Birokrasi dan Pembangunan

EKO PRASOJO

KOMPAS Cetak | 20 Mei 2015 239 dibaca  2 komentar

Akhir-akhir ini sejumlah kalangan mendengungkan pentingnya Presiden Jokowi melakukan perombakan kabinet. Desakan ini didasarkan pada kinerja pemerintahan yang tidak terlalu memuaskan.

Tulisan ini tidak hendak menyoal mengenai penting atau tidak pentingnyareshuffle, tetapi berusaha menjelaskan berbagai persoalan yang dihadapi oleh pemerintah dalam menjalankan fungsi dan tujuan pembangunan, khususnya peran birokrasi, yang mungkin luput dari perhatian.

Birokrasi merupakan mesin pembangunan yang memainkan peranan vital, strategik, dan kritikal. Bahkan, sebaik apa pun program pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah, tanpa didukung oleh birokrasi yang kapabel, memiliki kultur yang baik dan adaptif terhadap perubahan, akan stagnan. Bagaimana kondisi birokrasi Indonesia untuk mendukung fungsi dan tujuan-tujuan pembangunan?

Praperadilan-praperadilan

ALEK KARCI KURNIAWAN

 KOMPAS Cetak | 21 Mei 2015 192 dibaca  0 komentar

Kontroversi mengenai kewenangan lembaga praperadilan dalam memutus status penetapan tersangka berujung di palu sidang hakim Mahkamah Konstitusi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 laksana kejutan yang menghebohkan lapangan hukum pidana Indonesia. MK memperluas obyek praperadilan di dalam KUHAP dengan menambahkan penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.

Di mata publik bergulirlah semacam akal sehat yang seakan-akan menguatkan putusan hakim Sarpin Rizaldi, yang sebelumnya bertindak mengabulkan gugatan praperadilan Komjen Budi Gunawan dan menjadi pemicu banyaknya pengajuan gugatan praperadilan terhadap status tersangka yang kemungkinan besar dimanfaatkan pelaku tindak pidana korupsi.

Ada dua pertimbangan yang mesti dicermati dari putusan MK ini. Pertama, hak dan martabat seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka memang berpotensi dirampas melalui tindakan subyektif penyidik yang melampaui kewenangan. Kedua, pada kondisi itu tak ada kesempatan menguji tafsir subyektif dari tindakan penyidik dalam hal menetapkan seseorang sebagai tersangka.

Pilkada Serentak dan Ancaman Kebencian

ALAMSYAH M DJA’FAR

 KOMPAS Cetak | 22 Mei 2015 137 dibaca  1 komentar

Di pengujung tahun ini, 269 daerah di Indonesia menggelar pemilihan kepala daerah serentak tahap pertama: 9 provinsi, 36 kota, dan 224 kabupaten. Sisanya digelar Februari 2016 untuk tahap kedua dan Juni 2018 untuk tahap ketiga.

Jumlah daerah pada tahap pertama mencapai 53 persen dari 537 provinsi dan kabupaten atau kota di seluruh Indonesia.

Hajatan politik ”borongan” ini merupakan pengalaman baru bagi Indonesia, bahkan dunia. Begitulah kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik beberapa bulan lalu. Jadi, kita memang masih meraba-raba bagaimana praktiknya nanti. Apalagi, capaian dan tantangan pilkada serentak ini belum pernah ada presedennya.

Indonesia di Mata Lee Kuan Yew

BOEDIONO

KOMPAS Cetak | 21 Mei 2015 756 dibaca  4 komentar

Sebelum wafat, Lee Kuan Yew sempat merilis buku terakhirnya yang berjudul One Man’s View of the World. Di situ beliau memaparkan penilaiannya mengenai sejumlah negara, termasuk Indonesia.

