, sangat terasa pelanggaran diselundupkan sedemikian rupa dan hendak pula berlindung di balik ambang batas pengajuan permohonan penyelesaian sengketa hasil.
3109 dibaca 
0 komentar
