Mencari Titik Nadir Perekonomian

ANALISIS EKONOMI A Prasetyantoko

KOMPAS Cetak | 3 Agustus 2015

Banyak orang bertanya, kapan perekonomian mencapai titik nadir dan kembali bangkit? Tak mudah menjawabnya. Dinamika pasar modal dan pasar uang menunjukkan kita belum menyentuh dasarnya. Indeks Harga Saham Gabungan pada akhir minggu lalu mulai naik ke level 4.800-an setelah menyentuh level 4.700-an. Namun, tak ada yang bisa memastikan tak akan melorot lagi. Sementara nilai tukar rupiah masih terus terdepresiasi hingga menyentuh Rp 13.500-an per dollar AS pada akhir perdagangan pekan lalu. 

Meski dinamika perekonomian masih tak menentu, paling tidak persepsi publik terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo sudah mulai membaik. Survei berkelanjutan Litbang Kompas yang dimuat secara serial sejak Senin (27/7/2015) menunjukkan adanya ”titik balik” pemerintahan Jokowi yang sempat merosot beberapa waktu lalu. Pada Januari 2015 tingkat kepuasan publik berada pada angka 61,7 persen, merosot menjadi 53 persen pada April dan kembali naik ke 57 persen pada survei bulan Juli.

Citra Presiden juga mengalami pembalikan siklus. Jika pada Januari angkanya 89,9 persen, pada April turun menjadi 65,2 persen, tetapi bulan Juli kembali naik pada 80,5 persen. Dengan begitu, bisa dikatakan, di mata publik, popularitas Jokowi yang sempat terpuruk perlahan mulai naik kembali.

Secara lebih rinci, persepsi positif masyarakat terjadi akibat perbaikan bidang politik dan keamanan serta kesejahteraan sosial. Sementara masalah hukum dan ekonomi masih menjadi catatan buruk. Dari situ, fokus agenda kerja ke depan sangat jelas arahnya, yaitu membenahi sisi hukum dan ekonomi. Di bidang ekonomi, masalahnya memang kompleks. Selain persoalan depresiasi nilai tukar dan gejolak di pasar modal, persoalan di sektor riil juga semakin merisaukan.

Laporan keuangan semester I-2015, banyak perusahaan mengonfirmasi pelambatan ekonomi. Di antara kelompok bank besar, PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) mencatatkan penurunan kinerja paling besar dengan penurunan laba 50,8 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Sementara laba PT Bank Mandiri (BMRI) Tbk hanya naik tipis 3,5 persen dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) hanya naik 1,19 persen.

Penjualan motor dan mobil terkoreksi tajam sehingga laba PT Astra Internasional Tbk (ASII) turun 18 persen. Permintaan kebutuhan pangan juga turun sehingga laba PT Indofood Sukses Makmur (INDF) terkoreksi sekitar 25 persen. Bahkan, penjualan rokok pun melambat. Laba PT Gudang Garam Tbk (GGRM) turun sekitar 11 persen.

Penurunan permintaan tak hanya dialami kelompok bawah, tetapi juga menengah atas. PT Supra Boga Lestari Tbk (RANC), pemilik gerai Ranch Market, Farmer Market, dan Ministop, mengalami penurunan laba 34 persen. Jika kelompok atas saja melambat, apalagi permintaan kelompok menengah bawah. PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT), pemilik gerai Alfamart, mengalami penurunan laba hingga 57 persen. Secara singkat, pelambatan sudah menyentuh jantung perekonomian kita.

Dinamika pasar keuangan telah merembet ke sektor riil. Selain persoalan stabilitas di pasar keuangan, pelambatan pertumbuhan ekonomi juga menjadi tantangan amat serius bagi pemerintah. Seandainya belanja pemerintah bisa didorong secara maksimal sekalipun, belum tentu pertumbuhan akan terangkat tahun ini, mengingat guncangan pada sektor keuangan masih terus terjadi. Konsekuensinya, pertumbuhan ekonomi tak akan lebih dari 5 persen tahun ini.

Meski begitu, dalam survei Kompas ditunjukkan betapa pemerintah di bawah Presiden Jokowi dianggap berhasil mengendalikan harga, memeratakan pembangunan antarwilayah, mengembangkan pasar tradisional, mewujudkan swasembada pangan, serta memberdayakan petani dan nelayan. Sementara persoalan besar ada pada pengendalian nilai tukar.

