Alternatif Selain Utang

KORAN REPUBLIKA Senin, 30 November 2015, 13:00 WIB

Awal November lalu, pemerintah mengumumkan proyeksi defisit anggaran 2015 membengkak menjadi 2,6 persen dari produk domestik bruto (PDB). Padahal, pada asumsi APBN 2015, defisit anggaran yang disetujui dipatok pada kisaran 1,9 persen dari PDB Indonesia.

Namun, siapa sangka bahwa realisasi penerimaan pajak kita jauh di bawah target. Target pajak sebesar Rp 1.294,3 triliun sepertinya sangat sulit, jikalau tidak musykil, tercapai. Per tanggal 4 November 2015, laporan Ditjen Pajak mencatat penerimaan pajak hanya sekitar Rp 774,4 trilliun atau tidak lebih dari 60 persen target yang ditentukan. Agar anggaran negara tahun ini tidak bocor, Kementerian Keuangan membuka wacana agar pemerintah kembali berutang.

Persiapan yang diambil pemerintah untuk menambah beban utang negara di tengah badai resesi ekonomi yang tidak kunjung henti ramai menuai opini masyarakat. Ada yang menolak dan meminta pemerintah untuk lebih transparan terhadap pengelolaan anggaran belanja dan penerimaan negara.

Catatan dari Konferensi Para Sufi

Sabtu, 28 November 2015, 15:46 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Tanggal 23-25 November kemarin, Jam'iyyah Ahlith Thoriqoh al-Mu'tabarah an-Nahdliyyah (JATMAN) berkolaborasi dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mengadakan perhelatan akbar berupa International Conference of Islamic Scholars (ICIS) di kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Jawa Timur.

Konferensi internasional bertajuk "Up - holding Islam as Rahmatan li-l'Alamin" ini mengundang para sufi kaliber internasional, di antaranya, Syaikh Jibril al-Hadad dari Brunei Darussalam, Syaikh Fadil al-Jailani dari Turki, dan Habib Zeid Abdurrahman Hu sein bin Yahya dari Yaman. Dengan demikian, konferensi ini sekaligus merupakan "Ajang-Perjumpaan para Sufi Internasional"
(Multaqa Shufi `Alami).

Membangun Riset Perguruan Tinggi

KORAN SINDO Edisi 26-11-2015

Profesor digugat. Mengapa dan apanya yang digugat? Ada yang mengatakan jumlah profesor di negeri kita terlalu sedikit (hanya sekitar 5.000 orang). 

Yang lain bilang publikasi profesor Indonesia kurang. Bahkan ada yang menyatakan syarat meraih jabatan profesor terlalu mudah. Janganjangan ada yang berpendapat, profesor gajinya besar, tapi kinerjanya tidak beda dengan dosen lain yang bukan profesor. 

Yang jelas, dulu profesor banyak yang menderita karena gajinya hanya Rp5 juta per bulan, tetapi di era pemerintahan SBY jabatan profesor diberi apresiasi, yaitu tunjangan guru besar senilai dua kali gaji pokok ditambah tunjangan sertifikasi yang juga diterima dosen-dosen nonguru besar sebesar satu kali gaji pokok. Saat ini banyak profesor yang sudah bisa bernapas lega, tidak lagi dikejar-kejar kebutuhan hidup. 

Mengelola Guru Republik Indonesia

KORAN SINDO, Edisi 26-11-2015

Membincangkan guru di Indonesia adalah cerita tentang peningkatan kompetensi serta kesejahteraan guru yang belum usai, dan jauh dari sederhana. 

Upaya pemerintah mengelola guru republik belum mencapai hasil yang menggembirakan. Deretan masalah guru yang jumlahnya mencapai 2,92 juta orang ini masih sangat banyak dan kompleks. Dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional dan HUT Ke-70 PGRI, 25 November 2015, saya ringkaskan masalahmasalah guru tersebut, bukan untuk menghujat siapa, tetapi untuk saling mengingatkan kita semua tentang nasib guru yang jauh dari kompeten, apalagi sejahtera. 

