Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla mengajukan konsep Nawacita sebagai sasaran untuk dicapai bangsa ini.
Nawacita barulah daftar keadaan yang ingin dicapai, belum menjadi kerangka kebijakan untuk membawa perubahan sosial ekonomi menuju kesejahteraan. Sayangnya, hingga saat ini belum terlihat kerangka untuk mewujudkan Nawacita itu.
Dalam beberapa waktu terakhir, wacana melonggarkan pemberian remisi untuk terpidana perkara korupsi masih menjadi polemik dan perdebatan sejumlah kalangan.
Ke depan, demi swasembada pangan, Presiden Joko Widodo berjanji membangun 50 bendungan besar di seluruh Indonesia.
Banyak pihak menyambutnya dengan antusias. Peresmian pembangunan bendungan besar di Raknamo, misalnya, dinilai Gubernur NTT Frans Lebu Raya sebagai hadiah ulang tahun ke-56 provinsi yang sering dilanda kekeringan ini. Namun, di sisi lain, ada pula suara kritis. Setidaknya, dalam catatan sejarah dan pertimbangan ekonomi, bendungan besar merangsang dan memprioritaskan pertanian skala besar sekaligus menggusur petani kecil dan merusak lingkungan. Hal ini yang terjadi pada konsep "Revolusi Hijau" di zaman Orde Baru. Waduk Kedung Ombo ketika itu, misalnya, bercerita tentang penenggelaman lahan subur, perusakan lingkungan, dan penggusuran petani kecil.
Diskusi mengenai perdagangan di Tanah Air beberapa bulan ini sangat fokus pada masalah mendesak yang perlu ditangani pemerintah, seperti stabilitas harga bahan pokok, peningkatan produktivitas beberapa komoditas penting, peningkatan daya saing ekspor, dan bagaimana menghadapi produk impor di dalam negeri.
Abun (Bunyamin), reparator arloji di sebuah sudut Jakarta Timur, pamit—dari jadwal latihan pingpong—pulang ke Tasikmalaya. ”Bolehkah saya titip sesuatu untuk anak-anak Kang Daud?” ujar saya. ”Dengan senang hati,” jawab Abun.
Apakah kita bisa mempercepat kemajuan kondisi bangsa? Pertanyaan ini mengingatkan Polemik Kebudayaan pada kurun 1935-1939 antara Sutan Takdir Alisjahbana dan yang lain.
Polemik tersebut merupakan respons generasi setelah Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928, terhadap persoalan-persoalan besar dalam merumuskan cita-cita nasional di segala bidang. Sutan Takdir Alisjahbana (STA) yang masih berusia 27 tahun ketika polemik dimulai merumuskan pandangan-pandangannya dengan jelas betapapun dipandang kontroversial.
Dari 68 daerah tambahan yang akan menyelenggarakan pilkada pada Desember 2015, baru 10 daerah yang sudah menyiapkan anggaran sebagaimana dikonfirmasi oleh komisioner Komisi Pemilihan Umum, Hadar Nafis Gumay (Kompas, 8/4).
Sepuluh daerah yang sudah menyiapkan anggaran tersebut belum dirilis secara resmi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Begitu juga dengan daerah yang belum mempunyai anggaran sama sekali untuk melaksanakan Pilkada 2015.
KOMPAS Cetak | 
387 dibaca 
3 komentar