Dari Mana Asal Duit Para Youtuber?

Dari Mana Asal Duit Para Youtuber?

kompas Kamis, 17 September 2015 | 06:07 WIB

Didit Putra Erlangga Rahardjo/KOMPAS Para Youtuber berpose pada salah satu sudut di acara Youtube Happy Hour Jakarta, Jumat (26/12/2014).

Oleh Dedy Dahlan
@dedydahlan
KOMPAS.com - Google pasti punya dukun yang sangat sakti, atau mungkin intuisi bisnis yang sangat kuat, waktu mereka memutuskan membeli YouTube pada tahun 2006. YouTube yang pada saat itu hanyalah sebuah situs kecil independen yang baru berumur setahun, dibeli dengan harga bombastis 1,65 miliar dollar AS atau setara Rp 23,76 triliun (kurs Rp 14.000 per dollar AS)  yang membuat seluruh dunia kaget. Emang seistimewa itukah?
Namun pertanyaan tentang keistimewaan YouTube itu terjawab dengan hampir segera, karena sejak pembeliannya hingga saat ini, YouTube telah menjadi nama terbesar di dunia internet! Nama yang bukan hanya menghasilkan uang jauh lebih besar untuk Google, tapi juga untuk sebagian besar penggunanya!
Baik direncanakan atau tidak, YouTube berkembang menjadi semacam industri tersendiri, dengan pengguna yang dapat menjadikan YouTube sebagai lahan untuk peluang mendapatkan income, atau bahkan sebagai profesinya!

Rakyat Miskin Bertambah

Tajuk Sindo Edisi 17-09-2015

Rakyat Miskin Bertambah

Hiruk-pikuk suasana pusat perbelanjaan di salah satu kota satelit sebagai kota penyangga wilayah Jakarta sama sekali tidak mencerminkan suasana perekonomian nasional yang sedang muram dihajar mata uang Negeri Paman Sam.

Tawa dan canda riang pengunjung kafe dan restoran lintas negara seakan tak ada yang perlu dicemaskan mengenai daya beli masyarakat yang melemah. Padahal, tak jauh dari pusat perbelanjaan megah yang bertaburkan penerangan berwarna-warni itu, masih banyak masyarakat yang sulit memenuhi kebutuhan standar, misalnya untuk makan tiga kali sehari karena sulitnya mencari pekerjaan setelah mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagai dampak perlemahan perekonomian nasional.

Analisis Politik Yudi Latif

Kedudukan Tanpa Kehormatan

 Kompas Cetak | 15 September 2015   

Banyak orang mencari kehormatan dalam gelar dan jabatan tanpa memenuhi nilai-nilai prinsipil dan tanggung jawab dari kedudukannya. ”Aib terbesar,” kata Juvenalis, ”ketika kamu lebih mementingkan kehidupan ketimbang harga diri, sementara demi kehidupan itu sendiri engkau telah kehilangan prinsip-prinsip kehidupan.”

Kompas/Raditya HelabumiYudi Latif

Sutan Sjahrir, salah seorang negarawan- pemikir terbaik bangsa ini, sejak lama meri- saukan fenomena seperti itu. Dalam catatan harian dari balik penjara, dengan nama sa- maran Sjahrazad, yang dibukukan dalam Renungan Indonesia, Bung Sjahrir menulis, ”Bagi kebanyakan orang-orang kita ’yang bertitel’—saya pakai perkataan ini akan pengganti ’intelektuil’, sebab di Indonesia ini ukuran orang bukan terutama tingkat penghidupan intelek, akan tetapi pendidikan sekolah—bagi ’orang-orang yang bertitel’ itu pengertian ilmu tetap hanya pakaian bagus belaka, bukan keuntungan batin. Bagi mereka ilmu itu tetap hanya suatu barang yang mati, bukan hakekat yang hidup, berubah-ubah dan senantiasa harus diberi makan dan dipelihara.”

Revolusi Kebijakan Penganggaran

Boediarso Teguh Widodo

Kompas Cetak | 17 September 2015   512 dibaca 0 komentar

Dalam penyusunan RAPBN 2016 ada perubahan mendasar terhadap strategi kebijakan fiskal dan politik anggaran. Salah satunya yang cukup revolusioner adalah reformulasi kebijakan penganggaran transfer ke daerah dan dana desa.

Perubahan kebijakan penganggaran transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) pada RAPBN 2016 tersebut tidak hanya bersifat transformasional, melainkan juga sangat radikal dan fundamental. Selain merupakan instrumen kebijakan yang tepat dalam mewujudkan misi ”membangun Indonesia dari pinggiran”, sekaligus lebih memperkuat jati diri Indonesia sebagai negara yang konsisten melaksanakan asas otonomi daerah dan desentralisasi dalam wadah NKRI.

Sebagaimana disampaikan Presiden dalam pidato pengantar penyampaian RAPBN 2016 dan Nota Keuangan 14/8/2015, ada empat langkah perubahan fundamental dalam kebijakan TKDD mulai 2016. Pertama, meningkatkan alokasi anggaran TKDD sehingga lebih besar dari anggaran belanja kementerian dan lembaga (K/L), agar lebih mencerminkan ciri Indonesia sebagai negara yang menjalankan desentralisasi fiskal penuh.

Deregulasi dan Kebijakan Industri

A Prasetyantoko

Kompas Cetak | 15 September 2015 456 dibaca 0 komentar

Ekonom terkemuka Universitas Harvard, Dani Rodrik, menulis artikel kembalinya kebijakan industrial pasca krisis hebat 2008. Perdana Menteri Inggris Gordon Brown menyebutnya sebagai cara menciptakan pekerjaan berketerampilan tinggi, sementara Presiden Perancis kala itu, Nicolas Sarkozy, memaknainya sebagai upaya untuk mempertahankan pekerjaan di tengah perlambatan perekonomian. 

Dalam konteks negara berkembang, Kepala Ekonom Bank Dunia Justin Lin menyebut kebijakan industrial sebagai upaya mempercepat perubahan struktural. Argumen Rodrik, kebijakan industrial kembali saat ekonomi dilanda resesi. Kebijakan industrial pernah dianggap usang seiring menguatkan Konsensus Washington yang mengharamkan segala macam campur tangan pemerintah dalam mempromosikan pertumbuhan melalui percepatan transformasi struktural.

Di Indonesia, argumen sejenis dikenal dengan istilah Hukum Sadli. Sederhananya, saat terjadi resesi, relaksasi kebijakan industri diperlukan agar dinamika ekonomi terangkat kembali. Atas argumen inilah, kebijakan pemerintahan Joko Widodo sering dianggap bercorak anomali; tatkala perlambatan ekonomi terjadi, justru diikuti dengan serangkaian pengetatan kebijakan industri. Namun, anomali tersebut berubah haluan pasca diumumkannya paket kebijakan deregulasi, minggu lalu.