Tengoklah peristiwa ini: seorang laki-laki—panggil: Bejo—Bejo, jatuh cinta kepada seorang perempuan, Pawestri.
Karena jatuh cinta, Bejo berhasrat mendekati Pawestri. Dalam hati berjanjilah Bejo kepada dirinya, ”Besok sore saya akan ke rumah Pawestri, lalu dia akan saya ajak nonton film.” Waktu pun berjalan dan tibalah saatnya bagi Bejo memenuhi janji dalam hatinya. Ternyata Bejo punya alasan menunda rencana kunjungannya ke rumah Pawestri. Alasannya, saat akan berangkat ke rumah Pawestri, tiba-tiba perutnya sakit. Janji ditunda sampai hari berikutnya. Pada hari berikutnya, ketika tiba saatnya dia harus ke rumah Pawestri, tiba-tiba kepalanya pusing.
Janji kepada dirinya pun ditunda lagi. Keesokan hari, ketika dia akan berangkat ke rumah Pawestri, tiba-tiba dia sadar bahwa dia mempunyai banyak tugas yang harus diselesaikan segera. Janji mengunjungi Pawestri pun ditunda lagi. Penundaan-penundaan semacam ini, inilah yang dinamakan inersia.
Citra DPR tampaknya kian terpuruk di mata masyarakat. Setelah lebih dari setahun DPR hasil Pemilihan Umum Legislatif 2014 bekerja, publik belum melihat tanda-tanda perbaikan kinerja yang boleh jadi bisa meningkatkan citranya. Tampak ”penyakit lama” bertahan di lingkungan DPR. Kinerja lembaga legislatif ini masih jauh daripada memuaskan masyarakat.
Lihatlah, misalnya, dalam legislasi. Setelah setahun di Senayan, anggota DPR menghasilkan hanya tiga undang-undang (UU), yakni UU Nomor 17 Tahun 2014 yang juga dikenal sebagai UU MD3, UU No 1/2015 tentang Penetapan Perppu No 1/2014 mengenai Penetapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Kepala Daerah); dan UU No 2/2015 tentang Penetapan atas Perppu No 2/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pencapaian ini jelas di bawah target. Sebelumnya, DPR menargetkan 39 rancangan undang-undang menjadi undang-undang.
Perbaikan citra tidak tertolong dengan tingkat kehadiran anggota DPR yang rendah dalam berbagai rapat resmi. Selain itu, komisi-komisi DPR lebih sibuk dengan fungsi pengawasannya terhadap eksekutif sehingga banyak waktu habis untuk pertemuan dengan para menteri dan kepala lembaga serta pihak lain. Citra DPR jelas tidak kian membaik dengan dua kasus belakangan ini. Meskipun kedua kasus ini semula bersifat personal anggota atau kelompok anggota DPR, yang kemudian muncul dalam persepsi publik adalah DPR secara keseluruhan.
Pasar bebas Asia Tenggara, dikenal dengan sebutan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), mulai berlaku akhir tahun ini. Barang, jasa, dan tenaga kerja semakin mudah untuk lalu lalang di negara anggota ASEAN. Bagi Indonesia, kesepakatan itu bisa menjadi pedang bermata dua. Jika diolah dan dikelola dengan baik, produk dan tenaga kerja Indonesia berpotensi merajai pasar Asia Tenggara. Sebaliknya, jika tak siap berkompetisi, Indonesia hanya akan menjadi pasar bagi negara anggota ASEAN lain.
Konsep masyarakat ekonomi ASEAN sudah digagas lebih dari satu dekade lalu. Gagasan itu baru terwujud pada tahun 1997 saat para pemimpin negara-negara ASEAN sepakat membentuk sebuah pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara pada akhir 2015.
Para pemimpin yakin bahwa pemberlakuan MEA bakal menarik investor asing. Artinya, ASEAN bisa menyaingi kekuatan Tiongkok dan India sekalipun juga memperketat kompetisi di antara negara-negara anggota ASEAN sendiri.
Riset terbaru dari Organisasi Buruh Internasional (ILO) menyebutkan, MEA diperkirakan menciptakan 14 juta lapangan kerja baru dan meningkatkan taraf hidup sekitar 600 juta penduduk di kawasan Asia Tenggara. Tahun 2015, diperkirakan jumlah lapangan kerja keterampilan tinggi akan naik 41 persen atau 14 juta, sementara lowongan kerja keterampilan menengah tumbuh 22 persen atau sekitar 38 juta, dan pekerjaan dengan keterampilan rendah naik 24 persen atau setara dengan 12 juta.