Bahkan, untuk variabel memeratakan pembangunan antarwilayah serta mengembangkan pasar tradisional, angka kepuasannya melampaui angka survei bulan Januari. Angka kepuasan dalam hal mengembangkan pasar tradisional, jika bulan Januari berada pada 62,6 persen, sempat turun sedikit menjadi 62 persen pada April dan melejit menjadi 68,9 persen pada Juli. Artinya, masyarakat memberikan apresiasi positif terhadap upaya pemerintah dalam program-program kesejahteraan rakyat. Dalam hal ini, ”intervensi” yang dilakukan Jokowi berhasil baik.

Melihat fakta ini, tak berlebihan jika secara umum pemerintahan Jokowi masih menjanjikan. Inilah momentum sangat baik bagi Jokowi untuk mengonsolidasikan pemerintahan agar lebih solid, efektif, dan terus menciptakan kinerja positif. Tantangan jangka pendek kenaikan suku bunga The Fed yang diperkirakan akan terjadi pada September nanti menjadi ujian penting. Jika berhasil dilalui, dan kecemasan pasar mereda, di situlah ruang pelonggaran moneter terbuka. Suku bunga bisa sedikit diturunkan dan pelambatan ekonomi tak berlanjut.

Harapannya, baik persepsi publik maupun pemburukan ekonomi sama-sama telah melewati titik nadir. Sekarang saatnya berbenah menyiapkan momentum 2016 di mana perekonomian bisa lebih ekspansif. Dalam konteks inilah penataan ulang kabinet harus ditempatkan.

A Prasetyantoko, Dosen di Unika Indonesia Atma Jaya, Jakarta

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 3 Agustus 2015, di halaman 15 dengan judul "Mencari Titik Nadir Perekonomian".

Judil dan Malari

BUDIARTO SHAMBAZY

Kompas Cetak | 29 Agustus 2015  

Satu lagi buku menarik tentang Malapetaka 15 Januari 1974 (Malari) telah terbit, berjudul Biografi Judilherry Justam, Anak Tentara Melawan Orba. Judil menduduki posisi Ketua Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia (DM-UI) ketika ditangkap Orde Baru (Orba) karena didakwa terlibat Malari.

Seperti halnya biografi, buku ini bercerita tentang sosok Judil yang dikenal sebagai aktivis politik sejak mahasiswa sampai kini. Ia konsisten mengkritisi Orba tidak hanya saat menimba ilmu kedokteran di UI, tetapi juga setelah itu melalui Petisi 50.

Risiko dan penderitaan yang ditanggung Judil bukan main! Ia bukan cuma dipenjara atau dibuntuti aparat intelijen ke mana pun pergi, lisensi praktiknya sebagai dokter pun dicabut.

Judil membuat gempar panggung politik ketika mencalonkan diri sebagai presiden tahun 1978 menjadi pesaing Presiden Soeharto. Bersama dengan sejumlah tokoh anti Orba, Judil melanjutkan kiprah politik dengan mendirikan Partai Ummat Islam tahun 1998.

Keluar dari Belitan Krisis

Kompas Cetak | 31 Agustus 201 

 

Krisis selalu berulang dengan pola sama meski pemicunya berbeda. Namun, para pengambil kebijakan cenderung menolaknya, dengan mengatakan kali ini pemicunya berbeda. Melalui bukunya, This Time is Different (2009), Carmen M Reinhart dan Kenneth Rogoff mengingatkan sikap penolakan ini sebagai ilusi berbahaya. Kendati transmisi dan penggeraknya berbeda, krisis selalu punya akar masalah sama. 

Namun, tak berarti gejolak nilai tukar dan dinamika pasar modal dewasa ini akan berujung sama seperti 1998. Bahkan, dibandingkan tahun 2008, ada banyak perbedaan sehingga respons kebijakannya pun tak bisa disamakan. 

Minggu lalu, nilai tukar sempat hampir menyentuh Rp 14.200 per dollar AS kendati di akhir pekan ditutup turun ke Rp 13.983 per dollar AS. Saat gejolak 2008, nilai tukar melemah hingga mencapai titik terendah pada November 2008, yakni Rp 12.400 per dollar AS. Adapun pada krisis 1998, sesuai catatan Bank Indonesia, titik terendah pada akhir Juli, yakni Rp 14.900 per dollar AS. 

Mengarusutamakan Wong Cilik

Oleh : Budiman Sudjatmiko

Petani sebagai pemegang saham mayoritas bangsa tidak terwakili dalam sistem politik Indonesia.

Ini tergambar dari sedikitnya 15 undang-undang yang melawan kepentingan petani, dan hanya satu undang-undang yang jelas- jelas berpihak kepada petani, dengan nasibnya yang tersia-sia.Inilah penyebab utama kemiskinan dan pemiskinan petani.Karena itu, diperlukan revolusi dalam sistem perwakilan kita.

