Indonesia 2045

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

KOMPAS 28 Juni 2016 1827 dibaca  1 komentar

Sudah menjadi hukum sejarah, dunia berikut tatanan kehidupannya akan terus berevolusi. Demikian juga perjalanan suatu bangsa jika bangsa itu lulus menjaga eksistensinya.

Agustus 2015, dalam acara seminar internasional di Universitas Indonesia, saya menyampaikan refleksi kesejarahan "70 Tahun Indonesia Merdeka". Saya kedepankan dinamika dan pasang surut perjalanan bangsa Indonesia sejak 1945, kemudian apa tantangan dan pekerjaan rumah 70 tahun ke depan.

Di awal 2016, saya juga diminta Universitas Udayana, Bali, untuk memberikan kuliah umum "Indonesia 2045" atau "Satu Abad Indonesia Merdeka". Di hadapan segenap sivitas akademika, saya sampaikan bahwa tahun 2045 Indonesia bisa menjadi negara yang lebih maju, kuat, dan sejahtera. Dengan kerja keras dan pertolongan Tuhan, insya Allah Indonesia bisa. Tentu ini tidak datang dari langit dan jalan yang ditempuh tak selalu lunak.

Optimalisasi APBN Perubahan 2016

APUNG WIDADI

KOMPAS 29 Juni 2016

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2016 muncul lagi alokasi dana optimalisasi.

Padahal, nomenklatur dana tersebut punya sejarah menjadi bancakan elite, transaksional, disalokasi dan menjadi pintu masuk korupsi. Hal ini bertolak belakang dengan upaya optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) yang ditujukan untuk menggairahkan perekonomian.

Dalam pembahasan asumsi makro dan pendapatan pada RAPBN-P 2016 di Panja DPR, ditetapkan alokasi dana optimalisasi Rp 58,36 triliun. Angka ini berasal dari pembahasan awal dalam asumsi makro Rp 49,9 triliun, ditambah realokasi belanja pemerintah pusat Rp 8,46 triliun. Dana optimalisasi digelontorkan untuk empat alokasi: Rp 22 triliun untuk 21 kementerian dan lembaga (K/L); Rp 7,4 triliun untuk dana alokasi khusus (DAK) fisik; Rp 2,94 triliun untuk DAK umum; dan Rp 16,6 triliun untuk mengurangi margin defisit RAPBN-P 2016. Asumsinya, dengan dana ini, defisit diharapkan berkurang 0,13 persen, dari 2,48 persen terhadap PDB menjadi 2,35 persen.

Mudik, antara Kebutuhan dan Keinginan

SUMBO TINARBUKO

KOMPAS 30 Juni 2016

Kapan mudik? Mudik naik apa? Itulah pertanyaan klasik yang muncul jelang Lebaran awal Juli. Pertanyaan tahunan yang dimunculkan sesama  "mudiker" ini selalu dikumandangkan lewat media sosial atau langsung diucapkan secara gethok tular. Mereka saling berkomunikasi untuk agenda sakral bertajuk mudik bersama menuju kampung halaman tercinta.

Ritual mudik selalu diawali dan diakhiri dengan bersusah payah. Untuk mewujudkannya pun harus diperjuangkan dengan berdarah-darah. Bahkan, nyawa pun rela menjadi taruhannya. Meski menanggung risiko besar, irama ritual mudik selalu berputar kencang  untuk menyedot para pengembara dan perantau setia.

Kencangnya perputaran itu dimaksudkan agar menyegarkan energi yang kerontang akibat digilas mesin waktu kehidupan. Sebuah mesin raksasa yang menjadikan manusia perantau sebagai roh industri kehidupan. Pada titik ini, industri kehidupan diposisikan sebagai  mesin kecil yang berputar riuh guna "memproduksi" uang. Sebuah industri kehidupan yang mensyaratkan produksi massal dengan target untung bergunung-gunung.

Post-sekularisme dan Post-Islamisme

·         

M DAWAM RAHARDJO

23 Juni 2016KOMPAS  

Klarifikasi mengenai gejala pasca sekularisme yang rumit telah ditulis oleh Frans Budi Hardiman (Kompas, 7/6/2016).

Diungkapkan bahwa Eropa yang mememasuki era itu tidak berarti bahwa Eropa akan meninggalkan orde sekularisme dan kembali kepada orde agama. Dengan kata lain, sekularisme sudah menjadi wacana final. Hanya saja Eropa akan memperhatikan dan merespons aspirasi keagamaan, tetapi tetap dalam kerangka sekularisme.

Sebenarnya pemikiran semacam itu sudah ditulis sebagai teori John Rawls dalam bukunya, Political Liberalism (1993), berdasarkan kerangka dasar kemasyarakatan  berkeadilan yang ditulisnya dalam The Theory of Justice (1991). Liberalisme politik, menurut pengertiannya yang berdasarkan tradisi teori kontrak sosial-sejak John Locke (1632-1704),  Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), dan Immanuel Kant (1724-1804)-itu adalah sebuah gagasan mengenai tata kelola masyarakat majemuk yang lestari dan berkelanjutan, berdasarkan prinsip keadilan.

