Pramoedya Ananta Toer dan Tahanan Pulau Buru

Hasan Kurniawan

Koran Sindo Minggu,  26 April 2015  −  05:05 WIB

PEMBUNUHAN dan penangkapan besar-besaran terhadap anggota dan simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI) dilakukan hanya beberapa hari sejak kudeta Dewan Revolusioner yang gagal, pada 1 Oktober 1965.

Seperti diketahui, dalam kudeta itu tujuh orang jenderal pucuk pemimpin Angkatan Darat (AD) tewas dibunuh. Mayat mereka ditanam dalam sumur tua di sekitar Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Mengapa Negara Kita Bernama Indonesia?

Cerita Pagi

Nurcholis

koran sindo, Minggu,  5 Oktober 2014  −  05:00 WIB

Bendera Indonesia. (istimewa)

Pada zaman purba, kepulauan tanah air disebut dengan aneka nama. Dalam catatan bangsa Tionghoa, kawasan kepulauan tanah air dinamai Nan-hai (Kepulauan Laut Selatan). Berbagai catatan kuno bangsa Indoa, menamai kepulauan ini, Dwipantara (Kepulauan Tanah Seberang).

Sebuah nama yang diturunkan dari kata Sansekerta dwipa (pulau) dan antara (luar, seberang).
Kisah Ramayana karya pujangga Walmiki menceritakan pencarian terhadap Sinta, istri Rama yang diculik Rahwana, sampai ke Suwarnadwipa (Pulau Emas, yaitu Sumatra sekarang) yang terletak di Kepulauan Dwipantara.

Kisah Tragis Persahabatan Soekarno dan Kartosoewirjo

Cerita Pagi

Hasan Kurniawan

Koran sindo, Sabtu,  10 Januari 2015  −  05:05 WIB

Kartosoewirjo saat dieksekusi mati (foto:Istimewa)

SOEKARNO dan Kartosoewirjo merupakan sahabat karib yang sama-sama berjuang melawan penjajah asing menuju Indonesia merdeka. Mereka sama-sama berguru kepada Hadji Oemar Said (HOS) Tjokroaminoto, dan membaca kitab-kitab marxisme.

Hubungan persahabatan mereka sudah terjalin sejak tahun 1918. Sejauh mana keakraban keduanya? Pengagum Soekarno, Roso Daras memotret keakraban tersebut dalam bentuk percakapan, hingga membuat suasana hubungan mereka terasa hangat.

Beragama di Tengah Kekacauan

HUSEIN JA’FAR AL HADAR

Cetak | 27 April 2015  

Sejarah Islam telah terbentang selama sekitar 14 abad. Ada beragam nilai, hikmah dan pelajaran yang bisa dipetik dari sana.

Mengutip Murtadha Muthahhari (filosof Muslim Iran kontemporer), sejarah memiliki nilai epistemologis. Sejarah adalah sumber pengetahuan. Sering kali, masa depan justru terlihat gamblang dan cerah dengan kacamata masa lalu. Mengacu pada Hegel, gerak sejarah melahirkan tesis, antisesis, dan sintesis, serta begitu seterusnya. Apa yang pernah ada dalam sejarah bisa menjadi pegangan kita dalam menatap dan menjalani saat ini dengan segala tantangannya, termasuk konteks keislaman.

Transformasi "The New York Times"

Ignatius Haryanto

KOMPAS Cetak | 27 April 2015 4 dibaca 0 komentar

Apakah perkembangan dunia media digital juga berpengaruh pada produksi salah satu surat kabar terbaik di dunia seperti The New York Times?

Apakah slogan "All the News That's Fit to Print" yang digaungkan pendirinya masih berlaku dalam era ketika berita diproduksi dalam ketergesaan dan kepastian informasi harus menunggu beberapa saat? Dua pertanyaan ini hanyalah sebagian kecil dari sejumlah pertanyaan menarik untuk melihat kondisi koran yang terbit sejak 1851 itu. 

Kado Hari Otonomi

DJOHERMANSYAH DJOHAN

Cetak | 25 April 2015

Tanggal 25 April 2015, Hari Otonomi Daerah kembali dirayakan. Hari Otonomi Daerah ditetapkan oleh Presiden Soeharto dengan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1996. 