UU yang memiskinkan

Berita utama Kompas, 26/4/ 2010, pernah mengungkapkan anjloknya nilai tukar petani yang disertai dengan menurunnya penguasaan lahan. Padahal, ada sekitar 25 juta rumah tangga petani yang memproduksi nilai tidak kurang dari Rp 258,2 triliun per tahun melalui produk pangan, seperti padi, jagung, kedelai, ubi kayu, dan sebagainya.

Banyak petani menengah dengan rata-rata penguasaan lahan 2 hektar jatuh menjadi petani miskin dengan rata-rata penguasaan lahan kurang dari setengah hektar.Pada gilirannya, petani yang miskin ini pun terperosok menjadi buruh tani.

Sisi Gelap dari Penjualan Tanker Pertamina

Analisis Faisal Basri

Tulisan ini diambil dari Kompas, 21 Juni 2004

Seandainya korupsi di Indonesia tidak parah, seandainya perusahaan-perusahaan milik negara tidak dijadikan sapi perah oleh para politikus, seandainya para direksi dan komisaris Pertamina memiliki rekam jejak yang tak tercela, maka penjualan tanker raksasa Pertamina adalah perkara jamak.

Seandainya para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selama ini berperilaku terpuji, seandainya mereka tak kerap bepergian ke luar negeri yang lebih banyak unsur melancongnya ketimbang mengemban tugas negara, seandainya mereka tak pernah menerima amplop, maka kunjungan anggota DPR ke Korea Selatan dan Hongkong niscaya tak perlu diusik.

Saatnya Memacu Produksi

Analisis Ekonomi

 Enny Sri Hartati

Kompas Cetak | 7 September 2015 248

Di tengah integrasi perekonomian dunia, tentu tidak ada satu negara pun yang mampu mengisolasi diri dari berbagai dampak pelambatan ekonomi global. Besar transmisi pada gejolak perekonomian domestik tergantung dari struktur ekonomi, karakteristik, dan daya tahan setiap negara. Faktor yang tak kalah menentukan adalah respons kebijakan dan strategi memanfaatkan peluang. Menghadapi pelemahan nilai tukar, misalnya, beberapa negara, seperti Tiongkok dan Vietnam, justru memanfaatkannya sebagai strategi memitigasi pelambatan pertumbuhan ekonomidomestik melalui momentum mendorong ekspor.

Hal yang sama semestinya dapat dilakukan Indonesia. Penurunan harga komoditas harus segera dimanfaatkan untuk mendorong industri pengolahan. Saatnya Indonesia menghentikan menjual komoditas primer dan fokus membangun industri hulu, industri substitusi impor, dan industri hilir. Anjloknya harga komoditas pertanian, perkebunan, dan perikanan dapat dioptimalkan untuk melakukan hilirisasi industri. Sementara rendahnya harga komoditas pertambangan merupakan momentum memperkuat industri hulu atau industri dasar. Jika segera dilakukan, tidak hanya melepaskan ketergantungan terhadap bahan baku dan bahan penolong impor, tetapi sekaligus dapat mengubah kiblat kebijakan industri. Ke depan, Indonesia berpeluang menjadi negara industri berbasis daya saing yang tinggi.

Ketua DPR RI dan Pilpres AS

ANALISIS POLITIK AZYUMARDI AZRA

Kompas Cetak | 8 September 2015  

Pertemuan Ketua DPR Setya Novanto beserta sejumlah anggota parlemen Indonesia dengan bakal calon presiden Amerika Serikat dari Partai Republik, Donald Trump, Kamis (3/9), patut disesal- kan. Memperkenalkan Setya dalam konferensi pers di New York, Trump merasa mendapatkan dukungan (endorsement) ”sahabatnya yang merupakan salah satu di antara orang sangat berkuasa” dari Indonesia.

Dukungan itu agaknya penting bagi Trump, terutama bukan dalam konteks politik pilpres AS, tetapi lebih terkait bisnis yang sedang dia garap di Indonesia. Kalah atau menang dalam pilpres nanti, Trump yang aslinya pebisnis real estate, hotel, dan kasino, juga aktor reality show TV melalui Trump Hotel Collection bekerja sama dengan MNC Group pimpinan Hary Tanoesoedibjo mengembangkan the largest integrated resort’ di Bali dan Lido, Sukabumi.

Dalam konteks pilpres AS, pertemuan Setya-Trump bisa disebut sebagai dukungan secara tersirat (tacit endorsement), mencerminkan sikap partisan. Sebagai pejabat tinggi yang membawa nama dan lembaga terhormat Indonesia, jika tidak mau partisan, Setya sepatutnya bertemu tak hanya dengan bakal calon presiden dari Partai Republik, tetapi juga dari Partai Demokrat.