Memidana Pembuat Kebijakan

Koran SINDO
Senin, 31 Agustus 2015 − 10:41 WIB

Margarito Kamis
Doktor Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Khairun, Ternate

Sehari setelah rapat antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah di Istana Bogor, 25 Agustus yang lalu, Sekretaris Kabinet diperintahkan Presiden membuat surat edaran, yang sejauh terungkap ke publik memiliki substansi penegasan tentang kebijakan tidak bisa dipidana.

Disebut penegasan disebabkan, yampaknya, pemerintah menyadari keberadaan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Terdapat sepuluh pasal dalam UU ini yang mengatur hal-ihwal keputusan atau tindakan, yang dalam konteks rapat di Istana Bogor itu “kebijakan.

Jokowi dan Pelambatan Ekonomi

Herdi Sahrasad

Kompas Cetak | 3 September 2015 144 dibaca 1 komentar

Presiden Joko Widodo menyatakan, penyebab melambatnya pertumbuhan ekonomi saat ini lebih dominan faktor eksternal, yakni kondisi ekonomi global (Kompas, 26/8/2015). Benarkah demikian?

Saat ini posisi utang luar negeri Indonesia terus melonjak. Tercatat hingga April 2015 posisi utang luar negeri 302,292 miliar dollar AS. Angka itu didominasi utang swasta (termasuk BUMN) hingga 56 persen atau 168,740 miliar dollar AS. Terus meningkatnya utang jelas akan memperberat perekonomian nasional.

Kemerdekaan Keutamaan

Mochtar Pabottingi

kompas cetak| 3 September 2015 192 dibaca 1 komentar

Kala para leluhur, pelopor, dan martir-syuhada bangsa memperjuangkan kemerdekaan, inti perjuangan tersimpul dalam satu kata: keutamaan. Ini bersifat multidimensional dan lebur satu sama lain: harkat individu-kolektivitas, napas iman, serta kecintaan kepada Tanah Air, tradisi, dan kebudayaan. Merangkum semua kesadaran politik modern yang menjunjung keadilan dan kebenaran, mengangkat setiap individu-kelompok ke posisi politik terhormat.

Kemerdekaan kita mustahil dipahami di luar konteks penjajahan. Kebangkitan nasional tak lain dari geliat kesadaran kolektivitas politik bangsa Indonesia akan hak-hak dasarnya yang berabad dirampas, termasuk kesadaran tentang bagaimana mengelola negara-bangsa. Di situlah kemerdekaan bertumpu dan menuju.
Keutamaan jadinya bermuara pada sehimpunan prinsip politik komprehensif dalam posisi dialektis dengan titik perkembangan sejarah bangsa kita pada puncak kolonialisme di paruh abad ke-20.

Politik-Ekonomi Negara

Fachry Ali

Kompas Cetak | 4 September 2015

Di luar perkiraan banyak orang, sampai sembilan bulan terakhir ini pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak terkendala ”politik”. Yang dimaksud ”politik” di sini adalah relasi dan dinamika hubungan antara DPR (parlemen) dan lembaga kepresidenan.

Lalu, apa yang sebenarnya dihadapi Indonesia dewasa ini?

Sabtu, 22 Agustus lalu, Kompas memberitakan bahwa sehari sebelumnya (21/8), ”investor asing membukukan penjualan bersih Rp 770,1 miliar.” Artinya, telah terjadi ”pelarian modal” dari pasar saham lebih dari setengah triliun hanya dalam satu hari. Sejak awal 2015, Kompas menyatakan aksi ”pelarian modal” ini mencapai Rp 4,379 triliun. Secara keselu- ruhan, The Wall Street Journal (25/8) menyatakan, sejak Januari-Juli 2015 sebesar 26 miliar dollar AS telah keluar dari pasar negara-negara berkembang. Ini menjelaskan mengapa nilai tukar rupiah terjungkal hingga Rp 14.000 per dollar AS dan kapitalisasi pasar saham Indonesia pekan lalu turun dari Rp 4,595 triliun menjadi Rp 4,490 triliun.

Tantangan Geopolitik 70 Tahun RI

Rizal Sukma

Kompas Cetak | 26 Agustus 2015

Perkembangan kawasan Asia Pasifik belakangan ini semakin menegaskan perubahan dan transformasi strategis di lingkungan internasional Indonesia. Pergeseran pusat gravitasi geopolitik dan geo-ekonomi dunia ke kawasan ini merupakan aspek yang paling nyata dari transformasi tersebut.

Indonesia sebagai negara yang secara geografis berada di pusat Asia Pasifik akan dihadapkan pada sejumlah tantangan geopolitik yang rumit, yang bersumber dari tiga kecenderungan penting di kawasan ini.

Pertama, kebangkitan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) sebagai kekuatan pesaing dan pengimbang Amerika Serikat semakin nyata. Peran dan pengaruh RRT sebagai kekuatan besar di kawasan juga makin terasa. Sementara itu, sebagai adidaya global, AS tetap akan mempertahankan supremasinya di kawasan.

Masa depan Asia Pasifik akan banyak dipengaruhi bagaimana kedua kekuatan besar ini menge- lola hubungan strategis mereka. Memosisikan diri secara tepat di antara dua raksasa ini menjadi tantangan bagi Indonesia.

Dasar-dasar Kemajuan Bangsa

Sayidiman Suryohadiprojo

kompas Cetak | 29 Agustus

Pada 9 Agustus lalu, Singapura memperingati HUT ke-50 sebagai bangsa merdeka. Bangsa Singapura membanggakan diri sebagai salah satu masyarakat yang berhasil mencapai kemajuan paling menonjol di antara bangsa-bangsa di dunia.

Dalam 50 tahun itu, Singapura berhasil meningkatkan penghasilan dari 500 dollar AS per kapita pada 1965 ke 55.000 dollar AS pada 2015, peningkatan yang 110 kali lipat. Kemajuan lain adalah sangat menurunnya kematian anak balita dan berkembangnya pendidikan bermutu bagi seluruh bangsa. Juga pemilikan rumah semua penduduk amat tinggi. Semua itu menunjukkan prestasi spektakuler dan dirasakan merata seluruh bangsa.

Keluar dari Belitan Krisis

ANALISIS EKONOMI 

A Prasetyantoko

Kompas Cetak | 31 Agustus 2015

Krisis selalu berulang dengan pola sama meski pemicunya berbeda. Namun, para pengambil kebijakan cenderung menolaknya, dengan mengatakan kali ini pemicunya berbeda. Melalui bukunya, This Time is Different (2009), Carmen M Reinhart dan Kenneth Rogoff mengingatkan sikap penolakan ini sebagai ilusi berbahaya. Kendati transmisi dan penggeraknya berbeda, krisis selalu punya akar masalah sama.

Namun, tak berarti gejolak nilai tukar dan dinamika pasar modal dewasa ini akan berujung sama seperti 1998. Bahkan, dibandingkan tahun 2008, ada banyak perbedaan sehingga respons kebijakannya pun tak bisa disamakan.