Optimistis Hadapi Krisis Multidimensi

Optimistis Hadapi Krisis Multidimensi

Koran SINDO
Rabu, 9 September 2015 − 12:36 WIB
A Helmy Faishal Zaini
Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU)

Sejarawan Edward Gibbon dalam The History of the Decline and Fall of the Roman Empire mengatakan bahwa degradasi moralitas yang ditandai dengan semakin menjamurnya gejala hidup mewah nan berlebihan merupakan penyebab utama hancurnya sebuah negara.

Dia lebih lanjut berkesimpulan bahwa tanda utama kemunduran sebuah peradaban adalah ketika terjadi disparitas yang begitu tinggi antara kaum elite dan rakyat biasa. Gejala itu nampaknya sudah kita temui akhir-akhir ini. Jika melihat pola hidup para elite negeri ini, tentu yang terbayang di benak kita adalah citra kemewahan yang sangat serta gaya hidup yang lebih mementingkan ”libido duniawi”.

Jack Ma, Tak Pernah Juara di Sekolah, Kini Orang Terkaya di Tiongkok

ROBERT ADHI KSP

KOMPAS Siang | 10 Juni 2015 16:50 WIB 

Jack Ma (50) tidak pernah menjadi juara di sekolah. Dia berulang kali mengalami penolakan. Dia pernah ditolak masuk universitas. Berulang kali pula dia melamar pekerjaan dan ditolak berbagai perusahaan. Tak seorang pun yakin dengan masa depan Jack Ma. Namun, lelaki kelahiran Hangzhou, Tiongkok, ini tidak pernah menyerah.

Jack Ma, pendiri dan Pemimpin Alibaba.com, perusahaan e-dagang asal Tiongkok, menjadi orang terkaya di Tiongkok setelah penjualan saham perdana Alibaba di bursa Amerika Serikat mencatat rekor 25 miliar dollar AS pada September 2014. Dia menjadi orang Tiongkok daratan pertama yang masuk dalam daftar orang terkaya dunia versi majalah Forbes.

Jack Ma kini menjadi contoh inspirasi bagi banyak orang yang memulai e-dagang. Pelajaran yang dapat dipetik dari seorang Jack Ma adalah dia tumbuh dari kehidupan yang sangat miskin dan dia bukan seorang juara di sekolahnya. Dia pernah tiga kali gagal masuk ke universitas, namun terus mencobanya sampai berhasil.

Kamis 03 Sep 2015, 10:36 WIB

Kolom

Enam Biang Kerok Perlambatan Ekonomi

Enny Sri Hartati - detikNews

Jakarta - Penurunan kinerja ekonomi dan perlambatan pertumbuhan ekonomi global memang terjadi di hampir semua negara. Namun apakah perlambatan ekonomi Indonesia semata-mata hanya disebabkan oleh pengaruh faktor eksternal atau karena adanya salah kelola dari sisi internal?

Tidak dapat dimungkiri, struktur ekonomi Indonesia masih didominasi sektor konsumsi, yaitu sekitar 62,62 persen. Sampai triwulan II 2015, berdasarkan harga konstan 2010, porsi peran konsumsi rumah tangga masih sangat dominan, 54,67 persen, pemerintah 7,9 persen, dan lembaga nonprofit 1,08 persen. Sementara, porsi investasi yang tercermin dari pembentukan modal tetap bruto (PMTB) 31,69 persen, ekspor 22,56 persen, dan impor 21,13 persen, sehingga porsi net ekspor sebesar 1,43 persen.

Dari data tersebut, sangat gamblang untuk mendeteksi sumber utama penyakit yang menjadi "biang kerok" perlambatan ekonomi.