Walaupun pemerintahan era Orde Baru sangat sentralistis, otonomi daerah (otda) dihargai dengan memberi hari jadi. Uniknya, Kementerian Dalam Negeri yang membina otda tidak punya hari lahir.

Pada peringatan Hari Otonomi Daerah 25 April 2014 di Istana Negara untuk pertama kali pada era Reformasi diserahkan penghargaan Parasamya Purnakarya Nugraha. Presiden SBY yang menyerahkan prestigious award berbasis penilaian komprehensif kinerja pemda itu kepada tiga daerah provinsi berprestasi sangat tinggi selama tiga tahun berturut-turut, yakni Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan. 

Penyelesaian Beban Sejarah

Albert Hasibuan

KOMPAS Cetak | 24 April 2015 138 dibaca 0 komentar

Akhirnya, saya baca, pemerintah serius menuntaskan berbagai pelanggaran hak asasi manusia berat lama dengan membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

Komisi tersebut terdiri dari Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan; Kejaksaan Agung; Kepolisian Negara RI, Tentara Nasional Indonesia; Badan Intelijen Negara; dan Komnas HAM.

”Tim gabungan ini dibentuk sebagai jalan keluar untuk menyelesaikan perkara pelanggaran hak asasi manusia berat pada masa lalu. Ini agar tak lagi ada beban sejarah yang menjadi tanggungan generasi selanjutnya,” demikian pernyataan Jaksa Agung HM Prasetyo pada Selasa, 21 April (Kompas, 22/4).

”Piye Kabare”?

M SUBHAN SD

KOMPAS Cetak | 18 April 2015 237 dibaca 1 komentar

Hendaklah berjasa, kepada yang sebangsa Hendaklah jadi kepala, buang perangai yang cela Hendaklah memegang amanat, buanglah khianat

(Raja Ali Haji, 1847; penggalan Gurindam XII Pasal 11)

Kita selalu mengutuk komunisme sebagai hantu menakutkan yang anti kemanusiaan dan anti Tuhan. Namun, Tiongkok yang komunis justru keras memberantas korupsi. Kasus terkini, bekas Wali Kota Nanjing, Ji Jianye, dihukum 15 tahun penjara, Selasa (7/4), dengan tuduhan suap 11,32 juta yuan atau sekitar Rp 23 triliun. Pada hari sama, Senator Perancis Jean Germain bunuh diri beberapa jam sebelum diadili. Ia dituduh mengambil keuntungan dari turis-turis Tiongkok saat ia menjabat Wali Kota Tours. Di Brasil, beberapa hari sebelumnya, dengan bukti Blackberry Messenger, 100 orang ditangkap dengan tuduhan korupsi di perusahaan minyak negara Petrobras. Dari 100 orang itu, 50 orang di antaranya adalah politisi.

Dijual: Revolusi

Udar Rasa

Bre Redana

KOMPAS Siang | 12 April 2015

Dari waktu ke waktu revolusi dijual dengan nilai tukar entusiasme manusia akan suatu perubahan. Pada zamannya, Ernesto ”Che” Guevara memasarkan dan menggerakkan revolusi Marxist di Amerika Selatan, diawali di Kuba sebelum akhirnya ia tertangkap dan ditembak mati di Bolivia.

opini > kolom > Menaikkan Martabat Istilah Petugas Partai, Problem...

Menaikkan Martabat Istilah Petugas Partai, Problem Jokowi, Megawati, atau PDI-P?

Bambang Sigap Sumantri

kompas Siang | 20 April 2015 11:58 WIB 360 dibaca 1 komentar

Menjelang berlangsungnya Peringatan 60 Tahun Konferensi Asia Afrika, petugas keamanan sibuk mengatur lalu lintas, sibuk mempersiapkan tempat dan gedung yang akan dipakai menjamu tamu negara. Minggu (19/4) sore, kalau kita memasukkan "petugas keamanan" dalam mesin pencari Google, dalam waktu 0,44 detik akan muncul 1.330.000 hasil.