Pasar bebas ASEAN memungkinkan kaum profesional dengan keahlian khusus, seperti tenaga medis, akuntan, arsitek, insinyur sipil, dan pengacara, untuk bekerja bahkan membuka praktik di negara-negara anggota ASEAN.
Dari sekian banyak negara ASEAN, Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar, yakni 250 juta orang atau 40 persen dari total penduduk ASEAN. Jumlah ini menandakan Indonesia merupakan potensi pasar terbesar sekaligus pemilik sumber daya manusia terbanyak di ASEAN.
,,,
1
2
3
4
Bisa merugikan
Hasil survei Litbang Kompas dua bulan lalu tentang persepsi masyarakat Indonesia terhadap pemberlakuan pasar bebas ASEAN mengungkapkan kekhawatiran publik terhadap kesepakatan MEA. Hampir separuh responden yang terjaring survei tatap muka ini menyatakan MEA lebih merugikan Indonesia. Adapun responden yang menilai menguntungkan hanya satu dari delapan responden.
Persepsi negatif muncul mungkin karena minimnya sosialisasi tentang pasar bebas ASEAN kepada masyarakat, sebagaimana diakui oleh sebagian besar respoden yang tidak mengetahui soal MEA. Dua dari lima responden bahkan mengaku tidak pernah mendengar sama sekali tentang MEA. Sementara itu, hanya satu dari 20 responden yang mengaku tahu dan memahami pasar bebas ASEAN.
Sebagian besar responden khawatir pemberlakuan MEA akan berefek negatif terhadap kehidupan sosial dan ekonomi Indonesia. Kualitas barang dan SDM kalah bersaing, perekonomian bakal lesu, dan pengangguran meningkat.
Pernyataan bernada khawatir tersebut tampaknya didasari oleh keraguan terhadap daya saing SDM Indonesia. Dibandingkan dengan Malaysia, misalnya, Indonesia tertinggal dalam penyiapan kualitas SDM, termasuk kualitas para pengajar di perguruan tinggi. Pemerintah Malaysia dengan berbagai kebijakan di bidang pendidikan menargetkan ada 60.000 doktor pada 2020. Kaum intelektual Malaysia juga dipacu untuk agresif melalukan penelitian, penulisan karya ilmiah di jurnal-jurnal internasional ternama, dan komersialisasi produk hasil penelitian.
KOMPAS/SAIFUL RIJAL YUNUSSiswa sekolah dasar beserta guru di Makassar menyambut sejumlah wali kota dan delegasi ASEAN Mayors Forum 2015 di anjungan Pantai Losari, Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (9/9) sore. Pertemuan Wali Kota se-ASEAN yang kedua ini melahirkan sejumlah kesepakatan, salah satunya membentuk jaringan dan mempererat koordinasi kota-kota se-ASEAN dalam rangka menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
Peluang
Meski nada sumbang lebih mengemuka, di sisi lain masih ada sebagian anggota masyarakat yang optimistis MEA memberikan peluang bagi Indonesia menjadi raja di Asia Tenggara. Sebagian responden survei mengapresiasi pemberlakuan MEA. Mereka optimistis MEA berpengaruh positif terhadap Indonesia, seperti bakal meningkatnya kualitas barang asal Indonesia, kualitas SDM, serta bersaingnya harga barang dan jasa.
Menurut sebagian responden, MEA akan mendorong pengusaha semakin kreatif dalam situasi persaingan yang ketat. Begitu pula para profesional semakin ditantang untuk meningkatkan keterampilan, kompetensi, dan profesionalitas mereka. Hal itu berarti akan meningkatkan persaingan di kalangan masyarakat seperti disuarakan oleh satu dari lima responden.