Padahal, para pemimpin republik dulu dan sekarang adalah hasil didikan guru-guru di masa lalu. Setelah melahirkan banyak pemimpin di Kemendikbud dan Kemenag, bahkan presiden RI, para guru masih tertatih-tatih memperjuangkan hak-haknya demi kesejahteraan mereka. Pertama, kualifikasi pendidikan guru. Hanya 40% guru yang berpendidikan S-1, sisanya, 60%, berpendidikan di bawah S- 1. 

Fokus Pengurangan Kemiskinan

HARYONO SUYONO

KOMPAS Cetak | 21 November 2015

Dalam suatu paparan menarik beberapa waktu lalu, Bappenas melihat bahwa upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia belum efektif dan optimal dalam pelaksanaan program dan kegiatannya.

JITET

Hal itu antara lain disebabkan tak tepatnya sasaran, tak adanya keterpaduan lokasi, waktu, dan lemahnya koordinasi antarprogram dan kegiatan antara pemerintah pusat dan daerah. Koordinasi dianggap belum seluruhnya selaras. Juga diakui masih ada marjinalisasi pada penerima program penanggulangan kemiskinan

Bappenas pun mengakui masih ada ketimpangan pemahaman terhadap kebijakan makro dalam melihat upaya pengentasan kemiskinan antara pusat dan daerah. Di samping itu, pada tiap daerah terdapat kesenjangan di antara berbagai pemegang tanggung jawab terhadap hal yang sama. Biar pun tidak seluruhnya tepat, dilihat juga oleh Bappenas, kesadaran sebagian masyarakat dalam mengakses layanan pendidikan serta kesehatan ibu dan anak masih rendah.

Peran Psikologi dalam Pembersihan Pasca-G30S

Koran sindo, edisi 21-11-2015

Pengadilan Rakyat Internasional atas Kasus 1965 yang dilangsungkan di Den Haag (10-13 November 2015) mengangkat tuntutan terhadap pertanggungjawaban pemerintah serta angkatan bersenjata di bawah Jenderal (Presiden) Suharto dan milisi yang berada di bawah kendalinya atas peristiwa yang disebut-sebut sebagai tindak kejahatan kemanusiaan pasca-Gerakan 30 September 1965 (G30S). 

Terselip di salah satu halaman pada kertas kerja dalam persidangan itu, tercantum poin peran kalangan psikolog Indonesia dalam pengklasifikasian para tahanan. Mereka yang diduga berafiliasi dengan PKI diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok berdasarkan tingkat loyalitas para tahanan itu pada komunisme. Mereka yang termasuk dalam kategori A dianggap memiliki keterlibatan langsung dengan PKI dan menjalani eksekusi mati. 

Involusi Pertanian dan Punahnya Petani

Involusi Pertanian dan Punahnya Petani

Kamis, 12 November 2015, 12:00 WIB

REPUBLIKA 

Hasil pembangunan ekonomi dapat diibaratkan sebuah kue. Jumlah total kue 100 persen dengan jumlah nilai nominal bisa berubah dari waktu ke waktu. Kue itu dikerjakan 100 persen tenaga kerja yang jumlah nominalnya juga berubah dari waktu ke waktu.

Secara makro, kue terdiri atas dua lapis: lapis pertama adalah pertanian, dan lapis kedua adalah industri. Lapis kue pertanian hasil kerja para petani, dan lapis kue industri adalah hasil kerja sektor industri.

Perubahan proporsi kue, yaitu proporsi lapis pertanian yang mengecil di satu pihak dan lapis industri yang membesar di pihak lain, yang jumlahnya 100 persen, dalam ilmu ekonomi dinamai perubahan struktur ekonomi atau transformasi struktural. Sesuai perubahan struktur itu terjadi pula perubahan struktur ketenagakerjaan: transformasi ekonomi membuat kian sedikit pekerja pertanian relatif atas pekerja industri. Pekerja pertanian masuk ke industri.