Masalah Kepemimpinan Parpol

 M Alfan Alfian

KOMPAS Cetak | 18 Mei 2015 250 dibaca 1 komentar

Beberapa bulan lalu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sebagai partai berkuasa telah menggelar kongres yang mengukuhkan kembali Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umumnya.

Demikian pula dengan Partai Amanat Nasional (PAN), di mana Zulkifli Hasan sebagai kandidat penantang mengalahkan petahana Hatta Rajasa. Partai Bulan Bintang (PBB) juga telah selesai menggelar muktamar dengan ketua umum terpilih Yusril Ihza Mahendra.

Sementara dua partai politik, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Golongan Karya (Golkar), terbelah dalam dualisme kepengurusan dalam versi kongres yang berbeda-beda. Bulan ini, Partai Demokrat menggelar kongres, di mana Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terpilih menjadi ketua umum. Apa yang bisa digarisbawahi dari fenomena kongres-kongres parpol?

Memeritokrasi Aklamasi Parpol

 Fenomena ini tampaknya akan terus dilanjutkan Partai Demokrat dalam Kongres di Surabaya pada 11-13 Mei.

Sinar Harapan 12 Mei 2015 

  Aminuddin

inShare

/

Salah satu problem terbesar partai politik (parpol) di Tanah Air adalah mandeknya sirkulasi regenerasi. Parpol masih dihiasi wajah lama di struktural parpol. Hal yang paling kentara adalah proses pemilihan ketua umum parpol yang acap kali dilaksanakan secara aklamasi. Fenomena aklamasi sudah tidak lagi bersemayam di lingkaran partai veteran, seperti Golkar dan PDIP. Namun, ini sudah menjalar ke partai-partai yang notabene masih seumuran jagung dalam perpolitikan Indonesia.

Fenomena ini tampaknya akan terus dilanjutkan Partai Demokrat dalam Kongres di Surabaya pada 11-13 Mei. Kuatnya suara kader yang dialamatkan kepada Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengindikasikan bahwa aklamasi tidak dapat dihindarkan. Meskipun ada desas-desus Marzuki Alie akan mencalonkan diri sebagai calon ketua umum, itu tampaknya harus dikubur dalam-dalam karena SBY masih menginginkan kursi nomor satu di internal parpol berlambang Mercy tersebut.

Isra Miraj, Membangun Pendidikan yang Toleran

Sekolah harus menjadi sumber lahirnya rasa aman dan rasa bahagia, jangan sampai ada kebencian.

Sinar Harapan, 15 Mei 2015

  Siti Muyassarotul Hafidzoh OPINI dibaca: 278

inShare

Antara / Foto

DAKWAH-Ummi Pipik yang juga istri almarhun Ustaz Jeffi memberikan dakwah umum bertemakan indahnya syukur di lapangan Blangpadang, Banda Aceh, Aceh, Rabu (13/5). Dakwah umum oleh Ummi Pipik dan KH Ust Erick Yusuf yang dihadiri ribuan warga tersebut dalam rangka memperingati HUT ke-810 Kota Banda Aceh dan Isra Miraj.

Peringatan Isra’ Miraj 2015 menjadi momentum sangat strategis bagi dunia pendidikan di Indonesia untuk membangun pendidikan toleran. Isra’ Miraj bukan sekadar acara seremonial, melainkan refleksi kritis untuk menemukan kembali saripati ajaran beragama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sangat tepat kalau dijadikan spirit menemukan strategi baru dalam melahirkan kehidupan yang toleran-transformatif. 

PAN dengan Nyawa Baru

KOLOM

Home > Kolom > Resonansi

PAN dengan Nyawa Baru

Friday, 15 May 2015, 06:00 WIB

Komentar : 1

Republika/Daan

Nasihin Masha

A+ | Reset | A-

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Nasihin Masha

Pada Kamis (7/5) malam, Partai Amanat Nasional (PAN) menggelar pelantikan kepengurusan yang baru, periode 2015-2020. Acaranya digelar di Balai Sudirman. Tempat ini relatif mewah dan biasa digunakan untuk acara pernikahan kelas atas. Memang tempat ini tak semewah Jakarta Convention Center.

Salah satu keistimewaan acara ini adalah karena dihadiri hampir oleh semua pimpinan partai. Ini untuk kali pertama terjadi sejak terbelah ke dalam Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH).

Evaluasi Moratorium Hutan

Laode M Syarif

KOMPAS Cetak | 13 Mei 2015 187 dibaca 1 komentar

Hingga menjelang berakhirnya masa berlaku Inpres No 6/2013 tentang Perpanjangan Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut (Inpres Moratorium) 13 Mei 2015, belum ada tanda-tanda Presiden segera memperpanjang inpres ini. 

Jika Presiden Jokowi tak segera memperpanjang inpres ini, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), gubernur, serta bupati dapat menerbitkan izin pembukaan lahan dan alih fungsi hutan primer dan lahan gambut baru karena tidak ada lagi larangan bagi mereka untuk mengeluarkan izin sebagaimana termuat dalam Inpres Moratorium. Oleh karena itu, sangat berbahaya bagi keselamatan hutan primer dan lahan gambut jika Presiden terlambat memperpanjang inpres yang dikeluarkan Presiden SBY ini.

Jaminan Pensiun

Timboel Siregar

Kompas Cetak | 15 Mei 2015 175 dibaca 0 komentar

Disahkannya UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang merupakan amanat UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, melegitimasi kehadiran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. 

BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kematian, sementara BPJS Kesehatan hanya mengelola Jaminan Kesehatan.
Kehadiran JP sebagai program wajib bagi semua pekerja diharapkan menjadi instrumen perlindungan riil bagi pekerja ketika memasuki masa pensiun, sesuai amanat Pasal 39 Ayat (2) UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang menyatakan, "Jaminan pensiun diselenggarakan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat peserta kehilangan atau berkurang penghasilannya karena memasuki usia pensiun atau mengalami cacat total tetap".

Setelah Prahara Mei 1998

Juwono Sudarsono

Kompas Cetak | 15 Mei 2015 255 dibaca 1 komentar

Menjelang akhir 1997, krisis keuangan hampir serempak melanda Thailand, Indonesia, dan Korea Selatan. Nilai rupiah terjun bebas 15 persen hanya dalam kurun waktu lima bulan.

Pada awal Januari 1998, Presiden Soeharto menandatangani kesepakatan dengan Michel Camdessus dari Dana Moneter Internasional (IMF) dan menyetujui dana talangan 40 miliar dollar AS guna menyelamatkan ekonomi Indonesia.

Keabsahan Presiden Soeharto-yang berkuasa sejak 1968- mulai dipertanyakan. Situasi perekonomian memburuk. Beberapa menteri dalam Kabinet Pembangunan VII mulai berbisik, mempertanyakan perlunya Presiden mempertimbangkan untuk mundur.