Belakangan ini, seiring
berlayarnya waktu, kami wartawan media cetak, seperti penumpang kapal yang kian
dekat menuju akhir hayat. Terakhir, di penghujung tahun, Ignatius Haryanto,
pengamat pers yang luas referensinya, salah satu anggota Forum Ombudsman surat
kabar kami, memberikan notifikasi dengan judul Senjakala Suratkabar di
Indonesia?. Pertanyaan lebih lanjut ia ajukan: apakah ini akhir dari
peradaban surat kabar cetak saat ini?
Faktor-faktor yang
mendasari pertanyaannya berupa kondisi yang niscaya sudah diketahui banyak
orang, antara lain perkembangan teknologi digital. Ini membawa konsekuensi
bisnis. Pengiklan memilih berinvestasi pada media yang lebih gemebyar seperti
televisi, dengan penyiar yang kinyis-kinyis, berikut kru lapangan
yang militan, sampai kalau perlu mengabaikan tata krama.
Harus diakui, media cetak, koran, majalah,
buku, kebiasaan membaca yang mendasari tradisi dan terbentuknya sivilisasi
manusia sampai penghujung milenium kedua, sebagian kini tinggal kenangan
belaka. Termasuk jurnalisme.
Bagi para penikmat media sosial (medsos), berbagai layanan aplikasi yang berfungsi menjalin interaksi dengan pihak lain di dunia maya tersebut bagaikan pedang bermata dua. Di satu sisi, medsos mampu menyebarkan informasi dengan cepat dan masif. Namun, di sisi lain, medsos kerap dimanfaatkan sebagai alat untuk menyebarluaskan informasi bohong. Medsos pun berpotensi menjadi alat kejahatan atau teror tanpa disadari penggunanya.
TOTO S
Fenomena masifnya persebaran informasi melalui medsos tergambar jelas dalam peristiwa ledakan bom di kawasan Jalan Thamrin, Jakarta Pusat, pekan lalu. Hanya dalam hitungan menit, peristiwa tersebut menyebar secara masif dan cepat lewat jejaring medsos. Sebagai suatu fakta, rangkaian informasi peristiwa ledakan bom itu bergulir secara viral, mulai dari informasi lokasi, kronologi kejadian, hingga dugaan pelaku serta korban, lengkap dengan beragam foto dan video.
Akan tetapi, di sisi lain, berbagai versi informasi bercampur opini, dibumbui rumor dan kabar bohong (hoax) dari peristiwa itu, juga berkelindan di dunia maya dan mendorong kecemasan sekaligus menjadi alat teror yang efektif bagi masyarakat. Butuh akal sehat untuk memilah atau menyaring serbuan informasi yang beredar di medsos agar masyarakat tak cepat terpengaruh oleh kabar bohong.
Tak dapat dimungkiri, medsos kini punya andil dalam membentuk opini publik terhadap berbagai isu. Hal itu terkait erat dengan perilaku pengguna medsos itu sendiri. Hasil survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas terhadap 1.414 warga Jakarta dapat dijadikan penanda potret perilaku masyarakat dalam menggunakan medsos perkotaan secara umum. Medsos sudah menjadi bagian dari kebutuhan sehari-hari sebagian masyarakat dalam mengonsumsi informasi.
Bagi warga Jakarta, medsos kini tak lagi hanya untuk berjejaring dengan teman atau kerabat. Sebagian besar penggunanya memanfaatkan medsos untuk mendapatkan informasi terkini. Mereka mendapatkan informasi itu melalui Facebook, Twitter, Instagram, Path, dan platform medsos lainnya. Tidak mengagetkan bila peristiwa peledakan bom dan penembakan yang dilakukan oleh kelompok teroris di Jalan Thamrin, pekan lalu, warga Ibu Kota lebih dahulu mengetahuinya lewat jejaring sosial di gawai mereka.
Saat ini, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goal (SDG) bergulir memasuki tahun kedua. Perang terhadap kemiskinan ditempatkan sebagai tujuan global yang pertama. Menariknya, ada transformasi definisi kemiskinan dalam kesepakatan global ini.
TOTO S
Sebelumnya, dalam era Tujuan Pembangunan Milenium atau Millennium Development Goal (MDG), kemiskinan masih dipandang sebagai ketidakmampuan memenuhi kebutuhan hidup dengan pendekatan konsumsi atau moneter. Kini, kemiskinan didefinisikan lebih luas, yakni dalam segala bentuk atau dimensinya.
Dalam poin SDG Tujuan 1.2 disebutkan bahwa seluruh negara membuat komitmen untuk mengurangi setidaknya separuh proporsi orang miskin, baik laki-laki, perempuan, dan anak-anak yang tergolong miskin multidimensi berdasarkan definisinya di setiap negara pada 2030. Indonesia telah ikut menandatangani komitmen bersama ini dan akan melaporkan pencapaiannya setiap tahun.
Pada dasarnya, kemiskinan merupakan manifestasi dari ketimpangan kesempatan yang dimiliki setiap manusia. Ketimpangan kesempatan ini disebabkan oleh kapabilitas manusia yang timpang pula. Pengukuran kemiskinan yang memperhitungkan dimensi kapabiltas manusia, seperti pendidikan, kesehatan dan standar kualitas hidup, dapat menjadi acuan untuk mengidentifikasi karakteristik kemiskinan yang sebenarnya.
