Gudang Artikel dan Opini: 10/30/15

Friday, October 30, 2015

Membendung Gelombang PHK

KORAN JAKARTA\| Rabu, 21 Oktober 2015 02:00:10




Foto: KORAN JAKARTA/ONES Oleh Achmad Maulani Rasanya terlalu tergesa-gesa dan cenderung reaksioner ketika Presiden Jokowi mengatakan tidak ada PHK dalam kondisi perekonomian saat ini. Ini bertolak belakang dengan data Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi ada PHK 43.000 orang lebih. Angka September itu naik 65% dari 26.500 korban PHK per Agustus 2015. Sejumlah pemerintah daerah juga telah melaporkan angka PHK. DKI Jakarta 1.546 orang, Banten (7.294), Jawa Barat (7.779), Jawa Tengah (3.370), Jawa Timur (5.630), Sumatera Utara (398), Kepulauan Riau (6.347), dan Kalimantan Timur (10.721). Di saat bersamaan pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaaan mencapai 1,9 triliun rupiah dari 200 ribu orang yang mengajukan pencairan. Pencairan dilatarbelakangi problem himpitan ekonomi.

Sang Model

Catatan Arswendo

|KORAN JAKARTA Sabtu, 31 Oktober 2015 02:00:06

Ketika Adam, manusia pertama di bumi, memetik daun untuk menutupi bagian tubuhnya yang telanjang, juga tubuh Hawa, ketika itu tercipta model pertama kalinya. Peristiwa yang terus berkembang dengan penemuan pakaian, sampai kemudian menjadi industri busana. Salah satu profesi yang terangkat ke permukaan adalah desainer, sang perancang. Dan yang sering lebih menarik perhatian adalah sang model. Atau memperagakan pakaian, juga dikenal sebagai peragawati. Namun istilah model lebih popular. Barang kali lebih pendek pengucapannya, barang kali punya banyak makna. Karena model bisa dikaitkan dengan lukisan—misalnya menjadi model lukisan. Biasanya untuk pelajaran anatomi.

Model juga berarti barang tiruan dengan ukuran yang lebih kecil dari aslinya. Misalnya model rumah atau model pesawat terbang. Model dalam artian orang yang pekerjaannya memperagakan contoh pakaian termasuk dalam sorotan besar. Banyak yang terkait dengan nama besar—yang berarti juga bayaran besar melebihi gaji menteri, banyak yang merangkap kerja sebagai artis, atau seleb yang sekaligus model iklan. Lobi dan hasil gaulnya juga kelas tinggi—kalau tidak tinggi sekali.

Mengamankan Dana Desa

KORAN JAKARTA, 29 OKTOBER 2019

OLEH TRISNO YULIANTO

Implementasi penyaluran Dana Desa memasuki termin ketiga November 2015 ini. Dari total dana desa 20,7 triliun rupiah dari APBN Perubahan 2015, sebesar 80% telah dicairkan Kementerian Keuangan ke rekening daerah untuk selanjutnya ditransfer ke rekening Bendahara Desa.

Progress penyaluran dana desa (DD) berbeda di setiap daerah. Penyaluran ke luar Jawa banyak lambat. Misalnya, untuk desa-desa di Indonesia Timur rata-rata baru 40-50%. Keterlambatan penyaluran dan penyerapan DD karena pemerintah desa tidak siap memenuhi syarat administratif semacam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan legalisasi peraturan desa tentang APBDes. Laporan penggunaan DD termin pertama dan kedua juga lambat.

DD sendiri disalurkan ke seluruh desa (74.012 desa). Rata-rata tiap desa menerima 250 juta rupiah. Dalam skema UU No 6 Tahun 2014 DD untuk operasional pemerintah, program pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat desa.