HANDINING

Tulisan ini saya maksudkan bagi Anda yang belum sempat membaca buku tersebut. Sekali-sekali ada baiknya kita tinggalkan cermin, dan menyimak pandangan orang lain mengenai diri kita, apalagi pandangan tokoh sepenting Lee Kuan Yew. Mendengar orang lain membuat kita arif. Lee Kuan Yew adalah tokoh yang kontroversial, terutama—saya harus katakan—di kawasan ini. Pandangannya mengenai isu-isu strategis regional maupun global tajam dan mendasar. Gayanya yang langsung dan lugas memang tidak selalu berkenan di hati semua orang. Kenyataannya, tidak sedikit pemimpin dunia yang menyimak pendapatnya.

Melawan Gerontokrasi

Koran SINDO
Rabu, 6 Mei 2015 − 08:46 WIB
Raja J Antoni
Direktur Eksekutif The Indonesian Institute (TII); Meraih Doktor dari School of Political Science and International Studies, the University of Queensland, Australia @AntoniRaja


Dunia politik kita didominasi oleh para politisi sepuh yang kian enggan lengser ke prabon. Mereka enggan memberikan kesempatan regenerasi politik.

Kita terjangkit penyakit politik bernama gerontokrasi yang dulu pernah menyerang Prancis pada abad ke-19. Secara sederhana gerontokrasi (Inggris: gerontocracy; Prancis: gerontrocatie) dapat diartikan sebagai kekuasaan politik yang didominasi dan dikontrol oleh orang-orang lanjut usia. Gerontokrasi baru muncul sebagai kosakata dalam ilmu sosial politik setelah Jean- Jacques Fazy menerbitkan artikel pada sebuah pamflet politik pada 1828.

Melampaui Teknokrasi Ekonomi

Koran SINDO
Kamis, 7 Mei 2015 − 08:39 WIB  

Airlangga Pribadi Kusman
Pengajar Departemen Politik FISIP Universitas Airlangga, Kandidat PhD Asia Research Center Murdoch University

Demokrasi membawa kebijaksanaan politik baru, bahwa melampaui sekadar memilih pemimpin secara demokratis, suara dan pendapat warga harus dilibatkan dalam proses pengelolaan negara.

Kendati demikian, di tengah keinsyafan tentang pentingnya kehendak rakyat, sebuah persepsi dominan masih tertanam kuat ketika berhubungan dengan perumusan kebijakan dalam wilayah ekonomi yakni serahkan persoalan pada bidang di atas pada ahlinya yakni kaum teknokrat.

Akibatnya di wilayah sosial-ekonomi–ranah paling vital dari kehidupan publik– hubungan antara negara dan masyarakat sipil tidak dibangun berdasarkan proses demokrasi dan partisipasi, namun dibentuk oleh asumsi-asumsi saintifik dengan jargon-jargon kaum teknokrat yang semakin menjauhkan warga negara terlibat memengaruhi proses kebijakan yang terkait dengan hajat hidup mereka.

Dialektika Mega-Jokowi

Koran SINDO
Jum'at, 1 Mei 2015 − 07:50 WIB
Dialektika Mega Jokowi
Muhammad Takdir
Tajuk KORAN SINDO berjudul ”Megawati dan Jokowi ” (13/4/2015) menyajikan banyak hal. Anomali intrik kekuasaan yang ditata serampangan.

Presiden yang rikuh dan Megawati yang dominan. Semua dikemas dalam sorotan media penuh interpretasi. Publik pun dibuat curious, menganga dan bertanya-tanya. Ada apa sesungguhnya di antara kedua tokoh politik satu partai ini? KORAN SINDO memberikan kritik halus yang penting diperhatikan. Jokowi dan Megawati disarankan kembali duduk bersama.

Keduanya mesti mendiskusikan platform politik Nawacita yang dulu mereka tawarkan sepanjang kampanye. Kesenjangan das sein dan das solen selama lima bulan terakhir ini telah menggerogoti wibawa Presiden.

Menurunkan rating kredibilitas Presiden Jokowi yang disanjung setinggi langit selama musim kampanye. Lebih fatal lagi, serangkaian blunder kebijakan yang dibuat menjadikannya teralienasi dari konstituennya, termasuk PDIP, pilar politik yang memperjuangkannya.