Menagih Janji Jokowi untuk Pengembangan Ekonomi Kreatif

OPINI > DUDUK PERKARA > MENAGIH JANJI JOKOWI UNTUK PENGEMBANGAN EKONOMI...

DUDUK PERKARA

ILHAM KHOIRI

kompas Siang | 21 April 2015 15:19 WIB 1485 dibaca  0 komentar

Hampir enam bulan sudah pemerintahan Presiden Joko Widodo berjalan sejak dilantik pada 20 Oktober 2014. Namun, salah satu program primadona yang dijanjikan saat kampanye dulu, yaitu pengembangan ekonomi kreatif, justru belum tersentuh. Bahkan, program-program lama yang sudah berjalan pada masa pemerintahan sebelumnya kini justru ikut mandek.

Menyegarkan Pemikiran Feminisme di Indonesia

PINI > ARTIKEL > MENYEGARKAN PEMIKIRAN FEMINISME DI INDONESIA

FARID MUTTAQIN

 kompas Cetak | 21 April 2015 155 dibaca  0 komentar

Tidak sekali Indonesia dijadikan rujukan sebagai gerakan feminisme progresif dalam perjuangan melawan patriarkisme, misoginisme, dan seksisme.

Meski turunan dari ketiga sumber diskriminasi dan kekerasan seksual dan jender tersebut sangat kompleks, seperti politik jender dan seksualitas negara, fundamentalisme dan konservatisme agama, tradisionalisme sosial-budaya, gerakan feminisme kita dinilai memiliki kemampuan dalam menantang masalah tersebut. Hal ini tidak terlepas dari kekuatan gerakan feminisme kita yang sanggup menggabungkan aktivisme politik dan aktivisme intelektual, dan itu sudah berlangsung sejak awal sejarahnya.

Impian Kartini dalam Nawacita

OMAS BULAN SAMOSIR

 KOMPAS Cetak | 21 April 2015 226 dibaca  1 komentar

Sembilan agenda prioritas (Nawacita) Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk rakyat Indonesia dituangkan dalam sembilan agenda pembangunan nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. Cita-cita Kartini dalam memajukan harkat dan peranan perempuan sesungguhnya sudah termaktub dalam RPJMN tersebut.

Hantu Rasio Dosen-Mahasiswa

OPINI > ARTIKEL > HANTU RASIO DOSEN-MAHASISWA

JOHANES EKA PRIYATMA

KOMPAS Cetak | 15 April 2015 311 dibaca  2 komentar

Minggu-minggu ini pimpinan perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi swasta, gelisah seperti dikejar hantu karena mendapat surat peringatan dari pemerintah.

Peringatan tersebut terkait dengan kecukupan rasio minimal dosen-mahasiswa untuk setiap program studi. Pemerintah telah menetapkan bahwa untuk program studi eksakta, rasio tersebut minimal 1:30 dan untuk program studi non-eksakta minimal 1:45. Pemerintah memberikan ancaman kepada pimpinan perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS) bahwa program studi yang punya rasio jauh lebih kecil dari angka itu akan ditutup. Apakah "hantu" yang menakutkan ini sungguh layak kita takuti?

Menemukan Arah Perubahan

MEUTHIA GANIE-ROCHMAN

KOMPAS Cetak | 14 April 2015 387 dibaca  3 komentar

Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla mengajukan konsep Nawacita sebagai sasaran untuk dicapai bangsa ini.

Nawacita barulah daftar keadaan yang ingin dicapai, belum menjadi kerangka kebijakan untuk membawa perubahan sosial ekonomi menuju kesejahteraan.  Sayangnya, hingga saat ini belum terlihat kerangka untuk mewujudkan Nawacita itu.

Mengobral Remisi untuk Koruptor

EMERSON YUNTHO

 KOMPAS Cetak | 15 April 2015 92 dibaca  0 komentar

Dalam beberapa waktu terakhir, wacana melonggarkan pemberian remisi untuk terpidana perkara korupsi masih menjadi polemik dan perdebatan sejumlah kalangan.

Bendungan BesarVersus Petani Kecil

IVAN HADAR

kompas Cetak | 16 April 2015 

Ke depan, demi swasembada pangan, Presiden Joko Widodo berjanji membangun 50 bendungan besar di seluruh Indonesia.

