Meruwat Indonesia

Koran SINDO
Rabu, 21 Oktober 2015
Airlangga Pribadi Kusman


Dalam kosmologi Jawa, tradisi ruwatan adalah rangkaian aktivitas kebudayaan untuk membersihkan diri kita dari beban maupun kesalahan di masa silam yang membatasi langkah kita untuk menatap masa depan.

Prosesi meruwat adalah tradisi ritual yang dilakukan masyarakat Jawa untuk merehabilitasi hidup, baik dalam diri seseorang maupun hubungan antarkelompok dalam sebuah komunitas bersama. Dalam pemahaman akan makna kosmologis dari tradisi ruwatan inilah penting kiranya menghubungkan relevansinya dengan gagasan rekonsiliasi nasional atas peristiwa kekerasan struktural era 1965 yang kita kenang 50 tahun yang lampau.

Seperti halnya prosesi meruwat, perjuangan mewujudkan rekonsiliasi nasional dalam konteks kekerasan struktural negara era 1965 didasari pandangan filosofis bahwa manusia hidup di masa lalu, saat ini, dan masa depan. Kemampuan manusia untuk menuliskan kisah masa depannya kerap kali dibatasi oleh konsekuensi dari perbuatannya di masa lalu.

Hari Santri antara Janji Politik dan Prinsip Keadilan

Home
Politik
Hukum
Pertahanan
Humaniora
Edukasi
Indeks

Beranda
Nasional
Metro
Daerah
Ekbis
International
Sports
Soccer
Autotekno
Lifestyle
Photo
Video
Indeks

Sindonews
Berita Terbaru Seputar Ekonomi dan Bisnis di Indonesia dan Dunia

Home
Politik
Hukum
Pertahanan
Humaniora
Edukasi
Indeks

Nasional Opini

Reportase Koran SINDO
Pemerintah (Belum) Serius Tangani Asap
Terapkan Ilmu untuk Kepentingan Masyarakat
Kelas Menengah & Representasi Publik
more

PHOTO

Rumah Evakuasi di Pelambang Siap Tampung Korban AsapRumah Evakuasi di Pelambang Siap Tampung Korban Asap
Laku Pandai Akses Keuangan untuk SemuaLaku Pandai, Akses Keuangan untuk Semua
more

VIDEO

Minggu Tarif Tol Naik Minggu, Tarif Tol Naik
DPR Sahkan RUU RAPBN 2016 Jadi Undang undang DPR Sahkan RUU RAPBN 2016 Jadi Undang-undang
more

Hari Santri, antara Janji Politik dan Prinsip Keadilan

Koran SINDO
Kamis, 22 Oktober 2015 − 12:52 WIB
Hari Santri antara Janji Politik dan Prinsip Keadilan
Abd Rohim Ghazali
A+ A-

Penetapan 22 Oktober sebagai Hari Santri menyulut kontroversi. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir tidak setuju penetapan ini karena sama artinya dengan mengotakngotakkan umat sebagaimana kategorisasi Clifford Geertz: santri-priyayi-abangan.



Penolakan senada disampaikan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin. Dalam surat pribadi yang disampaikan kepada Presiden Joko Widodo, Din mengusung sejumlah alasan mengapa tidak setuju dengan Hari Santri. Selain seperti yang disampaikan Haedar Nashir, Din juga menekankan penetapan Hari Santri dengan mengaitkannya dengan peristiwa Resolusi Jihad, 22 Oktober 1945, adalah bentuk penyempitan jihad baik dari segi waktu, para pelaku, dan pemaknaannya.



Jika diuraikan lebih jauh, dari segi waktu, dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, jihad sudah berlangsung lama, bahkan sejak jauh sebelum kemerdekaan. Resolusi Jihad hanya satu episode singkat dari proses perjuangan untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan yang kemudian melahirkan sejarah Hari Pahlawan. Ini yang pertama.



Kedua, para pelaku sejarah jihad tidak bisa dibatasi pada mereka yang terlibat dalam Resolusi Jihad. Setiap episode perjuangan sudah pasti ada tokohtokoh pelakunya yang menjadi pelopor dan penggerak perjuangan. Sederetan nama pejuang yang sudah ditetapkan pemerintah sebagai pahlawan nasional menjadi bukti sekaligus rekognisi ketokohan mereka dalam setiap episode sejarah perjuangan yang dilakoninya.



Ketiga, yang paling penting, pemaknaan jihad tidak bisa dibatasipada perjuangan fisik belaka (harbi). Jihad harus dikembangkan maknanya secara lebih luas, seluas cakrawala kiprah kemanusiaan sesuai minat, bakat, dan tuntutan zaman. Perjuangan dibidang ekonomi, politik, hukum, dan iptek adalah bagian dari manifestasi makna jihad dalam spektrumnya yang luas.



