Pramoedya Ananta Toer dan Tahanan Pulau Buru

Hasan Kurniawan

Koran Sindo Minggu,  26 April 2015  −  05:05 WIB

PEMBUNUHAN dan penangkapan besar-besaran terhadap anggota dan simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI) dilakukan hanya beberapa hari sejak kudeta Dewan Revolusioner yang gagal, pada 1 Oktober 1965.

Seperti diketahui, dalam kudeta itu tujuh orang jenderal pucuk pemimpin Angkatan Darat (AD) tewas dibunuh. Mayat mereka ditanam dalam sumur tua di sekitar Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Mengapa Negara Kita Bernama Indonesia?

Cerita Pagi

Nurcholis

koran sindo, Minggu,  5 Oktober 2014  −  05:00 WIB

Bendera Indonesia. (istimewa)

Pada zaman purba, kepulauan tanah air disebut dengan aneka nama. Dalam catatan bangsa Tionghoa, kawasan kepulauan tanah air dinamai Nan-hai (Kepulauan Laut Selatan). Berbagai catatan kuno bangsa Indoa, menamai kepulauan ini, Dwipantara (Kepulauan Tanah Seberang).

Sebuah nama yang diturunkan dari kata Sansekerta dwipa (pulau) dan antara (luar, seberang).
Kisah Ramayana karya pujangga Walmiki menceritakan pencarian terhadap Sinta, istri Rama yang diculik Rahwana, sampai ke Suwarnadwipa (Pulau Emas, yaitu Sumatra sekarang) yang terletak di Kepulauan Dwipantara.

Kisah Tragis Persahabatan Soekarno dan Kartosoewirjo

Cerita Pagi

Hasan Kurniawan

Koran sindo, Sabtu,  10 Januari 2015  −  05:05 WIB

Kartosoewirjo saat dieksekusi mati (foto:Istimewa)

SOEKARNO dan Kartosoewirjo merupakan sahabat karib yang sama-sama berjuang melawan penjajah asing menuju Indonesia merdeka. Mereka sama-sama berguru kepada Hadji Oemar Said (HOS) Tjokroaminoto, dan membaca kitab-kitab marxisme.

Hubungan persahabatan mereka sudah terjalin sejak tahun 1918. Sejauh mana keakraban keduanya? Pengagum Soekarno, Roso Daras memotret keakraban tersebut dalam bentuk percakapan, hingga membuat suasana hubungan mereka terasa hangat.

Beragama di Tengah Kekacauan

HUSEIN JA’FAR AL HADAR

Cetak | 27 April 2015  

Sejarah Islam telah terbentang selama sekitar 14 abad. Ada beragam nilai, hikmah dan pelajaran yang bisa dipetik dari sana.

Mengutip Murtadha Muthahhari (filosof Muslim Iran kontemporer), sejarah memiliki nilai epistemologis. Sejarah adalah sumber pengetahuan. Sering kali, masa depan justru terlihat gamblang dan cerah dengan kacamata masa lalu. Mengacu pada Hegel, gerak sejarah melahirkan tesis, antisesis, dan sintesis, serta begitu seterusnya. Apa yang pernah ada dalam sejarah bisa menjadi pegangan kita dalam menatap dan menjalani saat ini dengan segala tantangannya, termasuk konteks keislaman.

Transformasi "The New York Times"

Ignatius Haryanto

KOMPAS Cetak | 27 April 2015 4 dibaca 0 komentar

Apakah perkembangan dunia media digital juga berpengaruh pada produksi salah satu surat kabar terbaik di dunia seperti The New York Times?

Apakah slogan "All the News That's Fit to Print" yang digaungkan pendirinya masih berlaku dalam era ketika berita diproduksi dalam ketergesaan dan kepastian informasi harus menunggu beberapa saat? Dua pertanyaan ini hanyalah sebagian kecil dari sejumlah pertanyaan menarik untuk melihat kondisi koran yang terbit sejak 1851 itu. 

Kado Hari Otonomi

DJOHERMANSYAH DJOHAN

Cetak | 25 April 2015

Tanggal 25 April 2015, Hari Otonomi Daerah kembali dirayakan. Hari Otonomi Daerah ditetapkan oleh Presiden Soeharto dengan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1996. 

Walaupun pemerintahan era Orde Baru sangat sentralistis, otonomi daerah (otda) dihargai dengan memberi hari jadi. Uniknya, Kementerian Dalam Negeri yang membina otda tidak punya hari lahir.

Pada peringatan Hari Otonomi Daerah 25 April 2014 di Istana Negara untuk pertama kali pada era Reformasi diserahkan penghargaan Parasamya Purnakarya Nugraha. Presiden SBY yang menyerahkan prestigious award berbasis penilaian komprehensif kinerja pemda itu kepada tiga daerah provinsi berprestasi sangat tinggi selama tiga tahun berturut-turut, yakni Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan. 

Penyelesaian Beban Sejarah

Albert Hasibuan

KOMPAS Cetak | 24 April 2015 138 dibaca 0 komentar

Akhirnya, saya baca, pemerintah serius menuntaskan berbagai pelanggaran hak asasi manusia berat lama dengan membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

Komisi tersebut terdiri dari Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan; Kejaksaan Agung; Kepolisian Negara RI, Tentara Nasional Indonesia; Badan Intelijen Negara; dan Komnas HAM.

”Tim gabungan ini dibentuk sebagai jalan keluar untuk menyelesaikan perkara pelanggaran hak asasi manusia berat pada masa lalu. Ini agar tak lagi ada beban sejarah yang menjadi tanggungan generasi selanjutnya,” demikian pernyataan Jaksa Agung HM Prasetyo pada Selasa, 21 April (Kompas, 22/4).