Tugas Paling Sulit Seorang Hakim

Adi Andojo Soetjipto

Kompas cetak| 24 Oktober 2015

- The most difficult question a judge has to decide is what sentence he should impose on an offender he found guilty -

Ungkapan tersebut pernah diucapkan oleh seorang hakim, saya lupa namanya, yang melekat di benak saya sampai sekarang.

Sebagai seorang mantan hakim yang pernah bertugas di pengadilan paling bawah (pengadilan negeri) sampai paling atas (Mahkamah Agung) selama 40 tahun, saya sangat setuju dan bisa meresapi apa yang diucapkan oleh hakim tersebut. Memang, yang paling sulit yang dihadapi seorang hakim dalam melaksanakan tugas adalah ketika dia harus menjatuhkan putusan hukuman apa dan berapa berat terhadap terdakwa yang telah dinyatakan terbukti bersalah.

Di sinilah indra keenam hakim akan turut bicara. Dia akan mempertimbangkan banyak sekali hal, seperti umur terdakwa, profesinya, jenis kelaminnya, motifnya apa, dan banyak lagi. Dari situlah dia akan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Suriah di Simpang Jalan

A Agus Sriyono

Kompas Cetak | 10 Oktober 2015  

Serangan militer Rusia sejak 30 September 2015 ke berbagai wilayah di Suriah memicu ketegangan baru antara Rusia dengan Amerika Serikat. Serangan ini merupakan wujud dukungan Rusia terhadap Presiden Bashar al-Assad.

Para pejabat AS yakin serangan Rusia tidak diarahkan pada kelompok Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS), melainkan kaum  pemberontak anti pemerintah. Pemberontak dari berbagai faksi di Suriah memperoleh dukungan AS dan koalisinya.

TNI dalam Dua Indeks

Dedi Haryadi

Kompas Cetak | 10 Oktober 2015

Negara mana yang paling kuat militernya ? Ini daftar 20 negara terkuat di dunia yang baru saja diliris  Global Firepower (GFP): Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, India, Inggris, Perancis, Korea Selatan, Jerman, Jepang, Turki, Israel, Indonesia,  Australia, Kanada, Taiwan, Italia, Pakistan, Mesir, Polandia, dan Thailand.  Indonesia  di urutan ke-12. 

Peringkat ini disusun oleh Global Firepower berdasarkan indeks kekuatan (power index) perang konvensional yang mereka kembangkan sendiri.  Ada enam faktor kekuatan  utama yang membentuk indeks ini, yaitu  sumber daya manusia (SDM), angkatan darat, angkatan udara, angkatan laut,  sumber daya alam (SDA) khususnya minyak, logistik, keuangan, dan geografis. 

"Kejutan" Tahun Pertama

Satu Tahun Jokowi-JK

Saldi Isra

kompas Cetak | 19 Oktober 2015

"Kami berkomitmen untuk membangun politik legislasi yang jelas, terbuka, dan berpihak pada pemberantasan korupsi, penegakan hak asasi manusia, perlindungan lingkungan hidup, dan reformasi lembaga penegak hukum."

Komitmen ini merupakan janji pertama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla pada sembilan agenda prioritas (angka 4) ihwal penegakan hukum yang tertuang dalam Nawacita.

Tak sampai di situ, guna memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum, Jokowi-Kalla menegaskan komitmen khusus dalam agenda pemberantasan korupsi. Hal itu tertuang dalam janji kedua agenda prioritas keempat: "Kami akan memprioritaskan pemberantasan korupsi secara konsisten dan tepercaya dengan memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi".

Rusia, AS, dan Suriah

tajuk rencana > Rusia, AS, dan Suriah

kompas Cetak | 19 Oktober 2015

Sungguh malang nasib yang menimpa Suriah. Ibarat kata, negeri itu sudah jatuh tertimpa tangga; menjadi ajang perta-rungan kekuatan besar.

Sulit untuk tidak mengatakan bahwa Suriah telah menjadi mandala proxy war, perang proksi, tidak hanya antara Rusia dan AS, tetapi juga antara Turki dan Kurdi, antara Arab Saudi dan Iran. Apa yang terjadi di Suriah bukan lagi sekadar perang saudara, perang sektarian, tetapi sudah menjadi perang multi-proksi, yang melibatkan sejumlah negara yang bertarung untuk mempertahankan atau memenuhi kepentingan nasionalnya.

Memang, beberapa waktu lalu, Presiden AS Barack Obama mengatakan tidak akan membiarkan konflik yang terjadi di Suriah menjadi perang proksi antara AS dan Rusia. Akan tetapi, kenyataan di lapangan berkata lain.

Dalam Pusaran Kontradiksi

Satu Tahun Jokowi-JK

Wawan Mas’udi

KOMPAS Cetak | 20 Oktober 2015

Terpilih sebagai presiden setahun yang lalu, Joko Widodo (Jokowi) adalah titik temu variasi kepentingan dan harapan politik yang tidak sepenuhnya selaras, dan bahkan berpotensi saling bertabrakan. 

Ia menjadi harapan masyarakat sipil demi jaminan keberlanjutan demokrasi dan iklim kebebasan, sekaligus menjadi pertaruhan partai-partai politik yang secara alamiah haus kekuasaan.

Ia menjadi tumpuan kelompok bisnis dan pengusaha demi lingkungan ekonomi yang menjamin membesarnya keuntungan, sekaligus tumpuan kaum buruh demi perbaikan kesejahteraan dan kelompok masyarakat sipil yang mengedepankan ekonomi berkelanjutan. Tegasnya, Jokowi didukung berbagai kelompok yang secara natural kontradiktif dan punya agenda asimetris, tetapi terhimpun dalam satu solidaritas pragmatis untuk mengalahkan Prabowo Subianto.

Setahun Nawacita Politik

Satu Tahun Jokowi-JK

Azyumardi Azra

Kompas Cetak | 20 Oktober 2015  

Setahun Nawacita. Hasil apa saja yang dicapai pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla selama satu tahun ini, khususnya dalam bidang politik? Tolok ukur yang berdasar adalah Nawacita, khususnya menyangkut politik yang menjadi kerangka dasar pemerintahan Jokowi-Kalla. Dari Sembilan Gatra Nawacita, setidaknya ada lima yang terkait langsung dengan politik. Pencapaian tiap-tiap gatra itu terlihat masih jauh dari harapan.

Gatra pertama Nawacita terkait politik adalah menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman bagi semua warga negara melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang tepercaya, dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.