analisis ekonomi Enny Sri Hartati

Momentum untuk Menggerakkan Ekonomi

Perayaan hari raya Idul Fitri atau biasa disebut Lebaran di Indonesia bisa dibilang cukup unik. Lebaran tidak hanya berdimensi religius, tetapi juga sangat kental dengan dimensi sosial, budaya, dan ekonomi. Eratnya sistem kekerabatan dan hubungan kekeluargaan menjadikan Lebaran sekaligus sebagai momentum silaturahim ”massal”.
Budaya saling berkunjung antarsanak saudara dan handai tolan memiliki implikasi langsung terhadap kegiatan ekonomi. Bagaimana tidak, hampir setiap rumah tangga seolah ”wajib” menyediakan berbagai hidangan khas Lebaran. Bukan itu saja, Lebaran juga sering identik dengan baju baru, bahkan tak jarang berbagai perlengkapan rumah tangga yang harus baru sampai kendaraan baru. Karena itu, tak jarang pada saat Lebaran kegiatan pegadaian dan pembiayaan kredit mengalami peningkatan cukup signifikan.
Sebenarnya, meningkatnya berbagai kebutuhan masyarakat tersebut semestinya justru dapat dimanfaatkan sebagai sumber peningkatan produktivitas nasional. Apalagi jika pemerintah mampu memberikan berbagai stimulus dan insentif kepada dunia usaha, tentu akan semakin mendorong efisiensi sehingga mampu memacu produksi. Demikian juga jika terdapat langkah-langkah antisipatif guna mendorong ketersediaan berbagai komoditas pangan penting. Terutama bahan pangan yang permintaannya pasti meningkat saat Lebaran, seperti beras, gula, cabai, daging, dan telur.
Dengan demikian, meningkatnya permintaan masyarakat setiap Ramadhan dan Lebaran tidak akan diikuti fluktuasi harga. Alhasil, Lebaran justru menjadi momentum peningkatan produktivitas, tetapi tanpa harus disertai tekanan inflasi. Lebaran justru memacu kinerja sektor riil dan momentum mengurangi ketergantungan impor.
Lebaran yang juga selalu diikuti oleh tradisi mudik terus berlangsung turun-temurun. Jumlah pemudik Lebaran kali ini diperkirakan mencapai 20 juta orang. Tradisi mudik merata hampir di seluruh wilayah Indonesia. Pemusatan kegiatan pembangunan yang terkonsentrasi di kota-kota besar telah mendorong arus urbanisasi dari seluruh pelosok negeri menyerbu kota-kota besar. Hampir semua sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas tidak ada yang tertinggal di desa. Akibatnya, desa dan daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah justru tertinggal. Terbatasnya SDM berkualitas di desa memicu ketimpangan pembangunan desa-kota semakin melebar.

Jembatan mengurai kesenjangan

Momentum mudik mestinya dapat menjadi jembatan untuk mengurai kesenjangan pembangunan desa-kota. Para urban yang telah berhasil di kota-kota besar dapat memberikan transfer informasi, pengetahuan, dan berinvestasi di kampung halamannya melalui usaha-usaha produktif. Setidaknya, Lebaran 2015, Bank Indonesia telah mengeluarkan uang tunai baru sekitar Rp 125 triliun. Artinya, terdapat perputaran uang tunai dan potensi transfer dana dari kota ke desa yang mencapai lebih dari Rp 100 triliun. Sayangnya, perputaran uang itu hanya untuk kegiatan yang bersifat konsumtif belaka. Bahkan, sebagian besar tersedot untuk memenuhi kebutuhan transportasi dan pengeluaran bahan bakar minyak (BBM) karena tradisi kemacetan arus mudik yang tak kunjung terselesaikan. Keberhasilan pembangunan Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) sekalipun ternyata belum mampu memutus persoalan pemborosan konsumsi BBM akibat kemacetan arus mudik di jalur pantai utara Jawa.
Semestinya pemerintah mengantisipasinya dengan menyediakan sarana transportasi yang harganya terjangkau oleh masyarakat. Minimal berbagai alat transportasi yang di bawah kendali BUMN dapat dioptimalkan, seperti PT Kereta Api Indonesia, Damri, Pelni, dan Garuda Indonesia, justru diberikan insentif, bukan malah ikut dinaikkan. Strategi ini minimal akan menekan kenaikan ongkos transportasi angkutan Lebaran, terutama mengendalikan kenaikan ongkos transportasi yang dilakukan angkutan swasta. Artinya, laju inflasi yang disumbang dari transportasi dapat dikendalikan. Tidak hanya itu, jika porsi pengeluaran pemudik untuk transpor dapat dikurangi, tentu potensi peningkatan daya beli masyarakat untuk menggerakkan sektor produksi akan semakin meningkat.
Pengeluaran pemudik di desa mempunyai dampak langsung menggerakkan ekonomi desa. Apalagi jika pemerintah daerah mempunyai cukup kreativitas mengoptimalkan sumber daya pemudik sebagai putra daerah untuk membangun kampung halamannya melalui investasi jangka panjang. Ketersediaan dana desa yang akan digelontorkan kepada setiap desa dapat menjadi modal awal untuk meningkatkan kapasitas ekonomi di desa. Dana tersebut akan semakin optimal jika pemerintah daerah atau desa dapat menggandeng putra daerah untuk menumbuhkan berbagai usaha produktif di desa. Jika potensi ekonomi desa dapat dikelola dan dibangun, bukan hal mustahil segera akan terjadi arus reurbanisasi dari kota ke desa.
Sayangnya, pengelolaan tradisi Lebaran sampai tahun ini sama sekali belum ada perubahan. Sejak menjelang Ramadhan, berita utama yang menghiasi semua media tetap saja kenaikan harga berbagai kebutuhan bahan pokok. Padahal, jika stabilisasi harga kebutuhan pokok dapat dijaga, niscaya daya beli masyarakat dapat meningkat sehingga dapat mengembalikan kemampuan konsumsi rumah tangga. Lebaran dapat dijadikan momentum untuk kembali menggairahkan kelesuan ekonomi.

