Menyegarkan Kembali Pemahaman Islam

(Kompas, 18 September 2002)

OLEH ULIL ABSHAR ABDALLA

SAYA meletakkan Islam pertama-tama sebagai sebuah “organisme” yang hidup; sebuah agama yang berkembang sesuai dengan denyut nadi perkembangan manusia. Islam bukan sebuah monument mati yang dipahat pada abad ke-7 Masehi, lalu dianggap sebagai “patung” indah yang tak boleh disentuh tangan sejarah.

Saya melihat, kecenderungan untuk “me-monumen-kan” Islam amat menonjol saat ini. Sudah saatnya suara lantang dikemukakan untuk manandingi kecenderungan ini.

Saya mengemukakan sejumlah pokok pikiran di bawah ini sebagai usaha sederhana menyegarkan kembali pemikiran Islam yang saya pandang cenderung membeku, menjadi “paket” yang sulit didebat dan dipersoalkan: paket Tuhan yang disuguhkan kepada kita semua dengan pesan sederhana, take it or leave it!Islam yang disuguhkan dengan cara demikian, amat berbahaya bagi kemajuan Islam itu sendiri.

Natal Politik Cinta

Natal Politik Cinta

Oleh: Yudi Latif 
(KOMPAS, 29 Desember 2015)

Kemunculan pemerintahan Joko Widodo dan M Jusuf Kalla ditandai oleh kegairahan musim semi kesukarelaan yang membangkitkan harapan. Setelah sekian lama jagat politik Indonesia mengalami lesu darah, kemunculan pemimpin yang saat pemilihan dipandang relatif otentik mengembalikan darah segar ke jantung politik. Kehadiran darah segar ini lantas dipompakan ke seluruh tubuh kebangsaan oleh dorongan semangat perubahan, yang digerakkan simpul-simpul relawan yang tersebar di seluruh negeri. Tanpa menunggu komando dan janji imbalan, simpul-simpul relawan ini bergerak serempak, mengatasi keterbatasan logistik dan jaringan institusi kepartaian. Sontak saja, Indonesia disapu gelombang partisipasi politik rakyat yang masif, energetik, dan kreatif.

Fenomena tersebut menunjukkan sumber utama pesimisme dan apatisme publik terhadap politik di negeri ini tidaklah terletak pada "sisi permintaan" (demand-side) seperti sering didalihkan para politisi: rendahnya tingkat pendidikan rakyat, pragmatisme pemilih, serta kurangnya kesadaran politik. Sebaliknya terletak pada kelemahan "sisi penawaran" (supply-side), dari ketidakmampuan aktor-aktor politik untuk membangkitkan kepercayaan rakyat. Sekali ada aktor politik yang dapat dipercaya, kegairahan warga untuk terlibat secara politik kembali menguat.

Pertanian Masih Terpuruk

KOMPAS Cetak | 16 Desember 2015

Apa yang membedakan pembangunan pertanian, khususnya pangan, pada satu tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, dengan era pemerintahan-pemerintahan sebelumnya?

Kalau melihat dari strategi pencapaiannya, tidak jauh berbeda. Pola lama masih terus digunakan. Pemerintah masih mengandalkan anggaran besar melalui berbagai program subsidi/bantuan sebanyak-banyaknya, memberi insentif harga dengan memaksa harga komoditas pertanian naik di tingkat petani dan pada saat yang sama memberatkan konsumen dan pelaku usaha lain, serta mengambil jalan pintas memangkas impor sekadar mengejar pencapaian swasembada semu.

Kalaupun ada pembeda lebih pada skala bantuannya. Bila era sebelumnya berbagai program bantuan dalam volume kecil, sekarang jauh lebih besar. Misalnya, bantuan alat dan mesin pertanian dari 4.000 unit naik menjadi 80.000 unit.

Pembeda lain yang menonjol dan berorientasi pembangunan pertanian dan pangan jangka panjang adalah perbaikan jaringan irigasi tersier dalam skala besar, serta rencana pembangunan waduk lengkap dengan jaringan irigasinya.

Belajar Menerima Perbedaan

KOMPAS Cetak | 17 Desember 2015 350 dibaca  0 komentar

Demokrasi membutuhkan persiapan dan kesiapan. Sementara selama berpuluh tahun demokrasi hanya digembar-gemborkan. Kita, misalnya, tidak pernah diajari berbeda. Maka, orang pun terkaget-kaget setiap melihat perbedaan. Lalu mereka yang berbeda pun saling memutlakkan pendapat dan kecenderungannya masing-masing". (KH A Mustofa Bisri).

HANDINING

Pernyataan Gus Mus dalam buku Islam Nusantara: Dari Ushul Fiqh hingga Paham Kebangsaan (Mizan, 2015) itu memang niscaya. Itulah dasar dari semua kasus kekerasan berlatar belakang perbedaan agama. Orang sulit menerima perbedaan, merasa paling benar dalam beragama sehingga-sedihnya- menjadi intoleran dan menghalalkan kekerasan terhadap mereka yang berbeda. Mayoritas merasa berhak mengatur minoritas. Makin parahlah keadaan karena hukum tidak bergigi.

