Politik Identitas dalam Pilkada

21 Maret 2017 0 komentar

Politik identitas tampak kembali menemukan momentum. Fenomena ini terjadi tak hanya dalam pilkada dan pemilu di Indonesia, tetapi juga di banyak negara berpenduduk majemuk, di mana kaum Muslim merupakan penduduk mayoritas atau jadi kelompok minoritas.

KOMPAS/PRIYOMBODOAzyumardi Azra

Fenomena ini, misalnya, juga terungkap dalam penelitian Tufyal Choudhury (2007) tentang kebangkitan politik identitas di kalangan kaum Muslim Inggris. Dalam pengamatannya, sejak 1990-an terjadi peningkatan signifikan politik identitas di kalangan kaum Muslim.

Peningkatan politik identitas Islam itu tak jarang tumpang tindih dengan identitas etnis. Dalam kasus Inggris, politik identitas Islam tumpang tindih dengan etnisitas Pakistan atau Banglades yang berhadapan dengan hegemoni Anglo-Saxon. Gejala sama terlihat di Jerman. Politik identitas Islam tumpang tindih dengan etnisitas Turki.

Politik identitas Islam yang berpadu dengan etnisitas juga terlihat di Malaysia, seperti diwakili Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) dan Partai Islam se-Malaysia (PAS). Hasil perpaduan politik itu adalah ”politik komunal” sangat divisif dan sengit intra-Muslim dan antarumat berbeda.

Peningkatan agama sebagai politik identitas terjadi karena kombinasi berbagai faktor internal dan eksternal. Politik identitas agama menguat, antara lain, karena meningkatnya semangat memegang Islam lebih ketat berhadapan dengan tantangan dan ancaman kebangkitan politik, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional, yang dianggap mengancam eksistensi, identitas, dan ekspresi keislaman Muslimin.

Gelojoh Kuasa Melibas Negara

7 Maret 2017 0 komentar

Putaran kedua Pilkada DKI Jakarta dimulai minggu ini. Pelajaran utama dari putaran pertama adalah praktik demokrasi yang sarat hasrat kemaruk (gelojoh) kuasa dapat melibas tatanan negara. Nilai-nilai mulia sebagai basis ideologi identitas masyarakat sipil (civil identity) yang beradab, terhuyung-huyung melawan ketamakan para penggelojoh kekuasaan yang mempersenjatai diri dengan senjata yang mematikan "bermerek" SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) atau politik identitas.

KOMPAS/HERU SRI KUMOROJ Kristiadi

Sedemikian kuatnya gelombang politik identitas SARA, seakan-akan negara telah digulung ombak kebencian dan permusuhan. Rakyat celingukan mencari keberadaan negara karena tidak dirasakan kehadirannya. Sementara itu, politik identitas semakin membatu dan kasatmata. Masyarakat juga semakin bingung dan gelisah; alih-alih merasakan negara melakukan perlawanan sengit terhadap isu-isu SARA, rakyat heran karena sementara petinggi negara justru memberikan sinyal ancaman negara di depan mata adalah gerakan komunisme, yang terbukti gagal total di seantero dunia.

Kehadiran negara dirasakan setelah Presiden Joko Widodo dalam berbagai kesempatan menyatakan bahwa praktik demokrasi dewasa ini sudah kebablasan. Ia menegaskan, demokrasi membuka peluang artikulasi politik yang ekstrem, seperti liberalisme, radikalisme, fundamentalisme, sektarianisme, dan terorisme, serta ajaran-ajaran yang bertentangan dengan ideologi Pancasila dalam bentuk suku, agama, ras, dan antargolongan atau SARA (Kompas.com, 24/2).

Selisih Suara dan Keadilan Pemilu

 FADLI RAMADHANIL

14 Maret 2017 0 komentar

Thomas Meyer dalam karyanya yang berjudul Democracy: An Introduction for Democratic Parties (2002) mengatakan, demokrasi tidak hanya prosedur dalam mengambil keputusan. Demokrasi adalah suatu sistem nilai.

Alasan hampir semua negara memilih sistem demokrasi adalah untuk membangun sistem politik yang berdasarkan pada prinsip-prinsip kebebasan dan kesetaraan untuk semua orang.

Meski demikian, demokrasi bisa tergelincir jika hanya digunakan sebagai alat legitimasi keputusan suara terbanyak dan pada ujungnya mengarah pada hasil yang dapat melanggar martabat dan nilai-nilai individu atau bahkan banyak orang. Oleh sebab itu, demokrasi perlu dilengkapi dengan sebuah sistem hukum.