KORAN JAKARTA, RABU 28 OKTOBER 2015
OLEH HEMAT DWI NURYANTO
Tema Hari Sumpah Pemuda ke-87 Tahun 2015 adalah Revolusi Mental untuk Kebangkitan Pemuda Menuju Aksi "Satu untuk Bumi." Ini relevan dengan kondisi sekarang yang menuntut segenap pemuda berevolusi mental untuk menghadapi persaingan global. Sumpah Pemuda menjadi inisiatif luar biasa Perhimpunan Pelajar-pelajar Indonesia (PPPI) 87 tahun lalu yang menjadikannya tonggak kokoh persatuan Indonesia. Aktualisasi semangat Sumpah Pemuda kini menjadi penting, lantaran bangsa membutuhkan inisiatif besar untuk menghadapi globalisasi. Persaingan ideologi telah berganti menjadi kompetisi inovasi antarbangsa. Apalagi planet bumi kondisinya semakin crowded sehingga perlu inisiatif untuk melahirkan berbagai solusi cerdas. Melihat kondisi global seperti itu, “Indonesian Incorporated” sekarang membutuhkan tokoh-tokoh zeitgeist, yang benar-benar mampu mengendalikan semangat zaman dengan berbagai inovasi. Tokoh-tokoh itu harus mampu menciptakan economic value sebesar-besarnya bagi negeri kaya sumber daya ini.

Perdagangan Trans Pacific Partnership (TPP)

SINAR HARAPAN 30 Oktober 2015

Oleh : Retnowati Abdulgani

Satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) diliputi a basket of case atau segudang persoalan, antara lain masalah kabut asap yang terjadi selama 17 tahun, negosiasi perpanjangan operasi PT Freeport Indonesia (PTFI), hingga peraturan baru deregulasi perbankan. Semua ini menjadi pemberitaan media massa dalam dan luar negeri.

Analisis pers luar negeri yang berbobot dari Financial Times, International New York Times menarik perhatian saya yang lama tinggal di luar negeri, tetapi dengan bangga masih berwarga negara Indonesia. Pada 15-19 Agustus 2014, saya mengunjungi PT Freeport Indonesia dalam rangka menulis buku. Di 14 Agustus tengah malam, saya terbang dari Jakarta dengan Airfast melalui Makassar ke Timika. Ini penerbangan khusus untuk karyawan dan kontraktor PTFI.

Pesan Komunikator Politik

Kedaulatan Rakyat, Sabtu, 24 Oktober 2015

Dr Lukas S Ispandriarno

MEDIA massa dan media sosial menyebarkan pesan komunikator politik Senayan berupa usulan revisi Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Penolakan datang dari warga masyarakat sebagai elemen penting komunikasi politik. Yang menarik, di tengah kehebohan itu, seorang anggota parlemen Indonesia terpilih sebagai Presiden GOPAC (Konferensi Global Parlemen Anti-Korupsi).

Komunikasi politik adalah proses interaksi bagi perpindahan informasi di antara para politisi, media berita dan publik. Proses ini bekerja menuju ke bawah dari lembaga pemerintah kepada warga, secara horisontal menghubungkan aktor politik dan bergerak ke atas dari opini publik ke arah kekuasaan (Pippa Noris, 2004).

Kedaulatan Rakyat, Sabtu, 31 Oktober 2015

Drs Y Sri Susilo MSi

'JOKOWINOMICS' merupakan istilah yang penulis gunakan untuk kebijakan ekonomi yang telah dijalankan Pemerintahan Jokowi. Dan apa yang dilakukan pada awal, cukup menarik. Seperti menghapus/mengurangi subsidi BBM di awal Januari 2015. Kebijakan yang tidak populer berani diambil Presiden Jokowi. Subsidi BBM yang hampir mencapai Rp 300 triliun pertahun dikurangi secara signifikan dan dialihkan untuk pembangunan infrastruktur ekonomi serta subsidi untuk kesejahteraan rakyat (khususnya sektor pendidikan dan kesehatan).

Subsidi BBM akhirnya memang harus dihapus karena alasan yang rasional. Pertama, subsidi BBM tidak tepat sasaran. Masyarakat yang berpenghasilan tinggi menikmati subsidi BBM lebih besar. Kedua, subsidi menyebabkan harga BBM lebih rendah dan mendorong masyarakat mengkonsumsi secara berlebihan (overconsumption). '

Gudang Artikel dan Opini