Perlambatan Ekonomi & Countercyclical-Policy

Koran SINDO
Senin, 11 Mei 2015 − 09:32 WIB

Prof Firmanzah PhD
Setelah Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal I 2015 yang jauh di bawah target pemerintah, yaitu sebesar 4,71%, pertanyaan berikutnya, what next,akan sangat tergantung dari kesigapan pemerintah dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang bersifat countercyclical.

Kebijakan ekonomi countercyclical sangat dibutuhkan saat ini dan ditujukan untuk melawan tren perlambatan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, paket kebijakan ekonomi dapat mencegah perlambatan lebih dalam ekonomi nasional di tengah perlambatan perekonomian kawasan dan global.

Paket kebijakan countercyclical dapat difokuskan untuk mempertahankan daya beli masyarakat, mencegah terjadinya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK), stimulus pajak agar industri dan dunia usaha lebih bergairah, memperbesar belanja negara, meningkatkan gaji pegawai negeri, dan memperkuat daya tahan sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Praperadilan di Indonesia

Koran SINDO
Senin, 18 Mei 2015 − 11:06 WIB

Romli Atmasasmita

Persoalan serius dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia pascaputusan praperadilan perkara BG dan IAS adalah ketentuan mengenai praperadilan, tidak lagi ketentuan mengenai hukum pembuktian semata-mata karena putusan praperadilan dapat mencegah ketidakadilan pencari keadilan dari tindakan sewenang-wenang penyidik.

Putusan praperadilan, sekalipun bukan forum pembuktian atas kesalahan terdakwa, memiliki nilai HAM tertinggi dibandingkan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Ketentuan praperadilan dimasukkan dalam KUHAP Tahun 1981 sejatinya merupakan upaya para ahli hukum yang diinisiasi antara lain oleh, Adnan Buyung Nasution, pengacara terkemuka ketika itu, petinggi Polri seperti Awaludin Djamin dan Purwoto Gandasubrata (almarhum) serta Ketua MA dan Kejaksaan.

Momentum Pembubaran Petral

Tajuk rencana Kompas Cetak | 18 Mei 2015

Perintah Presiden mengaudit anak perusahaan Pertamina, Petral, membangun harapan akan pemberantasan korupsi di sektor energi.

Pertamina Energy Trading Ltd (Petral) adalah anak perusahaan PT Pertamina (Persero) yang ditugasi jual beli minyak mentah dan produk minyak milik Pertamina. Dalam praktik, Petral dan anak perusahaannya, Pertamina Energy Services Pte Ltd (PES), memasok sekitar sepertiga kebutuhan minyak Pertamina setiap hari. Sisanya diproduksi Pertamina di dalam negeri. 

Masalah Kepemimpinan Parpol

 M Alfan Alfian

KOMPAS Cetak | 18 Mei 2015 250 dibaca 1 komentar

Beberapa bulan lalu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sebagai partai berkuasa telah menggelar kongres yang mengukuhkan kembali Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umumnya.

Demikian pula dengan Partai Amanat Nasional (PAN), di mana Zulkifli Hasan sebagai kandidat penantang mengalahkan petahana Hatta Rajasa. Partai Bulan Bintang (PBB) juga telah selesai menggelar muktamar dengan ketua umum terpilih Yusril Ihza Mahendra.

Sementara dua partai politik, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Golongan Karya (Golkar), terbelah dalam dualisme kepengurusan dalam versi kongres yang berbeda-beda. Bulan ini, Partai Demokrat menggelar kongres, di mana Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terpilih menjadi ketua umum. Apa yang bisa digarisbawahi dari fenomena kongres-kongres parpol?

Memeritokrasi Aklamasi Parpol

 Fenomena ini tampaknya akan terus dilanjutkan Partai Demokrat dalam Kongres di Surabaya pada 11-13 Mei.

Sinar Harapan 12 Mei 2015 

  Aminuddin

inShare

/

Salah satu problem terbesar partai politik (parpol) di Tanah Air adalah mandeknya sirkulasi regenerasi. Parpol masih dihiasi wajah lama di struktural parpol. Hal yang paling kentara adalah proses pemilihan ketua umum parpol yang acap kali dilaksanakan secara aklamasi. Fenomena aklamasi sudah tidak lagi bersemayam di lingkaran partai veteran, seperti Golkar dan PDIP. Namun, ini sudah menjalar ke partai-partai yang notabene masih seumuran jagung dalam perpolitikan Indonesia.

Fenomena ini tampaknya akan terus dilanjutkan Partai Demokrat dalam Kongres di Surabaya pada 11-13 Mei. Kuatnya suara kader yang dialamatkan kepada Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengindikasikan bahwa aklamasi tidak dapat dihindarkan. Meskipun ada desas-desus Marzuki Alie akan mencalonkan diri sebagai calon ketua umum, itu tampaknya harus dikubur dalam-dalam karena SBY masih menginginkan kursi nomor satu di internal parpol berlambang Mercy tersebut.

Isra Miraj, Membangun Pendidikan yang Toleran

Sekolah harus menjadi sumber lahirnya rasa aman dan rasa bahagia, jangan sampai ada kebencian.

Sinar Harapan, 15 Mei 2015

  Siti Muyassarotul Hafidzoh OPINI dibaca: 278

inShare

Antara / Foto

DAKWAH-Ummi Pipik yang juga istri almarhun Ustaz Jeffi memberikan dakwah umum bertemakan indahnya syukur di lapangan Blangpadang, Banda Aceh, Aceh, Rabu (13/5). Dakwah umum oleh Ummi Pipik dan KH Ust Erick Yusuf yang dihadiri ribuan warga tersebut dalam rangka memperingati HUT ke-810 Kota Banda Aceh dan Isra Miraj.

Peringatan Isra’ Miraj 2015 menjadi momentum sangat strategis bagi dunia pendidikan di Indonesia untuk membangun pendidikan toleran. Isra’ Miraj bukan sekadar acara seremonial, melainkan refleksi kritis untuk menemukan kembali saripati ajaran beragama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sangat tepat kalau dijadikan spirit menemukan strategi baru dalam melahirkan kehidupan yang toleran-transformatif. 

PAN dengan Nyawa Baru

KOLOM

Home > Kolom > Resonansi

PAN dengan Nyawa Baru

Friday, 15 May 2015, 06:00 WIB

Komentar : 1

Republika/Daan

Nasihin Masha

A+ | Reset | A-

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Nasihin Masha

Pada Kamis (7/5) malam, Partai Amanat Nasional (PAN) menggelar pelantikan kepengurusan yang baru, periode 2015-2020. Acaranya digelar di Balai Sudirman. Tempat ini relatif mewah dan biasa digunakan untuk acara pernikahan kelas atas. Memang tempat ini tak semewah Jakarta Convention Center.

Salah satu keistimewaan acara ini adalah karena dihadiri hampir oleh semua pimpinan partai. Ini untuk kali pertama terjadi sejak terbelah ke dalam Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH).