Hajatan Penulis

CATATAN MINGGU

Hajatan Penulis

BRE REDANA

 Cetak | 29 November 2015 120 dibaca  0 komentar

Borobudur Writers & Cultural Festival adalah festival yang amburadul. Besok pagi saya akan tampil pukul sembilan, tapi itu kalau jadwalnya benar. Judul saya belum tahu. Ini dikatakan oleh seniman Desa Mendut, Jawa Tengah, Sutanto, dalam pembukaan BWCF yang mengambil tempat di hotel berbintang di Yogya, minggu kedua November lalu. Petang usai pembukaan, puluhan peserta diangkut bus menuju kawasan Candi Borobudur di Magelang, tempat seluruh rangkaian acara berlangsung selama dua hari.

Mendengar ucapan Sutanto, peserta yang terdiri dari seniman, akademisi, rohaniwan, penulis, dan lain-lain tertawa. Di antara berbagai festival, BWCF boleh jadi merupakan festival yang paling kuat rasa komunitasnya. Tak ada yang tidak memaklumi kekurangannya. Sutanto melanjutkan, ini semua jauh lebih baik dibandingkan dengan acara yang diselenggarakan EO alias event organizer. Dr G Budi Subanar, Ketua Program Magister Ilmu Religi dan Budaya Universitas Sanata Dharma, menyebutnya sebagai hajatan. Sebagaimana layaknya hajatan, orang yang merasa memiliki mengambil perannya sendiri-sendiri.

Komunitas setempat yang terdiri dari para petani di gunung-gunung di sekitar Magelang ambil bagian merayakan festival dengan berbagai cara. Sanggar Cahyo Budoyo dari Dusun Krandegan, desa paling tinggi di lereng Gunung Sumbing, menyediakan diri sebagai tuan rumah bagi para penyair untuk membaca puisi di situ. Mereka menjamu sekitar 150 tamu festival dengan makanan desa yang dimasak ibu-ibu. Tempe goreng langsung dihidangkan begitu diangkat dari penggorengan. Tak ketinggalan buntil daun talas dengan nasi panas, belut sawah, sambal pete, dan lain-lain.

Terorisme dan Negara Gagal

OPINI > ARTIKEL > TERORISME DAN NEGARA GAGAL

KOMARUDDIN HIDAYAT

 Cetak | 28 November 2015 262 dibaca  0 komentar

Dalam suatu obrolan bersama Pak Jusuf Kalla belum lama berselang, ada beberapa pernyataan yang menarik dielaborasi. Di antaranya korelasi antara negara gagal, failed state, dan terorisme.

Dunia Arab yang semasa abad tengah dikenal sebagai pusat peradaban dunia dan belakangan sebagai sumber minyak hari-hari ini justru menjadi wilayah konflik berdarah-darah. Rakyatnya menderita dan sebagian besar mengungsi ke Eropa. Karier politik tokoh-tokoh fenomenal yang dikagumi dan sekaligus ditakuti, seperti Saddam Hussein di Irak, Moammar Khadafy di Libya, dan Hosni Mubarak di Mesir, berakhir mengenaskan. Kekacauan tiada henti juga terjadi di Afganistan, Suriah, dan beberapa negara Arab lain sehingga masuk jebakan negara gagal.

Negara-negara itu pada dasarnya kaya, tetapi pemerintah dan rakyatnya jatuh miskin dan saling bunuh. Dari situasi politis, ekonomis, dan psikologis seperti ini, terasa logis jika bermunculan tokoh-tokoh radikal dengan aura dendam dan amarah. Mereka marah kepada pemerintah dan pihak-pihak asing yang mereka anggap ikut andil bagi kegagalan negaranya. 

Presiden dan Rokok

HASBULLAH THABRANY

 Cetak | 30 November 2015 289 dibaca  0 komentar

Tidak jelas apakah Presiden Joko Widodo menyadari risiko masa depan dari investasi industri rokok sekarang. Sekembalinya Presiden Jokowi berkunjung ke Amerika bulan lalu, Sekretariat Negara dalam lamannya merilis komitmen investasi lebih dari 15 miliar dollar AS. Yang menarik adalah di situ termasuk investasi 1,9 miliar dollar AS (lebih dari Rp 25 triliun) Philip Morris, sebuah industri rokok.

DIDIE SW

Kini Philip Morris menguasai lebih dari 30 persen pangsa pasar rokok yang bernilai lebih dari Rp 300 triliun setahun. Sebelum keberangkatan Presiden, isu tentang itu sudah beredar. Para penggiat pengendali rokok melihat investasi Philip Morris akan menjadi beban biaya kesehatan dan kerusakan generasi muda masa depan. Kedekatan Istana dengan industri rokok sesungguhnya bukan hal baru. Di zaman Orde Baru, Presiden Soeharto biasa membagikan dua kotak rokok kepada tamu atau undangan rapat di Istana. Dari semua presiden yang pernah memimpin negeri ini, hanya Presiden Habibie yang memiliki keberpihakan kendali rokok yang jelas.

