Tuesday, May 12, 2015

Swasembada Tanpa Petani

kompas cetak OPINI > ARTIKEL > SWASEMBADA TANPA PETANI
Tanggal 4 Mei 2015, Badan Pusat Statistik mengeluarkan laporan tentang perkembangan Nilai Tukar Petani pada April 2015. NTP menggambarkan tingkat kesejahteraan petani. Jika NTP menurun, tingkat kesejahteraan petani juga menurun, demikian pula sebaliknya.
NTP Maret 2015 turun 0,64 persen dibandingkan dengan bulan sebelumnya menjadi 101,53 (BPS, 1/4/2015). Pada bulan tersebut penurunan terbesar di sektor tanaman pangan, yaitu dari 102,03 menjadi 100,80 atau minus 1,21. Sebaliknya indeks harga yang dibayar petani justru naik dari 118,15 menjadi 118,70. Pada saat yang sama terjadi inflasi di kawasan pertanian (perdesaan) sebesar 0,48 persen disebabkan naiknya indeks semua kelompok konsumsi. Kelompok yang paling menderita adalah petani perkebunan rakyat, NTP sudah di bawah 100, yaitu 97,60 pada Februari 2015 dan turun menjadi 97,46 pada Maret 2015 serta turun lagi menjadi 97,07 (April 2015).

Problem Perombakan Kabinet

SYAMSUDDIN HARIS

kompas cetak
Wacana perombakan kabinet kini mulai bergulir, padahal pemerintahan hasil Pemilu 2014 baru berusia tujuh bulan. Seberapa penting perombakan kabinet? Apakah sudah waktunya dilakukan oleh Presiden Joko Widodo?
JITET
Seperti diamanatkan oleh Pasal 17 Ayat (2) UUD 1945, menteri-menteri negara diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Jadi, presiden memiliki otoritas penuh untuk mengangkat siapa saja yang dianggap layak dan memiliki kualifikasi di bidangnya sebagai pembantu presiden. Selain itu, presiden juga mempunyai kewenangan penuh untuk memberhentikan para menteri yang dianggap tidak layak dan berkinerja buruk.
Dengan demikian, perombakan kabinet adalah suatu "rutinitas" yang melekat pada otoritas seorang presiden dalam skema demokrasi presidensial. Artinya, presiden dapat mengangkat dan memberhentikan menteri negara kapan saja dan terhadap siapa saja yang bekerja tidak optimal, tanpa harus dibebani oleh berbagai intrik politik, baik di lingkar dalam maupun lingkar luar Istana.

Semiotik Suara Peringatan Megawati

STANISLAUS SANDARUPA

KOMPAS CETAK
Ada persoalan tersisa dari Kongres IV PDIP di Bali, April 2015, menyangkut pemberian salam dan identitas kepartaian dalam budaya politik demokrasi.
DIDIE SW
Dalam dunia politik ada pandangan yang mengatakan: loyalitas terhadap partai berhenti ketika seorang terpilih jadi Presiden. Pandangan ini dibantah Megawati dalam pidatonya yang dihadiri Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, ”Ingat kalian adalah petugas partai. Petugas partai itu adalah perpanjangan tangan dari partai. Kalau kalian tidak mau disebut sebagai petugas partai, silakan keluar dari partai.”
Bagaimana kita memahami tindakan sosial politik Megawati dalam pidato ini?

Thursday, April 30, 2015

Parpol Bersengketa dan Kepesertaan di Pilkada

Toto Sugiarto

Dalam rangkaian pembahasan Peraturan Komisi Pemilihan Umum terkait pemilihan serentak gubernur, bupati, dan wali kota, Komisi II DPR, 24 April 2015, membuat sejumlah rekomendasi. Salah satu di antaranya, jika dituruti, akan membuat KPU dan pelaksanaan pemilihan kepala daerah melenceng dari rel yang semestinya. 

Salah satu rekomendasi yang dapat menjadi pemicu masalah tersebut menyebutkan bahwa jika belum ada putusan hukum tetap, putusan terakhir pengadilan sebelum masa pendaftaran calon menjadi pedoman KPU dalam menentukan siapa yang berhak mengusung calon.

Refleksi Enam Bulan Nawacita

Refleksi Enam Bulan Nawacita
Kamis,  30 April 2015  −  09:52 WIB
Rhenald Kasali
Banyak penggemar sepak bola yang tidak habis mengerti bagaimana tim sehebat Brasil bisa dibantai 1-7 oleh Jerman pada Piala Dunia 2014.

Apalagi pertandingan itu dilakukan di Brasil. Juga bagaimana Spanyol yang juara Piala Dunia 2010 dan juara Piala Eropa 2012 bisa takluk telak 1-5 kepada Belanda? Di tingkat klub-klub Eropa sampai sekarang kita masih bingung dengan Barcelona yang kalah 0-7 secara agregat dari Bayern Muenchenpada semifinal Liga Champions 2012/2013.

Tuesday, April 28, 2015

Membaca Jokowi

Membaca Jokowi

Hanya dalam bulan-bulan pertama masa pemerintahannya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah membuat terkejut banyak pihak di dalam dan luar negeri. Sayangnya, kian hari kian terlihat bahwa keterkejutan itu cenderung berujung pada kekecewaan dan memupus tingkat kepercayaan publik akan kepemimpinannya.
Runtuhnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), harga bahan bakar minyak dan nilai tukar rupiah yang turun-naik seperti yoyo, eksekusi hukuman mati terpidana kasus narkotika, dan pengenduran aturan remisi terpidana korupsi adalah sejumlah contoh kasus yang mengecewakan banyak kalangan. Tulisan ini mencoba membaca Jokowi dari sisi psikohistoris untuk meneropong karakteristik kepemimpinan dan pola pengambilan kebijakannya yang mengejutkan itu. 

Jenjang Karier Dosen

Jenjang Karier Dosen

Lebih dari dua tahun lalu saya menulis "Rumitnya Jenjang Karier Dosen" (Kompas, 16/2/2013). Kali ini saya menulis demikian rumitnya jenjang karier dosen oleh tambahan peraturan dari pemerintah.
Peraturan itu ironis dengan fakta bahwa penyelenggara pendidikan tinggi terus mengeluhkan betapa sulit merekrut dosen. Karier dosen bukan pilihan terbaik lulusan S-1 hingga S-3 kita, apalagi jika mereka tahu jenjang karier dosen amat rumit.