Janji Politik



Penetapan Hari Santri merupakan salah satu janji yang disampaikan Jokowi saat kampanye politik saat menjelang pemilihan presiden untuk menjawab tuntutan umat khususnya warga Nahdlatul Ulama. Tuntutan yang diajukan saat kampanye sulit untuk tidak dipenuhi karena tujuan kampanye adalah untuk dipilih.



Mengabaikan tuntutan saat kampanye sama artinya dengan keengganan untuk dipilih. Lantas, mengapa muncul adagium, kampanye adalah satu hal dan memerintah adalah hal yanglain? Karena, antara janji-janji yang disampaikan saat kampanye tidak ekuivalendenganapayangharus dijalankan saat memerintah.



Tugas dan kewajiban saat kampanye, selain menyampaikan program, adalah menjawab pertanyaan dan tuntutan dari khalayak yang terlibat dalam proses kampanye. Sedangkan tugas dan kewajiban pemerintah adalah menjalankan dan mematuhi undang-undang yang disusun dan ditetapkan melalui proses legislasi yang juga diatur dengan undang-undang.



Janji yang disampaikan saat kampanye bisa ditunaikan saat memerintah sepanjang tidak bertentangan dengan undang- undang. Janji kampanye yang bertentangan dengan undangundang tidak boleh ditunaikan saat memerintah. Sedangkan janji kampanye yang tidak bertentangan dengan undang- undang, namun berpotensi melanggar undang-undang (karena bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan misalnya) tidak seharusnya ditunaikan saat memerintah.



Prinsip Keadilan



Penetapan Hari Santri menjadi pelajaran penting baik bagi para pemimpin (pemerintah) maupun masyarakat pada umumnya (rakyat). Bagi pemimpin, apalagi pemimpin nasional, seyogianya tidak terjebak pada kepentingan parokial. Pengutamaan kepentingan parokial sama artinya dengan pengabaian keadilan.



Menurut John Rawls dalam A Theory of Justice (1971), ada dua prinsip utama keadilan, yakni pertama, setiap orang mempunyai hak kebebasan yang sama atas kebebasan yang paling dasar dan luas, yang tidak dibedakan dengan yang lain; dan kedua, hak dalam bidang sosial dan ekonomi yang harus diatur agar tidak mengalami ketimpangan.



Terkait dengan tema tulisan ini, mari kita fokus pada prinsip keadilan pertama, yang berkaitan dengan hak-hak politik baik dalam implementasi maupun rekognisi. Dalam ranah implementasi, setiap orang punya hak untuk memilih dan dipilih dalam menduduki jabatan publik, punya hak kebebasan berbicara, berserikat, berkeyakinan, serta bebas dari perlakuan sewenang- wenang.



Dalam ranah rekognisi, setiap hak itu membutuhkan pengakuan pihak lain, terutama dari pemerintah. Tugas pemimpin adalah menjaga agar implementasi dan rekognisi dari hak-hak itu dilakukan secara adil, tidak mengutamakan yang satu dari yang lain. Dengan kata lain, menegakkan rule of law harus dijalankan dengan prinsip equality before the law.



Artinya, dalam memberikan pengakuan pada hak-hak setiap, atau sekelompok orang, harus dengan kadar yang sama, tanpa mengistimewakan yang satu dari yang lainnya. Bagi masyarakat secara umum (rakyat), penetapan Hari Santri bisa memberi pelajaran bahwa dalam menuntut hak kepada pemimpin pun harus berpijak pada prinsip-prinsip keadilan.



Dalam menuntut hak untuk diakui misalnya tidak boleh didasarkan pada kepentingan individu atau kelompok yang (berpotensi) mengabaikan atau melanggar hak-hak individu atau kelompok yang lainnya. Yang boleh atau bahkan harus dituntut dari pemimpin (pemerintah) adalah hak yang bisa diakui, dijalankan, atau dinikmati oleh semua warga negara, baik secara individual maupun kelompok. Wallahu alam !