Enny Sri Hartati, Direktur Institute for Development of Economics and Finance

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 20 Juli 2015, di halaman 15 dengan judul "Momentum untuk Menggerakkan Ekonomi".

• 0
• 0
• 
  

Revisi Peraturan Pemerintah

ANALISIS POLITIK

Azyumardi Azra

Presiden Joko Widodo agaknya kembali melakukan kebijakan yang bagi sebagian kalangan disebut blunder. Kali ini ketika Jokowi memerintahkan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri bersama Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Elvyn Masassya (3/7/2015) merevisi atau mengubah bagian tertentu atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Jaminan Hari Tua. Padahal, PP itu belum lama ditandatangani Presiden, persisnya 30 Juni 2015.

Revisi PP JHT tampaknya terkait erat dengan protes dan demonstrasi kaum pekerja yang mulai marak begitu mereka mengetahui isi PP JHT. Mereka berdemo tidak hanya di tengah puasa Ramadhan yang panas, tetapi juga mengancam bakal mengerahkan massa besar awal Agustus 2015.

Pilkada Serentak Kembalikan ke Khitah!

Perdebatan menjemukan pemilihan kepala daerah serentak dewasa ini terjebak hanya di sekitar masalah yang berkaitan dengan intrik politik, seperti dugaan upaya mengganjal pilkada karena partai belum siap akibat kepengurusan rangkap; usul agar pilkada ditunda karena pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum di daerah tidak beres, anggaran yang belum keluar, dan isu yang paling panas adalah fenomena calon tunggal. Membiarkan perdebatan terperangkap pada isu periferi akan semakin membuat perpolitikan nasional masuk dalam pusaran turbulensi politik yang mengacaukan kiblat politik. Arah perdebatan menjadi pragmatis sensasional, bukan substansi yang seharusnya menjadi arah penyempurnaan penyelenggaraan pilkada yang komprehensif.
Oleh sebab itu, sebaiknya perbincangan harus mengacu kembali kepada khitah atau garis haluan perjuangan bangsa sehingga pilkada dapat dilakukan secara langsung. Pertama, pilkada mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif, melembagakan dan memperdalam demokrasi lokal. Pemilu lokal bukan sekadar demokrasi ritual yang memuja prosedur politik melegitimasi penguasa, melainkan bagian dari pendidikan politik rakyat. Publik pun semakin sadar bahwa hak memilih selalu sejalan dengan kewajiban dan kemampuan mengontrol penguasa daerah secara terus-menerus.

Empat Jurus Mengatasi Empat Problem Krusial

Analisis Ekonomi Enny Sri Hartati

Cetak | 10 Agustus 2015 684 dibaca 0 komentar

Pada 5 Agustus 2015, banyak pihak cukup terkejut dengan rilis dari Badan Pusat Statistik. Optimisme masyarakat terhadap perbaikan kinerja ekonomi pada triwulan II-2015 pupus sudah. Padahal, banyak kalangan meyakini, kendati pertumbuhan triwulan II-2015 sulit mencapai 5 persen, setidaknya akan lebih baik daripada triwulan I-2015.

Kompas/Totok WijayantoEnny Sri Hartati

Minimal ada empat alasan potensi perbaikan ekonomi pada triwulan II-2015. Pertama, anggaran pemerintah sudah selesai dibahas pada akhir April 2015 dan pemerintah sudah berjanji akan mempercepat anggaran sejak Mei 2015.