Menyambung apa yang disampaikan Meyer, sistem hukum dalam sebuah demokrasi, terutama pemilu, bertujuan untuk mewujudkan keadilan dalam pemilu. Dalam konteks pemilihan kepala daerah, pemilih, penyelenggara pilkada, dan peserta pilkada (pasangan calon) adalah aktor utama yang mesti dilindungi sistem hukum. Hal ini untuk mendapatkan keadilan dalam sebuah pemilihan kepala daerah. Sejak Pilkada 2015, ambang batas selisih suara sebagai syarat untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil ke Mahkamah Konstitusi (MK) adalah sebuah anomali.

Ruang persidangan yang disediakan di MK untuk para pencari keadilan adalah untuk menguji apakah proses dan hasil demokrasi bernama pemilihan kepala daerah sudah sesuai dengan prinsip, asas, dan aturan main yang sudah disepakati.

Alasan utama meletakkan fungsi penyelesaian hasil pemilihan pemilu atau pilkada di MK adalah karena MK merupakan lembaga yang diberi mandat oleh UUD 1945 sebagai pelindung hak konstitusional warga negara.

Dalam konteks pilkada, perlindungan hak konstitusional warga negara dalam menunaikan hak pilihnya merupakan aspek yang wajib dilindungi oleh MK. Pada titik ini, kekakuan MK dalam melaksanakan ketentuan ambang batas selisih suara di dalam Pasal 158 UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah perlu ditinjau kembali.

Menyelamatkan Keadilan Pilkada

KHAIRUL FAHMI

24 Maret 2017 0 komentar

Masih segar dalam ingatan betapa putusan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah 2015 telah membuat nanar ratusan pemohon.

DIDIE SW

Kala itu, dari 151 perkara sengketa hasil pilkada yang diajukan, 137 perkara dinyatakan tidak dapat diterima. Alasannya, ada permohonan yang telah lampau waktu, tetapi mayoritas penolakan adalah ambang batas selisih suara sesuai Pasal 158 UU Pilkada tidak terpenuhi.

Kejadian itu di luar perkiraan banyak orang, sebab dalam sejarah penyelesaian sengketa pilkada, baru kali ini MK menerapkan syarat formal permohonan secara zakelijk.

Walaupun demikian, pilihan sikap MK tersebut tidakBOLEH dianggap sebagai sesuatu yang final. Bagaimanapun, berbagai perkembangan penyelenggaraan pilkada mesti dijadikan referensi untuk terus memperbaiki posisi hukum lembaga peradilan guna memenuhi rasa keadilan dalam kontestasi politik lokal.

Lebih-lebih, hingga saat ini loophole dalam UU Pilkada sangat memungkinkan kontestan bertanding secara curang. Walau UU telah menyediakan perangkat penyelesaian masalah hukum, hal itu belum secara rapi mengurangi peluang permainan serong seperti politik uang. Alih-alih dapat disentuh, dalam pilkada serentak 2017, sangat terasa pelanggaran diselundupkan sedemikian rupa dan hendak pula berlindung di balik ambang batas pengajuan permohonan penyelesaian sengketa hasil.

Demokrasi Kita Terlalu Kebablasan

Demokrasi Kita Terlalu Kebablasan
 Pertama, banyak pertanyaan kepada saya. Presiden Jokowi dalam 4-5 bulan akhir ini, kita banyak disuguhkan oleh persoalan-persoalan bangsa yang banyak menjadikan tanda tanya kita. Apakah bangsa kita masih bersatu? Saya jawab bangsa kita masih bersatu.
Memang pemahaman konsep, pemahaman nilai-nilai kebangsaan inilah yang terus harus kita gaungkan. Dan dalam 4-5 bulan ini mengingatkan kita semuanya. Betapa masih banyak yang harus kita perbaiki. Betapa banyak yang masih harus kita benahi. Terutama dalam memahami konsep dan nilai-nilai kebangsaan yang semua rakyat harus tahu betul.
Betapa kita ini sangat beraneka ragam, betapa kita ini sangat majemuk. Dan keanekaragaman yang melekat pada bangsa Indonesia ini menjadi jati diri, menjadi identitas, sekaligus entitas Indonesia sebagai suatu bangsa. Keanekaragaman tersebut telah menyatu dalam kehidupan masyarakat dan menjadi simbol kerukunan dan keharmonisan dari rakyat.
Oleh sebab itu, harus kita jaga terus apa yang sudah menjadi anugerah dari Tuhan kepada kita. Sebagai bangsa yang besar, yang majemuk, yang beraneka ragam.
Banyak juga yang bertanya kepada saya: Apakah demokrasi kita ini sudah terlalu bebas dan sudah keblabasan? Saya jawab, iya. Demokrasi kita ini sudah terlalu kebablasan. Dan praktek demokrasi politik yang kita laksanakan telah membuka peluang terjadinya artikulasi politik yang ekstrim, seperti liberalisme, radikalisme, fundamentalisme, sektarianisme, dan terorisme, serta ajaran yang lain, yang bertentangan dengan ideologi kita Pancasila.