Kemampuan memanfaatkan tantangan MEA menjadi peluang kemajuan dan perkembangan Indonesia bergantung pada kesiapan pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat secara luas.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Selasa (24/11)
pagi, dunia dikejutkan dengan ditembak jatuhnya pesawat Su- 24 milik AU Rusia
oleh dua pesawat F-16 milik AU Turki di daerah perba tasan Suriah dan Turki,
tepatnya di Yayladagi, Hatay. Menurut penjelasan Mabes Angkatan Bersenjata
Turki, pesawat AU Rusia melewati perbatasan Suriah dan sudah diperingatkan 10
kali untuk keluar dari wilayah Turki sebelum ditembak.
Mabes Angkatan Bersenjata Turki berpendapat, pelanggaran udara oleh Rusia akan
ditindak berdasarkan rule of engagement yang sesuai standar internasional.
NATO, selaku organisasi kerja sama keamanan di wilayah Amerika dan Eropa
--Turki anggota NATO-- juga melihat aksi Turki sebagai tindakan yang sesuai
rule of engagement.
Namun, Rusia berpendapat penembakan pesawatnya tidak berdasar karena pesawat
Su-24 sama sekali tidak menerima peringatan radio seperti yang diklaim AU
Turki. Pesawat Su-24 saat itu sudah di luar perbatasan Turki dan menganggap
aksi Turki sebagai `tikaman dari belakang', bahkan menyebut Turki `sekutu
kelompok teror' di Suriah.
KORAN REPUBLIKA Senin, 30 November 2015, 13:00 WIB
Awal November lalu, pemerintah mengumumkan
proyeksi defisit anggaran 2015 membengkak menjadi 2,6 persen dari produk
domestik bruto (PDB). Padahal, pada asumsi APBN 2015, defisit anggaran yang disetujui
dipatok pada kisaran 1,9 persen dari PDB Indonesia.
Namun, siapa sangka bahwa realisasi penerimaan pajak kita jauh di bawah target.
Target pajak sebesar Rp 1.294,3 triliun sepertinya sangat sulit, jikalau tidak
musykil, tercapai. Per tanggal 4 November 2015, laporan Ditjen Pajak mencatat
penerimaan pajak hanya sekitar Rp 774,4 trilliun atau tidak lebih dari 60
persen target yang ditentukan. Agar anggaran negara tahun ini tidak bocor,
Kementerian Keuangan membuka wacana agar pemerintah kembali berutang.
Persiapan yang diambil pemerintah untuk menambah beban utang negara di tengah
badai resesi ekonomi yang tidak kunjung henti ramai menuai opini masyarakat.
Ada yang menolak dan meminta pemerintah untuk lebih transparan terhadap
pengelolaan anggaran belanja dan penerimaan negara.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Tanggal 23-25 November
kemarin, Jam'iyyah Ahlith Thoriqoh al-Mu'tabarah an-Nahdliyyah (JATMAN)
berkolaborasi dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mengadakan
perhelatan akbar berupa International Conference of Islamic Scholars (ICIS) di
kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Jawa Timur.
Konferensi internasional bertajuk "Up - holding Islam as Rahmatan
li-l'Alamin" ini mengundang para sufi kaliber internasional, di antaranya,
Syaikh Jibril al-Hadad dari Brunei Darussalam, Syaikh Fadil al-Jailani dari
Turki, dan Habib Zeid Abdurrahman Hu sein bin Yahya dari Yaman. Dengan
demikian, konferensi ini sekaligus merupakan "Ajang-Perjumpaan para Sufi
Internasional"
(Multaqa Shufi `Alami).
Profesor digugat. Mengapa dan apanya yang digugat? Ada yang mengatakan jumlah profesor di negeri kita terlalu sedikit (hanya sekitar 5.000 orang).
Yang lain bilang publikasi profesor Indonesia kurang. Bahkan ada yang menyatakan syarat meraih jabatan profesor terlalu mudah. Janganjangan ada yang berpendapat, profesor gajinya besar, tapi kinerjanya tidak beda dengan dosen lain yang bukan profesor.
Yang jelas, dulu profesor banyak yang menderita karena gajinya hanya Rp5 juta per bulan, tetapi di era pemerintahan SBY jabatan profesor diberi apresiasi, yaitu tunjangan guru besar senilai dua kali gaji pokok ditambah tunjangan sertifikasi yang juga diterima dosen-dosen nonguru besar sebesar satu kali gaji pokok. Saat ini banyak profesor yang sudah bisa bernapas lega, tidak lagi dikejar-kejar kebutuhan hidup.
KOMPAS 