Banyak pihak menyambutnya dengan antusias. Peresmian pembangunan bendungan besar di Raknamo, misalnya, dinilai Gubernur NTT Frans Lebu Raya sebagai hadiah ulang tahun ke-56 provinsi yang sering dilanda kekeringan ini. Namun, di sisi lain, ada pula suara kritis. Setidaknya, dalam catatan sejarah dan pertimbangan ekonomi,  bendungan besar merangsang dan memprioritaskan pertanian skala besar sekaligus menggusur petani kecil dan merusak lingkungan. Hal ini yang terjadi pada konsep "Revolusi Hijau" di zaman Orde Baru. Waduk Kedung Ombo ketika itu, misalnya, bercerita tentang penenggelaman lahan subur, perusakan lingkungan, dan penggusuran petani kecil.

Perundingan WTO dan Indonesia

IMAN PAMBAGYO

kompas Cetak | 17 April 2015 147 dibaca  0 komentar

Diskusi mengenai perdagangan di Tanah Air beberapa bulan ini sangat fokus pada masalah mendesak yang perlu ditangani pemerintah, seperti stabilitas harga bahan pokok, peningkatan produktivitas beberapa komoditas penting, peningkatan daya saing ekspor, dan bagaimana menghadapi produk impor di dalam negeri.

Aktor Ekonomi Akar Rumput

OPINI > ARTIKEL > AKTOR EKONOMI AKAR RUMPUT

FACHRY ALI

KOMPAS Cetak | 17 April 2015 240 dibaca  0 komentar

Abun (Bunyamin), reparator arloji di sebuah sudut Jakarta Timur, pamit—dari jadwal latihan pingpong—pulang ke Tasikmalaya. ”Bolehkah saya titip sesuatu untuk anak-anak Kang Daud?” ujar saya. ”Dengan senang hati,” jawab Abun.

Menanak Nasi Indonesia

M ALFAN ALFIAN

kompas Cetak | 16 April 2015 239 dibaca  1 komentar

Apakah kita bisa mempercepat kemajuan kondisi bangsa? Pertanyaan ini mengingatkan Polemik Kebudayaan pada kurun 1935-1939 antara Sutan Takdir Alisjahbana dan yang lain.

HANDINING

Polemik tersebut merupakan respons generasi setelah Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928, terhadap persoalan-persoalan besar dalam merumuskan cita-cita nasional di segala bidang. Sutan Takdir Alisjahbana (STA) yang masih berusia 27 tahun ketika polemik dimulai merumuskan pandangan-pandangannya dengan jelas betapapun dipandang kontroversial.

Sengkarut Anggaran Pilkada

 FADLI RAMADHANIL

 KOMPAS Cetak | 18 April 2015 125 dibaca  0 komentar

Dari 68 daerah tambahan yang akan menyelenggarakan pilkada pada Desember 2015, baru 10 daerah yang sudah menyiapkan anggaran sebagaimana dikonfirmasi oleh komisioner Komisi Pemilihan Umum, Hadar Nafis Gumay (Kompas, 8/4).

 Sepuluh daerah yang sudah menyiapkan anggaran tersebut belum dirilis secara resmi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Begitu juga dengan daerah yang belum mempunyai anggaran sama sekali untuk melaksanakan Pilkada 2015.

Negara (dan) Partai

OPINI > ARTIKEL > NEGARA (DAN) PARTAI

YONKY KARMAN

KOMPAS Cetak | 20 April 2015 

"Saudara-saudara mengetahui bahwa saya sekarang bukan anggota sesuatu partai, sekarang saya bukan anggota PKI, bukan anggota Masyumi, bukan anggota Nahdlatul Ulama, bukan anggota Partai Nasional Indonesia. Saya adalah warga negara Republik Indonesia yang bernama Soekarno, yang kebetulan pada saat sekarang ini memegang jabatan presiden pertama Republik Indonesia itu."

JITET

(Amanat pada Peringatan Ulang Tahun Ke-30 PNI, Bandung, 3 Juli 1957)

Mantra Membangun Desa

OPINI > ARTIKEL > MANTRA MEMBANGUN DESa

ISMAIL HASANI

 KOMPAS Cetak | 22 April 2015

Promosi ”1 desa 1 miliar” pada Pemilu 2014 adalah mantra politik yang diucapkan dalam banyak pertemuan politik saat itu.

Meski materi itu bukanlah gagasan para kandidat, melainkan bersumber dari UU No 6/2014 tentang Desa, daya tarik materi kampanye itu sempat memukau masyarakat yang mengimpikan pembangunan desa dengan paradigma desa membangun menuju kesejahteraan dan keadilan.