Abd Rohim Ghazali

Direktur Eksekutif Yayasan Paramadina,

Wakil Ketua Umum Koornas Fokal IMM












(bhr)
dibaca 1.584x
Follow :
Facebook Share Button
178
Twitter Share Button
13
Google Plus Share Button
0
Feedly Follow Button
0

BERITA TERKAIT
opini

Demokrasi Berlaksa Epos

Candu Kleptokrasi

Drama dan Revolusi Mental

Penegakan Hukum yang Koruptif

Setahun Pemberantasan Korupsi Jokowi-JK

51 Tahun Golkar; Badai Pasti Berlalu

REKOMENDASI :
TERPOPULER

1
Menkumham Akan Patuhi Putusan MA Terkait Golkar dan PPP
2
Bahas RAPBN 2016 Alot, Fadli Dipanggil Prabowo Subianto
3
Pak Raden Tutup Usia
4
KSAU Ingin Indonesia Segera Punya Pesawat Beriev Be-200
5
Anggaran Gedung Baru DPR Rp740 Miliar Muncul di RAPBN 2016

BERITA TERKINI
Cerita Zulkifli Hasan di Balik Dukungan PAN ke Pemerintah

Cerita Zulkifli Hasan di Balik Dukungan PAN ke Pemerintah
TNI AU Tingkatkan Status Tujuh Lanud
Tangkal Terorisme, Menpora Ajak BNPT Goes to Campus
Ketum PAN: Cita-cita Reformasi Belum Sesuai Harapan
Menko Polhukam Sebut Ekonomi Akar Masalah Terorisme
PAN Gembleng 100 Mahasiswa Jadi Kader Muda
Bangun Kedaulatan Informasi, Kemhan Gandeng Perusahaan Antisadap
Kemudahan Memilih Tingkatkan Partisipasi Disabilitas

HOT TOPIC

# Kebakaran hutan
# Korupsi Bansos Sumut
# Dewan Perwakilan Rakyat
# Kabinet Jokowi-JK
# Politik Anggaran

Top
Find Us at :

MNC
CHANNEL

Nasional
Metro
Daerah
Ekbis
International
Sports
Soccer
Autotekno
Lifestyle
Photo
Video

MNC MEDIA

iNews TV
RCTI
Global TV
MNC TV
Koran Sindo
Sindo Weekly
Sindo Trijaya FM

MANAGEMENT

Tentang Kami
Redaksi
Karir
Kode Etik
Disclaimer
Term Of Service
Privacy Policy
Sitemap
Kontak Kami

Copyright © 2015 SINDOnews.com

read/ rendering in 0.3994 seconds
connection by :Biznet


source: http://nasional.sindonews.com/read/1055271/18/hari-santri-antara-janji-politik-dan-prinsip-keadilan-1445493132

Hari Santri, antara Janji Politik dan Prinsip Keadilan

Koran SINDO
Kamis, 22 Oktober 2015 − 12:52 WIB

Abd Rohim Ghazali


Penetapan 22 Oktober sebagai Hari Santri menyulut kontroversi. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir tidak setuju penetapan ini karena sama artinya dengan mengotakngotakkan umat sebagaimana kategorisasi Clifford Geertz: santri-priyayi-abangan.

Penolakan senada disampaikan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin. Dalam surat pribadi yang disampaikan kepada Presiden Joko Widodo, Din mengusung sejumlah alasan mengapa tidak setuju dengan Hari Santri. Selain seperti yang disampaikan Haedar Nashir, Din juga menekankan penetapan Hari Santri dengan mengaitkannya dengan peristiwa Resolusi Jihad, 22 Oktober 1945, adalah bentuk penyempitan jihad baik dari segi waktu, para pelaku, dan pemaknaannya.

Membendung Gelombang PHK

KORAN JAKARTA|  Rabu, 21 Oktober 2015  02:00:10

Foto: KORAN JAKARTA/ONES Oleh Achmad Maulani Rasanya terlalu tergesa-gesa dan cenderung reaksioner ketika Presiden Jokowi mengatakan tidak ada PHK dalam kondisi perekonomian saat ini. Ini bertolak belakang dengan data Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi ada PHK 43.000 orang lebih. Angka September itu naik 65% dari 26.500 korban PHK per Agustus 2015. Sejumlah pemerintah daerah juga telah melaporkan angka PHK. DKI Jakarta 1.546 orang, Banten (7.294), Jawa Barat (7.779), Jawa Tengah (3.370), Jawa Timur (5.630), Sumatera Utara (398), Kepulauan Riau (6.347), dan Kalimantan Timur (10.721). Di saat bersamaan pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaaan mencapai 1,9 triliun rupiah dari 200 ribu orang yang mengajukan pencairan. Pencairan dilatarbelakangi problem himpitan ekonomi.