Pelangi Indonesia

Pelangi Indonesia

Yudi Latif
(Kompas, Selasa, 21 Februari 2017)

Di dalam agama cinta (rahman-rahim), kebenaran dan keadilan tak mengenal penganut dan bukan penganut. Cinta memeluk semuanya. Warga bangsa boleh berbeda keyakinan, tetapi cinta menyatukannya. Kekuatan mencintai dengan melampuai perbedaan inilah yang melahirkan pelangi Indonesia yang indah. Dengan ini, pemilihan Kepala Daerah secara serentak berlalu dengan relatif damai, menyisakan Pilkada DKI Jakarta di pusat pertaruhan.

Di 101 daerah yang menyelenggarakan Pilkada, orang dengan berbagai latar agama bisa dipilih dan memilih tanpa diskriminasi dan intimidasi. Di berbagai tempat, bahkan partai Islam, seperti Partai Keadilan Sejahtera, bisa mengusung calon kepala daerah yang agamanya bukan Islam. Situasi ini menggambarkan determinasi peradaban cinta yang masih terpatri pada jatidiri bangsa. Di sekujur tubuh kebangsaan, titik rawan daya cinta ini justru terletak di Ibu kota negara. Di Jakarta, daya pompa jantung politik dalam mengalirkan darah cinta mengalami pelemahan, terdesak penguatan aliran daya benci.

Kehilangan daya cinta di Ibu kota negara bisa menjadi pangkal kehilangan Indonesia. Harmoni dalam kemajemukan adalah kode genetik bangsa ini. Modal unggulan Indonesia yang bisa dibanggakan pada dunia. Dengan kemerosotan daya cinta, Indonesia akan mengalami kerusakan gen.

Berbilang bangsa dalam zona keseragaman terguncang hadapi globalisasi keragaman. Bahkan bangsa maju kembali mengeja multikulturalisme secara tergagap. Tak sedikit gagal, berujung populisme dengan supremasi tribalisme anti asing, anti perbedaan. Berutung, Indonesia banyak makan asam garam. Bangsa maritim di tengah persilangan arus manusia dan peradaban dunia, terbiasa menerima perbedaan. Jauh sebelum merdeka, para pemuda lintas etnis dan agama sudah menemukan penyebut bersama dalam keragaman bangsa. Saat dasar negara dan konstitusi Indonesia dirumuskan, perwakilan berbagai golongan terwakili, menghadirkan negara semua buat semua.

Hunian untuk Rakyat

PRABHAM WULUNG PRATIPODYO

24 Februari 2017 0 komentar

Dalam kerasnya pertarungan Pilkada 2017 di DKI Jakarta, salah satu yang mengemuka adalah pemikiran atau janji untuk menghadirkan program penyediaan rumah bagi warga Jakarta dengan uang muka 0 persen.

TOTO S

Janji ini sontak menjadi perdebatan hebat, terutama di media sosial, baik antara pengamat, tim sukses, maupun para pendengung. Keriuhan ini wajar karena janji ini seperti guyuran hujan di tengah kemarau, mengingat semakin mahalnya harga rumah di Jakarta yang membuat warga semakin tidak mampu membeli.

Tulisan ini tidak untuk menyanggah atau mendukung janji tersebut secara buta, tetapi untuk melihat secara komprehensif jika janji tersebut diwujudkan. Oleh karena itu, saya akan menganggap bahwa janji tersebut dilaksanakan dan mencoba melihat apa yang akan terjadi di belakang. Juga akan dilihat kemungkinan-kemungkinan lain dalam upaya penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Asumsi di awal, skema ini akan diberikan kepada masyarakat berpenghasilan terbatas yang belum memiliki hunian. Skema ini juga diasumsikan ditujukan pada pembelian hunian rumah susun yang sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 diharapkan menjadi solusi pemenuhan kebutuhan masyarakat akan hunian, bukannya rumah tapak.