Yang mengherankan, frasa itu kalah cepat dan kalah banyak dibandingkan dengan "petugas partai" . Dalam waktu hanya 0,26 detik, muncul 2.920.000 hasil. Frasa populer ini ditujukan kepada Presiden Joko Widodo. Menjadi demikian banyak karena ditulis berulang-ulang untuk mengejek demi memuaskan hati, sebagian lagi ditulis untuk membela kepemimpinan Presiden.

Pidato Megawati, Apa yang Salah?

Analisis Politik J Kristiadi

Cetak | 21 April 2015

Gaung Kongres IV Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Bali bukan terpilihnya secara aklamasi Megawati Soekarnoputri menjadi ketua umum, melainkan pidatonya yang menggelegar, tegas tetapi disertai dengan beberapa kalimat bersayap. Berbagai pernyataannya mencerminkan kegerahan Megawati terhadap praktik politik kekinian dan hubungannya yang kurang harmonis dengan Presiden Joko Widodo, memicu debat publik yang mengarah pada PDI-P seakan menjadi musuh bersama. Pertanyaan mendasar, apa yang salah dari pidato itu?

Catatan Minggu

Revolusi Piring

Bre Redana

KOMPAS Cetak | 26 April 2015   

Di restoran dekat Kebun Raya Bogor tanpa terduga saya bertemu teman lama, ahli filsafat pengajar di sebuah universitas negeri terkemuka. Tetap seperti dulu. Dengan gaya bicara penuh antusiasme, mengomentari roti bikinan restoran ini ataupun pemerintahan yang amburadul, tak akan lupa disertakan catatan kaki dari Spinoza sampai Heidegger.

Resonansi Pesan KAA

Koran SINDO

Jum'at,  24 April 2015  −  08:36 WIB

DR GUN GUN HERYANTO

DR GUN GUN HERYANTO
Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute dan
Dosen Komunikasi Politik UIN Jakarta
Peringatan Ke-60 Konferensi Asia-Afrika (KAA) berakhir Jumat (24/4) di Kota Bandung. Kota yang menjadi penanda sejarah inisiatif kerja sama negara-negara di Asia dan Afrika pada 1955.

Bagi Indonesia, inisiatif ini pengejawantahan politik luar negeri bebas aktif yang dicanangkan sejak 1948. Ini selaras dengan landasan konstitusi yang mengamanatkan agar Indonesia berpartisipasi dalam mewujudkan ketertiban dunia berdasarkan pilar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Pemikir dan Penulis yang Soekarnois

Koran SINDO

Sabtu,  25 April 2015  −  11:21 WIB

AHMAD MILLAH HASAN

AHMAD MILLAH HASAN
Tenaga Ahli Menteri Sosial Bidang Komunikasi dan Media,
Kader PMII
Sekitar 30.000 kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia melakukan doa bersama untuk keselamatan bangsa bersama Presiden Joko Widodo(Jokowi) diMasjidAl Akbar, Surabaya, Jumat malam, 17 April 2015.

Doa bersama Presiden Jokowi ini merupakan puncak rangkaian harlah PMII ke-55. Peringatan harlah ke-55 yang bertajuk ”Pembela Bangsa Penegak Agama” memberikan pesan bahwa PMII adalah organisasi kemahasiswaan yang akan menjadi benteng Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan menyebarkan nilai Islam rahmatan lil alamin.

Akar Radikalisme

Koran SINDO

Sabtu,  25 April 2015  −  11:23 WIB

MOH MAHFUD MD

MOH MAHFUD MD
Guru Besar Hukum Konstitusi
Pekan lalu, sebagai anggota pengurus Yayasan Wahid Institute(WI), saya hadirdi kantor institut yang bergerak di bidang penguatan kebangsaan melalui toleransi dan kedamaian antaragama itu.

Di kantor yang terletak di kawasan Taman Amir Hamzah itu kami berdiskusi tentang banyak hal, dipimpin oleh direktur eksekutifnya, Yenny Wahid. Kami senang karena dalam keserbaterbatasannya, yayasan yang ingin melanjutkan ide-ide perjuangan Gus Dur dalammerawatNKRI itumasihbisa terus berkiprah, bahkan mampu membentuk jejaring kerja sama dengan berbagai negara lain.