opini > kolom > Menaikkan Martabat Istilah Petugas Partai, Problem...

Menaikkan Martabat Istilah Petugas Partai, Problem Jokowi, Megawati, atau PDI-P?

Bambang Sigap Sumantri

kompas Siang | 20 April 2015 11:58 WIB 360 dibaca 1 komentar

Menjelang berlangsungnya Peringatan 60 Tahun Konferensi Asia Afrika, petugas keamanan sibuk mengatur lalu lintas, sibuk mempersiapkan tempat dan gedung yang akan dipakai menjamu tamu negara. Minggu (19/4) sore, kalau kita memasukkan "petugas keamanan" dalam mesin pencari Google, dalam waktu 0,44 detik akan muncul 1.330.000 hasil.

Yang mengherankan, frasa itu kalah cepat dan kalah banyak dibandingkan dengan "petugas partai" . Dalam waktu hanya 0,26 detik, muncul 2.920.000 hasil. Frasa populer ini ditujukan kepada Presiden Joko Widodo. Menjadi demikian banyak karena ditulis berulang-ulang untuk mengejek demi memuaskan hati, sebagian lagi ditulis untuk membela kepemimpinan Presiden.


Sebenarnya dua kata itu sudah muncul setahun yang lalu ketika Jokowi dicalonkan menjadi presiden. Dalam suatu kesempatan, ketika berada di kantor Banjarmasin Post, akhir Mei 2014, Jokowi menegaskan bahwa dia merupakan petugas partai. Namun, Jokowi menampik bahwa status tersebut akan memengaruhi kerjanya di pemerintahan.

"Tapi kalau saya sudah menjadi wali kota, gubernur, bahkan nanti pas jadi presiden, ya, partai tidak ikut-ikutlah," katanya waktu itu.

Masyarakat luas tak bisa menerima Jokowi sebagai presiden disebut petugas partai. Kekecewaan masyarakat makin bertambah ketika Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri menegaskan hal itu dengan nada keras. "Sebagai kepanjangan tangan partai, kalian adalah petugas partai. Kalau enggak mau disebut petugas partai, keluar!" kata Megawati saat menutup

Kongres PDI-P di Bali, pekan lalu.
Masyarakat luas "gagal paham" dengan istilah petugas partai tersebut. Mengapa seorang Jokowi yang sekarang menjabat presiden, kok, disebut (dan mau disebut) sebagai petugas partai? Bukankah itu sangat mengecilkan, merendahkan jabatan presiden dan pribadi Jokowi yang dipilih langsung oleh rakyat? Apalagi memang ada adagium populer yang intinya mengatakan, tanggalkan loyalitas kelompok atau partai saat Anda menjadi presiden memimpin negara.

Banyak yang tak habis pikir dengan sikap Megawati. Semakin mendapat tekanan dari masyarakat, Ketua Umum PDI-P bukannya malah tunduk, tetapi mengeraskan sikap. Psikologi politik Megawati terbentuk dari lingkungan yang luar biasa kompleks. Bekal awal sebagai anak proklamator yang juga presiden pertama negara ini jelas memberikan keunikan tersendiri. Setelah menjadi ibu rumah tangga, tahun 1986, dia mulai terjun ke politik. Tahun 1993, ia terpilih sebagai Ketua Umum PDI yang berseberangan dengan keinginan pemerintahan anti demokrasi Soeharto.

Ekonom Kwik Kian Gie pernah melukiskan perjuangan Megawati dalam tulisan di Kompas, 10 Februari 2014. Kata Kwik, bicara tentang blusukan, dalam era Soeharto yang represif, Megawati sudah blusukan ke seantero Indonesia dengan cara yang sangat berat. Dia mengunjungi sekitar 300 cabang partainya sampai ke pelosok Tanah Air yang hanya dapat dicapai dua hari dengan kapal kecil. Pembicaraan dengan para kader yang dikunjunginya hanya dapat dimulai sekitar pukul 23.30 ke atas (acara sebelumnya dalam bentuk hajatan keluarga). Kalau tidak, pasti pertemuan dalam bentuk rapat atau diskusi dibubarkan aparat.

Sebagai perempuan ibu rumah tangga, ia terlalu diremehkan. Puncaknya, kantor PDI pada tanggal 27 Juli 1996 diserang. Bukannya tunduk, Megawati melawan dan tahun 1999, partainya menang pemilu. Pengalaman sebagai pemenang juga membekaskan memori kekecewaan luar biasa karena ia gagal menjadi presiden. Baru dua tahun kemudian ia mampu memerintah republik ini, sama dengan sang ayah, walaupun dengan waktu sangat singkat. Kompleksitas pengalaman politik yang kenyang asam garam ternyata membentuk sikap keras sampai sekarang.

Pemahaman ini sudah pasti tak akan masuk dalam penalaran masyarakat sekarang yang menyaksikan sepak terjang Megawati dirasa sudah tidak sesuai zaman. Bukankah Soeharto sudah lama lengser, bukankah ini era reformasi, era Jokowi, mengapa Megawati bersikap seakan-akan masih menghadapi musuh yang sama?

Dari segi Megawati ataupun PDI-P, tak mungkin diharapkan akan mencabut istilah petugas partai. Satu-satunya jalan kini kembali pada sosok Jokowi sebagai presiden. Tantangannya, mampukah ia menaikkan istilah petugas partai itu sebagai perwujudan ideologi kerakyatan yang dimiliki PDI-P.
Enam bulan pertama kepemimpinan Jokowi masih belum menunjukkan hal tersebut. Kisruh KPK, harga pangan yang merosot, harga bahan bakar yang tidak stabil, pergantian Kepala Polri yang penuh gejolak, serta kinerja pemerintahan yang belum jelas dan tidak solid, semua ini merupakan permasalahan yang harus cepat diselesaikan dalam waktu dekat.

Hanya melalui pencapaian prestasi politik yang berpihak pada kepentingan rakyat banyak, istilah petugas partai itu akan berganti nuansa.
bambang.sigap@kompas.com