Pada akhir tahun 2014 lalu, muncul harapan agar peristiwa-peristiwa intoleransi di Indonesia bisa berkurang pada 2015 ini. Ibarat mencari jejak di air, harapan itu tak terwujud. Kasus-kasus intoleransi, baik antaragama maupun antar "aliran" dalam satu agama, ternyata masih terus terjadi, bahkan mencuat dua kejadian besar, bentrok antarwarga di Aceh Singkil dan di Tolikara, Papua.

Resentralisasi untuk Kebaikan

KOMPAS Cetak | 22 Desember 2015 148 dibaca  0 komentar

Pada Februari 2015, mantan Perdana Menteri Thailand Chuan Leekpai mengadakan kunjungan ke Indonesia. Dalam soal otonomi dan desentralisasi, Thailand menilai Indonesia lebih maju. Chuan mengatakan, desentralisasi sangat penting diimplementasikan untuk mempersempit jurang kesenjangan antara kota dan desa, antara pusat dan daerah.

JITET

Agaknya penerapan model otonomi daerah sebagai bagian dari demokratisasi dimonitor banyak negara lain. Thailand merupakan salah satu negara yang mengakui kemajuan sistem otonomi daerah yang diterapkan sejak 15 tahun terakhir. Pasang-surut, tarik-ulur, coba dan salah (trial and error), otonomi daerah memang menarik. Sampai sekarang pun tidak setiap orang sependapat dengan perkembangan politik otonomi daerah.

Kelahiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan pemutakhiran UU otonomi daerah era Reformasi (1999 dan 2004) tidak selalu dianggap sebagai langkah maju. Hal itu, paling tidak, tecermin dalam pengakuan mantan Bupati Kutai Timur, Kalimantan Timur, Isran Noor, yang juga Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia ketika dia menyatakan mundur dari jabatannya.

Terobosan Ekonomi Kreatif

KOMPAS Cetak | 17 Desember 2015 359 dibaca  0 komentar

Badan Ekonomi Kreatif atau Bekraf pada 2016 nanti dituntut bekerja nyata. Waktu sepanjang 2015 ini hanya digunakan badan itu untuk mengurusi struktur kelembagaannya.

Bekraf ditetapkan pada 20 Januari 2015 melalui Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif. Namun, hingga kini, belum terlihat jelas, apa yang dikerjakan.

Ke arah mana badan itu sebenarnya hendak bergerak? Sekretaris Utama Bekraf Harry Waluyo mencuplik definisi ekonomi kreatif dari United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). UNCTAD adalah badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menangani isu perdagangan, investasi, dan pembangunan.

"Ekonomi kreatif adalah yang diasuh secara memadai, kreativitas yang bahan bakarnya budaya, yang menekankan pada pembangunan manusia, yang dapat menciptakan lapangan kerja, inovasi, dan perdagangan, serta berkontribusi terhadap inklusi sosial, menghargai keragaman budaya dan lingkungan yang berkelanjutan," kata Harry, dalam paparannya di Bali, 9 September 2015.

Menjadi Daerah Cerdas

Menjadi Daerah Cerdas

KOMPAS  Cetak | 22 Desember 2015 

Harian Kompas bekerja sama dengan Institut Teknologi Bandung dan Perusahaan Gas Negara pada Agustus lalu memberikan anugerah kepada Kota Surabaya sebagai kota dengan penilaian tertinggi dalam Indeks Kota Cerdas Indonesia 2015. Ibu kota Provinsi Jawa Timur ini berada di urutan tertinggi dari 93 kota di Indonesia yang dinilai sudah menerapkan konsep kota cerdas dilihat dari aspek perekonomian, sosial, dan lingkungan.

Kota Surabaya di bawah kepemimpinan Tri Rismaharini (2010-2015) memang maju pesat. Mantan Kepala Dinas Pertamanan Surabaya ini mulai membangun Surabaya dengan mewujudkan kota terpadat kedua di Indonesia itu menjadi kota yang nyaman bagi warganya. Ini dilakukan mulai dengan membangun taman-taman yang asri dan ruang terbuka hijau hingga mengajak warganya mengelola sampah dengan cerdas.

Dari pengelolaan sampah, pemberdayaan ekonomi masyarakat pun dimulai. Pengelolaan sampah tidak hanya membuat Surabaya yang semula kumuh dan banyak sampah berubah menjadi kota yang bersih dan nyaman ditinggali, tetapi juga menghasilkan kompos dan tenaga listrik. Warga Surabaya pun dididik untuk berdaya melalui sejumlah pelatihan keterampilan ataupun komputer yang diselenggarakan secara gratis. Pendidikan gratis di sekolah-sekolah pemerintah dari tingkat SD hingga SMA. Infrastruktur di daerah-daerah pinggiran pun dibenahi untuk merangsang pertumbuhan ekonomi warga di pinggiran kota.