Penegakan Hukum dan Demokrasi

MASDAR HILMY

KOMPAS Cetak | 9 April 2015 233 dibaca  1 komentar

Bahwa penegakan hukum merupakan salah satu pilar penting bagi kualitas demokrasi merupakan aksioma normatif yang tidak terbantahkan.

JITET

Keduanya ibarat dua sisi dari satu koin uang yang sama, tak dapat dipisahkan satu dari yang lain. Penegakan hukum merupakan roh demokrasi. Begitu pula sebaliknya, demokrasi menjadi tubuh bagi penegakan hukum. Namun, profil demokrasi dan penegakan hukum seperti apa yang dibutuhkan, belum tentu menjadi pengetahuan dan kesadaran bersama.

Dalam konteks ini, Guillermo O'Donnel (2004: 32) menegaskan, tidak sembarang penegakan hukum dapat membuat demokrasi berkualitas. Penegakan hukum yang dibutuhkan oleh demokrasi yang sehat adalah penegakan hukum yang imparsial, impersonal, dan tidak tendensius. Penegakan hukum yang demikian pada gilirannya akan menjamin terpeliharanya hak-hak politik warga, kebebasan sipil, dan akuntabilitas publik yang dapat mengafirmasi kesederajatan politik seluruh warga negara serta mencegah terjadinya instrumentalisasi penegakan hukum.

Pertanyaan Sudharmono

EMIL SALIM

KOMPAS Cetak | 15 April 2015 250 dibaca  4 komentar

Birokrat suka menerjemahkan "suatu aktivitas" dalam bentuk "proyek pembangunan" karena sifatnya konkret dan memudahkan penuangannya dalam wujud nilai anggaran. Lebih-lebih jika ada dana ekstra-budgeter, "lahirlah" macam-macam usul proyek pembangunan untuk disetujui presiden.

Hukum yang Letih

IMAM ANSHORI SALEH

 kompas cetak| 15 April 2015

Kian nyaring terdengar keluhan masyarakat bahwa di negeri ini hukum dan keadilan semakin jauh dari harapan. Keadilan menjadi ”barang” mahal.

Hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas, dan berbagai keluhan masyarakat lainnya yang bernada pesimistis. Kalau hal ini ditanyakan kepada para praktisi hukum, apalagi kepada akademisi, mereka akan menjawab dengan tangkas: yang menjadi persoalan bukan hukumnya, melainkan para pelaksananya alias penegak hukumnya.

Deparpolisasi Pemerintah

MIFTAH THOHA

kompas Cetak | 16 April 2015

Deparpolisasi pemerintah, istilah ini begitu menyengat ingatan saat pidato politik Megawati Soekarnoputri- Ketua Umum PDI Perjuangan terpilih di Kongres PDI Perjuangan IV-disampaikan pada Kamis (9/4) di Bali. Deparpolisasi pemerintah memiliki arti, ada upaya  untuk menghilangkan peran partai politik di dalam proses pemerintahan.

Aktor Ekonomi Akar Rumput

FACHRY ALI

KOMPAS Cetak | 17 April 2015

Abun (Bunyamin), reparator arloji di sebuah sudut Jakarta Timur, pamit—dari jadwal latihan pingpong—pulang ke Tasikmalaya. ”Bolehkah saya titip sesuatu untuk anak-anak Kang Daud?” ujar saya. ”Dengan senang hati,” jawab Abun.