Puasa dan Kesadaran Resiprokal

FATHORRAHMAN GHUFRON

kompas 30 Juni 2016

Dalam kitab Ihya' 'Ulumuddin, Imam Ghazali membagi tiga golongan orang yang melakukan ibadah puasa.

Pertama, golongan awam (shaumul 'am), yaitu orang yang berpuasa sekadar menahan lapar dan dahaga. Kedua, golongan khusus (shaumul khas), yaitu orang yang berpuasa selain menahan lapar dan dahaga, juga menjaga mata, hidung, telinga, tangan, kaki, dan seluruh tubuh dari perilaku negatif. Ketiga, golongan paling khusus (shaumul khawashil khawash), yaitu orang yang menjalankan puasa seperti pada dua golongan di atas, tetapi juga menambatkan pikiran dan hatinya hanya kepada Allah.

Dalam kaitan ini, laku puasa seperti yang digambarkan Imam Ghazali tentu bergantung pada kapasitas dan kapabilitas masing-masing individu. Orang yang meniatkan puasa sepenuh jiwa dan raga serta memasrahkan segala sesuatunya hanya kepada Allah dimungkinkan akan masuk golongan khusus dan bahkan paling khusus.

Meski demikian, untuk menjalankan ibadah puasa dengan posisi dan tingkatan yang berada pada golongan khas ataupun khawasul khawas tidak serta-merta terjadi begitu saja. Masing-masing levelnya butuh proses dan penahapan yang dinamis. Dan, yang paling penting dalam menjalankan ibadah puasa adalah bagaimana menempatkan diri kita secara resiprokal di antara orang-orang yang menjalani puasa, baik pada tingkatan awam maupun tingkatan apa pun. Tentu saja termasuk berpuasa di tengah masyarakat yang di antara mereka ada yang kurang peduli terhadap aturan main berpuasa, seperti makan-minum di siang  hari serta membuka warung.

Orang-Orang Hebat dan Perubahan

koran sindo Edisi 30-06-2016

Mungkin karena “berada di dalam”, kita kerap tak sadar bahwa perubahan terjadi di mana-mana. Meluas dan dalam skala yang masif. Ada perubahan yang dipicu teknologi, tapi ada juga perubahan yang disebabkan kondisi sosial kemasyarakatan. 

Saya bersyukur sebab dalam beberapa kasus perubahan itu menawarkan nilainilai yang positif. Contohnya berikut ini. Setiap kali bicara tentang polisi jujur dan pemberani, ingatan kita langsung mengarah kepada sosok Hoegeng, Kapolri 1968-1971. Padahal, Hoegeng—nama lengkapnya Hoegeng Imam Santoso— sudah meninggalkan kita sejak 14 Juli 2004. 

Tapi, presiden kita yang jenaka, Abdurrahman “Gus Dur” Wahid, menambahkan dua lagi. Keduanya adalah polisi tidur dan patung polisi. Sayangnya, Gus Dur juga sudah meninggalkan kita pada 30 Desember 2009. Kalau tidak, ia pasti akan punya tambahan daftar polisi jujur lainnya. 

Siapa saja mereka? Namanya Seladi. Ia anggota Satlantas Polres Kota Malang, Jawa Timur, dengan pangkat brigadir polisi kepala (bripka). Jangan lihat kata “kepala”-nya. Meski sudah 39 tahun menjadi polisi, ia sama sekali bukan atasan di sana. Sehari-hari Bripka Seladi bekerja di bagian pengujian SIM A. Gajinya Rp5,7 juta per bulan. Hidup dengan tiga anak, gaji sebesar itu jelas tak cukup. 

Teman Ahok & Ilusi Kebangkitan Masyarakat Sipil

koran sindo, Edisi 29-06-2016

Sepak terjang Teman Ahok dan keberhasilannya mengumpulkan 1 juta KTP untuk mendukung pencalonan Ahok sebagai calon independen dalam Pilgub DKI Jakarta 2017 memunculkan kembali euforia soal peran anak muda dalam politik Indonesia. 

Fenomenalnya sepak terjang Teman Ahok pun kemudian memunculkan berbagai glorifikasi terhadap Teman Ahok. Ada yang menyebutnya sebagai gerakan politik, gerakan relawan, partisipasi politik anak muda, atau bahkan sebagai bentuk penolakan generasi Y terhadap oligarki parpol. 

Ada juga yang menyebutnya sebagai anomali politik dan upaya deparpolisasi partai di Indonesia. Klaim sebagai gerakan relawan (civic voluntarism ) juga beberapa kali disampaikan oleh para pengurus Teman Ahok, yang kemudian juga diafirmasi oleh beberapa kalangan sebagai kekuatan masyarakat sipil.