Pemuda dan Bangsa Pesimistis

RADHAR PANCA DAHANA

 Cetak | 30 November 2015 319 dibaca  0 komentar

Selain mengesankan, secara substansial saya menyetujui pandangan yang ditulis Dr Boediono tentang "Manusia dan Bangsa" (Kompas, 13 November 2015) yang sekaligus mengafirmasi kecendekiawanan dan visi kenegarawanan mantan wakil presiden itu, melebihi spesialisasi ilmu yang melekat padanya.

Pada inti dan pada akhirnya, proses apa pun yang berada dalam ruang kebudayaan, termasuk pembangunan sebuah bangsa/negeri, adalah menghasilkan manusia yang mampu mengeksplorasi dan mengaktualisasi hingga tingkat optimum potensi keilahiannya sehingga ia memiliki keluhuran dan kemuliaan sebagaimana ia harusnya ada (dan diciptakan).

Meskipun demikian, sejarah modern (terlebih pascamodern) negara-negara dunia. Realitas global mutakhir seperti menawarkan hanya satu kategori masalah, dalam jumlah tak terhitung, hari ke hari, dan datang tiada henti: kritis atau emergensial. Tidak ada pemimpin negara di atas muka bumi ini yang memiliki cukup waktu untuk mengendapkan atau mengontemplasi semua masalah, untuk mendapatkan substansi atau proyeksi futuristik, misalnya, sehingga membuat mereka tidak memiliki pilihan kecuali: penyikapan atau tindakan yang pragmatis, sebagian bahkan oportunistis. Seorang menteri yang dekat dengan Presiden Joko Widodo mengekspresikan situasi tersebut sebagai "perang setiap hari" di seputaran kamar-kamar kerja Istana Merdeka. Kamar-kamar di mana negosiasi dan diplomasi pragmatis-dan oportunistis-terjadi antara pemerintah dan pihak "lain".

Kekuasaan dan Godaan

M ALFAN ALFIAN

 Cetak | 30 November 2015 204 dibaca  0 komentar

Nearly all men can stand adversity, but if you want to test a man's character, give him power.

JITET

Abraham Lincoln

Kutipan dari salah satu presiden legendaris Amerika Serikat di atas lazim dikemukakan dalam pembicaraan tentang kekuasaan dan godaan.

Bahwa "semua orang tahan dengan kesengsaraan, tetapi apabila ingin mengetahui karakter seseorang, berilah dia kekuasaan". Lincoln menempatkan kekuasaan sebagai ujian, apakah pemegang kekuasaan berkarakter pemimpin sejati atau imitasi.

Sudah banyak "dalil kekuasaan" yang selaras dengan itu. Paling terkenal, barangkali, aksioma Lord Acton, "Kekuasaan cenderung diselewengkan oleh pemegangnya dan kekuasaan mutlak sudah pasti menyeleweng". Juga, misalnya, Al Ghazali yang menyitir kekuasaan itu memabukkan, pemegangnya baru sadar ketika kekuasaan sudah tidak lagi ada dalam genggaman.

Menjaga Kehormatan Dewan

OCE MADRIL

kompaS Cetak | 1 Desember 2015 158 dibaca  1 komentar

Kemanjuran Mahkamah Kehormatan Dewan sedang diuji. Tak tanggung-tanggung, MKD menghadapi kasus besar yang melibatkan orang kuat di DPR.

Sang komandan diduga terlibat dalam percaloan saham, permintaan saham serta pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden. Pelapor kasus ini juga bukan sembarang orang: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Dari sisi obyek perkara dan aktor yang terlibat, kasus ini sungguh merupakan kasus yang amat besar dan serius.

Namun, tampaknya MKD masih gagap dalam menangani perkara besar ini. Terlihat dari perdebatan teknis yang dapat mengganggu kelanjutan kasus ini. Ada dua hal yang diperdebatkan, yakni kedudukan hukum pengadu dan alat bukti. Senyatanya, aturan beracara di MKD cukup sederhana. Ia jadi rumit dan bertele-tele karena kasus terkait politisi kuat yang sedang berkuasa.

Pilkada Serentak dan Kualitas Demokrasi

WAWAN SOBARI

 Cetak | 30 November 2015 148 dibaca  0 komentar

Di luar aspek teknis, pilkada serentak 2015 mempertaruhkan kredibilitas demokrasi sebagai pilihan konstitusional pasca Orde Baru. Pilkada serentak di 269 daerah diharapkan mampu meningkatkan kualitas demokrasi.

Faktanya, masih ada kekeliruan berpikir terkait pengukuran keberhasilan pilkada. Komisi Pemilihan Umum dan pemerintah lebih banyak menyoroti kesiapan dan keberhasilan teknis penyelenggaraan. Misalnya, kesiapan logistik dan daftar pemilih, penghitungan suara, kerangka hukum pemilu, pengaturan kampanye, dan manajemen kepemiluan.

Keberhasilan pemilu sebenarnya bisa diukur melalui kontribusi jangka panjang terhadap perbaikan kualitas demokrasi. Penyelenggaraan pemilu diyakini akan meningkatkan kualitas partisipasi warga, daya saing antarentitas politik (competitiveness) dan kebebasan publik dalam menyuarakan kepentingan. Dengan itu, keberhasilan pemilu tak sekadar memenuhi target-target administratif-proses daripada substantif-hasil. Perspektif apa yang tepat dalam mengukur kualitas demokrasi setelah pilkada serentak?