Kongres PDI-P dan Kekuasaan

Daniel Dhakidae

kompas  cetak | 7 April 2015  

Kongres ”partai tua”—partai-partai yang didirikan pada masa Orde Baru—berakhir dalam kericuhan besar yang sungguh tragis. Tidak ada kericuhan lebih besar dalam suatu partai daripada ketika salah satu unsur atau lebih menolak mengakui ketua umum terpilih dalam suatu kongres dan menghancurkan legitimasinya.

Menolak mengakui hasil puncak suatu kongres partai tidak lain dari menolak raison d’Être partai itu. Sangat menarik bahwa kecelakaan ini menyangkut partai-partai tua yang dengan pengalaman berdasawarsa seharusnya menunjukkan kestabilan, kematangan, dan pengalaman savoir faire dalam suatu politik kepartaian.

Pertama, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sampai saat menjelang kongres adalah partai yang sangat berhasil mempertahankan tradisi tua kepartaian nasional dalam arti suatu ”partai total”, dalam pengertian suatu partai yang siap di dalam dirinya menjalankan suatu metode kerja dan perlengkapan kelembagaan dalam rangka mini state. Kongres PPP yang diwarnai skandal besar yang melibatkan calon/ketua umum partainya dengan sendirinya menjadi ramalan seperti apa nanti kongres yang dijalankan. Hasilnya membuktikan itu ketika terjadi perpecahan partai yang sulit didamaikan.

Kedua, Golkar menyelenggarakan kongres setelah mengalami frustrasi politik besar-besaran dalam Pemilihan Umum 2014 dalam dua dimensi penting. Sebagai pemenang nomor dua, Golkar sama sekali tidak mampu mencalonkan salah seorang anggotanya, termasuk ketua umumnya sendiri, untuk bertarung sebagai calon presiden. Ini untuk pertama kalinya sejak sistem politik bangsa ini masuk ke dalam sistem persaingan, termasuk persaingan ”semu” sepanjang masaOrde Baru.

Dimensi penting lainnya adalah ketika Golkar sendiri tidak mampu juga menjadi pemimpin koalisi, coalition leader, dalam usaha peningkatan posisi partai dalam suatu persaingan menuju posisi tertinggi negara. Pemimpin koalisi mungkin tidak penting dalam dirinya, tetapi ia penting sebagai dasar pengakuan dalam kontestasi bebas di kalangan partai. Akibat dari dua hal di atas partai tersebut limbung sampai hari ini.

Politik menuju kongres PDI-P Bali

Sebentar lagi,9 April, akan ada kongres Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) di Bali, ”partai tua” ketiga yang dalam urutan di atas menjalankan kongres. PDI-P berbeda dalam arti ia tidak mengalami frustrasi seperti Golkar karena menjadi pemenang pemilihan umum—meski kemenangan tersebut tidak menjadi cukup alasan untuk menikmati euforia bermewah-mewah seperti ditunjukkan pada masapenyusunan kabinet dan sesudahnya.

Kemampuan mengusung calon presiden dan memenangi pemilihan kepresidenan menjadi alasan lain untuk membedakan dirinya dari dua partai tua di atas. Namun, kemenangan pemilihan kepresidenan pun tidak memberikan alasan untuk merayakan euforia bermewah-mewah. Dua kemenangan berlangsung tanpa euforia karena ketiadaan political euphorigenic, yaitu hal-hal yang memungkinkan euforia politik tersebut.

Euforigenik pada pemilihan umum baru ditemukan kalau kemenangan mayoritas bisa dicapai. Dalam empat kali pemilu nasional setelah kejatuhan Orde Baru, tidak pernah satu partai pun mencapai mayoritas mutlak. Karena itu, meski memenangi Pemilihan Umum 2014, PDI-P dengan susah payah mencari dan menemukan koalisi efektif meskipun Partai Nasional Demokrat (Nasdem) tanpa ragu-ragu menjadi peserta pertama dan utama. Dengan latar belakang seperti itulah PDI-P akan menjalankan kongres di Bali.

Meski demikian, kongres Bali 2015 berlangsung dalam suasana kemenangan. Di sisi lain, kemenangan tanpa euforia diam-diam mengangkat soal-soal pelik yang berada di balik semuanya, seperti soal kepresidenan—sejauh mana seorang presiden dari suatu partai, PDI-P, menjadi ”utusan” dan ”petugas” partai; kapan kesetiaan kepada partai berhenti dan kesetiaan kepada bangsa dimulai. Soal pencalonan Kepala Polri yang didukung penuh oleh partai dan ujungnya adalah suatu fiasko: calon partai, menjadi calon tunggal Presiden, diterima pleno DPR, kemudian ditolak oleh Presiden sendiri sebagai pengusung calon tunggal. Tidak pernah terjadi kontradiksi politik kepresidenan sebesar itu dalam kepresidenan siapa pun pada masa lalu.

Semuanya dibuat semakin pelik lagi, yaituseolah-olah menjadi ”teka-teki” apakah pencalonan tunggal adalah servis atau jerat, treat or trick? Kalau itu berarti treat, semestinya persetujuan parlemen diterima dengan ”senyum simpul” Presiden. Alternatifnya itu adalah trick sehingga diterima dengan penolakan getir dengan konsekuensi politik panjang berbelit-belit. Semuanya mengandung konsekuensi kepartaian sehingga kemenangan tanpa euforia di depan publik memberi kesan hubungan Presiden sebagai ”petugas” partai semakin luntur. Akibatnya, partai pendukung berubah menjadi ”semi-oposisi” dalam tindak politik parlementer.

Kontradiksi demi kontradiksi berlangsung tumpuk-menumpuk tanpa pemecahan, sekurang-kurangnya sampai tulisan ini dibuat.