Amartya Sen, peraih Nobel Ekonomi 1998, dalam bukunya yang berjudulDevelopment as Freedom (1999), mengemukakan bahwa ukuran kemiskinan seseorang bukan hanya dinilai dari kekurangan uang, melainkan juga dari ketidakmampuan untuk mewujudkan potensinya sebagai manusia. Hal yang biasa kita gambarkan sebagai "menjadi manusia seutuhnya".
ASEAN adalah organisasi supra-nasional yang dibentuk atas
inisiatif pemerintahnegara-negaradi wilayah regional Asia Tenggara. Karena
pemrakarsanya pemerintah, walaudengan latar belakang ideologi yang berbeda,
kecenderungan tujuannya adalah kerja sama.
Sungguhpun demikian, ketika memasuki masa berlakunya Masyarakat
Ekonomi ASEAN(MEA) pada 2016, persepsi masyarakat Indonesia pada umumnya adalah
bahwa masyarakat negara-negara ASEAN mulai memasuki erapersaingan dalam pasar
bebas. Dengan perkataan lain, telah terjadi proses liberalisasi, khususnya
dalam perdagangan dan investasi.
Dalam persepsi seperti itu timbul pertanyaan, apakah masyarakat
Indonesia telah siap? Di sana tersirat suatu kerisauan, sehingga Presiden Joko
Widodo mengimbau agar masyarakat tak risau, tetapi menghadapinya dengan
optimisme dan yang penting mempersiapkan diri dalam menghadapi persaingan itu.
Sebenarnya, siap atau tidak, masyarakat di tiap negara telah memiliki
kondisi sendiri-sendiri yang mencerminkan tingkat perkembangan dan daya saing
ekonomi masing-masing. Misalnya, tingkat tertinggi kesejahteraan menurut Indeks
Pembangunan Manusia adalah Singapura, bahkan negara itu tergolong kelompok 10
negara termaju di dunia. Sementara Indonesia jatuh ke nomor 5 di ASEAN. Di lain
pihak Indonesia juga di posisi ke-5dalam kebersihannya dari korupsi. Tingkat
korupsi ini cermin tingkatefisiensi yang memengaruhi daya saing ekonomi makro.
Kesulitan pelaporan penggunaan dana desa pada tahap pertama
dan kedua telah memperlambat proses pencairan tahap terakhir (Kompas, 18-19
Desember 2015). Sayang, pemerintah lamban mengantisipasinya sehingga banyak
desa bakal batal menerimanya.
Ketika turun ke lapangan di akhir November, tergali gabus
penyumbat pada cacat prosedur pencairan dana dari pemerintah kabupaten ke desa.
Ini berujung pada keruwetan tata cara pembuktian penggunaan di desa.
Hanya dalam
hitungan hari sejak Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri
melontarkan pemikiran dalam rakernas partai tentang dibutuhkannya kembali
Garis-garis Besar Haluan Negara, muncul begitu banyak tanggapan terhadapnya.
Ada yang
mengatakan tidak perlu. Ada yang menyimak dengan sikap kritis. Ada lagi yang
mengingatkan perlunya ide tersebut dikelola dengan baik agar tak menjadi bola
liar, dan menjadi alat tawar-menawar politik. Sekalipun begitu, banyak pula
yang setuju dengan gagasan itu demi keberlanjutan gerak dan pencapaian sasaran,
dan demi efisiensi sumber daya, penyelenggaraan negara ini dapat diberi
tuntunan yang satu, sama untuk semua, dan berlaku baku. Usulnya juga jelas dan
konkret: agar GBHN diadakan kembali.
Masalahnya,
bagaimana mewujudkannya. Karena ketiadaan GBHN saat ini berawal dari peniadaan
ketentuan dalam UUD, logikanya, ya, mesti mengembalikannya ke dalam UUD.
Konsekuensi logika tadi, mengubah lagi UUD. Masalahnya bukan mungkin atau tak
mungkin. Banyak yang malah mengantisipasi dengan pertanyaan: akan sesederhana
itukah langkah yang diperlukan, atau seberapa besarkah kemampuan kita mengelola
kerumitan yang diperkirakan akan mengikutinya?
Sebuah buku bertajuk Deradikalisasi
Nusantara kembali hadir di awal Januari 2016, buah karya Mayjen TNI Agus Surya
Bakti yang kini menjabat Pangdam Wirabuana. Dari judulnya menyiratkan suatu
gagasan besar pencegahan terorisme yang digayutkan dengan kearifan budaya
Nusantara.
Tampaknya
gagasan ini setakat dengan ”Islam Nusantara” yang saat ini terus didengungkan
dalam rangka mencegah radikalisme.
Tentu
gagasan ini tidak lahir dari ruang hampa. Ia tumbuh membesar karena dipacu oleh
kegelisahan tentang negeri tercinta ini yang belakangan terus didera oleh
ancaman kekerasan dan terorisme. Benih radikalisme yang sudah kadung ditanam
dan disebar oleh para idiolognya sudah menyemai serta memakan banyak korban.
Tak gampang menghabisi virus yang sudah menjangkit. Perlu ”rekam medis” dan
”obat penawar” yang tepat guna menghalau sumber penyakit yang akan menggerogoti
keindonesiaan kita.