Sang Model

Catatan Arswendo   |KORAN JAKARTA  Sabtu, 31 Oktober 2015  02:00:06

Ketika Adam, manusia pertama di bumi, memetik daun untuk menutupi bagian tubuhnya yang telanjang, juga tubuh Hawa, ketika itu tercipta model pertama kalinya. Peristiwa yang terus berkembang dengan penemuan pakaian, sampai kemudian menjadi industri busana. Salah satu profesi yang terangkat ke permukaan adalah desainer, sang perancang. Dan yang sering lebih menarik perhatian adalah sang model. Atau memperagakan pakaian, juga dikenal sebagai peragawati. Namun istilah model lebih popular. Barang kali lebih pendek pengucapannya, barang kali punya banyak makna. Karena model bisa dikaitkan dengan lukisan—misalnya menjadi model lukisan. Biasanya untuk pelajaran anatomi. Model juga berarti barang tiruan dengan ukuran yang lebih kecil dari aslinya. Misalnya model rumah atau model pesawat terbang. Model dalam artian orang yang pekerjaannya memperagakan contoh pakaian termasuk dalam sorotan besar. Banyak yang terkait dengan nama besar—yang berarti juga bayaran besar melebihi gaji menteri, banyak yang merangkap kerja sebagai artis, atau seleb yang sekaligus model iklan. Lobi dan hasil gaulnya juga kelas tinggi—kalau tidak tinggi sekali.

Mengamankan Dana Desa

KORAN JAKARTA, 29 OKTOBER 2019

OLEH TRISNO YULIANTO

 Implementasi penyaluran Dana Desa  memasuki termin ketiga  November 2015 ini. Dari total dana desa 20,7 triliun rupiah dari APBN Perubahan 2015, sebesar 80% telah dicairkan Kementerian Keuangan ke rekening daerah untuk selanjutnya ditransfer ke rekening Bendahara Desa.

Progress penyaluran dana desa (DD) berbeda di setiap daerah. Penyaluran ke luar Jawa banyak lambat. Misalnya, untuk desa-desa di Indonesia Timur rata-rata baru 40-50%. Keterlambatan penyaluran dan penyerapan DD  karena pemerintah desa tidak siap memenuhi syarat administratif semacam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan legalisasi peraturan desa tentang APBDes. Laporan penggunaan DD  termin pertama dan kedua juga lambat.

DD sendiri disalurkan ke seluruh desa  (74.012 desa). Rata-rata tiap desa menerima 250 juta rupiah. Dalam skema  UU No 6 Tahun 2014 DD  untuk operasional pemerintah, program pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat desa.

Sumpah Pemuda dan Zeitgeist

KORAN JAKARTA, RABU 28 OKTOBER 2015

OLEH  HEMAT DWI NURYANTO

Tema Hari Sumpah Pemuda ke-87 Tahun 2015 adalah Revolusi Mental untuk Kebangkitan Pemuda Menuju Aksi "Satu untuk Bumi." Ini  relevan dengan kondisi sekarang  yang menuntut segenap pemuda berevolusi mental untuk menghadapi persaingan global. Sumpah Pemuda menjadi inisiatif luar biasa  Perhimpunan Pelajar-pelajar Indonesia (PPPI)  87 tahun lalu yang  menjadikannya  tonggak kokoh persatuan Indonesia. Aktualisasi semangat Sumpah Pemuda kini menjadi penting, lantaran bangsa  membutuhkan inisiatif besar untuk menghadapi globalisasi. Persaingan ideologi telah berganti menjadi kompetisi inovasi antarbangsa.  Apalagi planet bumi kondisinya semakin crowded sehingga perlu inisiatif untuk  melahirkan berbagai solusi cerdas. Melihat kondisi global seperti itu, “Indonesian Incorporated” sekarang  membutuhkan tokoh-tokoh zeitgeist,  yang benar-benar mampu mengendalikan semangat zaman dengan  berbagai inovasi. Tokoh-tokoh itu harus mampu menciptakan economic value sebesar-besarnya bagi negeri  kaya  sumber daya ini.

Perdagangan Trans Pacific Partnership (TPP)

SINAR HARAPAN 30 Oktober 2015 

Oleh : Retnowati Abdulgani

Satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) diliputi a basket of case atau segudang persoalan, antara lain masalah kabut asap yang terjadi selama 17 tahun, negosiasi perpanjangan operasi PT Freeport Indonesia (PTFI), hingga peraturan baru deregulasi perbankan. Semua ini menjadi pemberitaan media massa dalam dan luar negeri.

Analisis pers luar negeri yang berbobot dari Financial Times, International New York Times menarik perhatian saya yang lama tinggal di luar negeri, tetapi dengan bangga masih berwarga negara Indonesia. Pada 15-19 Agustus 2014, saya mengunjungi PT Freeport Indonesia dalam rangka menulis buku. Di 14 Agustus tengah malam, saya terbang dari Jakarta dengan Airfast melalui Makassar ke Timika. Ini penerbangan khusus untuk karyawan dan kontraktor PTFI.