Kongres PDI-P dan ketua umum partai

Pemilihan ketua umum adalah pet agenda dalam setiap kongres kepartaian nasional, agenda induk dan agenda timangan. Tanpa itu, setiap kongres menjadi cair, hambar, atau sebaliknya penuh ketegangan, kisruh, dan kacau dari ujung ke ujung. Karena itu, pemilihan ketua umum adalah acara yang dinanti-nantikan oleh anggota partai sendiri dan ditunggu-tunggu publik pada umumnya.

Partai dalam tradisi bangsa ini selalu berambisi menjadi suatu mini-state, baik dalam kekuasaan sesungguhnya maupun dalam kelakuan sehari-hari para anggota terhadap ketua partainya masing-masing dan kelakuan para ketuanya sendiri. Dalam hubungan itu, ketua partai besar pada dasarnya menjadi kepala suatu mini-state. Karena itu, pemilihan ketua partai, terutama partai-partai besar, hanya bisa dibandingkan dengan pemilihan ketua partai di negeri-negeri sosialis dalam arti Feierlichkeit, suasanakegemilangan perayaan, yang diawali oleh ketegangan dan sikut-menyikut dalam persaingan.

Untuk kepentingan itu mari kita berguru kepada Niccolo Machiavelli, 1469-1527, seorang pendasar politologi, ilmu politik, sesungguhnya, yang melepaskan dirinya dari agama dan studi-studi agama, teologi, sebagai dasar analisis politik. Dalam hubungan dengan kekuasaan, Machiavelli mengatakan bahwa sudah banyak yang memberi nasihat macam-macam, tetapi dia tidak akan mengikuti pendapat-pendapat itu: ”Rasanya lebih bijaksana bagi saya mengikuti the real truth of the matter rather than what we imagine it to be.”

Ada dua hal di sini yang mau dikatakannya yang dibahas penulis dalam urutan terbalik. Pertama, adalah what we imagine to be, apa yang kita bayangkan, apa yang kita cita-citakan yang boleh jadi sesuatu yang sangat ideal, akan tetapi tidak bisa dikerjakan. Kenyataan dalam kehidupan politik kepartaian sesungguhnya yang ideal seperti ideologi bertempat dalam urutan terakhir dari hal-hal penting kepartaian.

Kedua, kenyataan utama yang sebenarnya adalah dalam bahasa Italia disebut verita effetuale della cosa yang lebih tepat diterjemahkan sebagai the effective truth, yaitu kebenaran efektif—kebenaran yang bukan hanya bisa diolah dan dikerjakan, melainkan juga yang ketika diolah akan menghasilkan dasar-dasar baru yang kuat bagi kepentingan kekuasaan politik (il principe).

Dalam hubungan itu, kebenaran efektif dalam kehidupan kepartaian adalah menampilkan tokoh dan ketokohan yang terutama menjadi hitungan; baru sesudah itu muncul modal dan ideologi. Ketika kita berbicara tentang ketua partai, kita berbicara tentang ketokohan, penguasa partai, dan bukan yang lain.

Ada tiga hal dasar, katanya, yang memungkinkan seorang penguasa berkuasa. Ini seolah-olah menjadi tritunggal Machiavellian, yaitu fortuna, virtu, dan necessita. Fortuna lebih berurusan dengan suratan takdir, garis tangan, sesuatu yang diatur dari langit, karena itu tidak bisa dikontrol manusia, liar tak terbendung—unsur irasional dalam memperoleh kekuasaan.

Virtu, bukan kebajikan dalam pengertian klasik kristen, berarti pengetahuan, pengorganisasian, rencana, strategi, siasat, dan lain-lain untuk mengatasi suatu keadaan demi mencapai kekuasaan—unsur rasional dalam kekuasaan.

Necessita, keniscayaan sejarah, yang didukung penuh oleh fortuna dengan sendirinya melancarkan jalan ke arah kekuasaan dan menjadi penguasa. Fortuna tanpa virtu membuat kekuasaan tidak langgeng; demikian juga sebaliknya, virtu tanpa fortuna suatu kekuasaan itu kering dan akan meranggas dengan sendirinya. Fortuna, virtu, tanpa necessitahanya membuat suatu kekuasaan tidak terwujud. Dengan kata lain, tiga-tiganya menjadi unsur konstitutif kekuasaan yang langgeng.

Dalam hubungan dengan kongres PDI-P, hampir tidak ada berita tentang calon ketua umum yang bocor ke publik, selain konsensus bahwa Megawati Soekarnoputri sudah ditawarkan menjadi ketua umum dalam rakernas PDI-P terakhir. Salah satu yang bocor ke media sosial adalah bahwa Joko Widodo akan menjadi pesaing keras Megawati Soekarnoputri dengan dukungan sejumlah pemodal.

Tentang Jokowibisa dikatakan bahwa mungkin ada fortuna yang mendukungnya. Namun, akan berlangsung tanpa virtu karena dukungan internal partai tidak pernah dirancang dan dikerjakan—sekurang-kurangnya berdasarkan informasi publik; dalam arti itu, kalau benar dia memasuki arena persaingan, hanya keniscayaan sejarah mungkin satu-satunya yang akan menjadi taruhannya.

Fortuna dan virtu berada di sisi Megawati Soekarnoputri dan sambil melihat perpecahan demi perpecahan di kalangan ”partai tua” yang menakutkan, sangat besar kemungkinan necessita, keniscayaan sejarah—sebagaimana pernah berlangsung pada kongres Surabaya yang dramatik pada 1993—berada lagi di pundaknya.

Daniel Dhakidae

Pemimpin Umum dan Pemimpin Redaksi Jurnal ”Prisma” http://print.kompas.com/baca/2015/04/07/Kongres-PDI-P-dan-Kekuasaan