DUDUK PERKARA
ILHAM KHOIRI
kompas Siang | 
1485 dibaca 
0 komentar
Hampir enam bulan sudah pemerintahan Presiden Joko Widodo berjalan sejak dilantik pada 20 Oktober 2014. Namun, salah satu program primadona yang dijanjikan saat kampanye dulu, yaitu pengembangan ekonomi kreatif, justru belum tersentuh. Bahkan, program-program lama yang sudah berjalan pada masa pemerintahan sebelumnya kini justru ikut mandek.
Mari kita ingat janji Joko Widodo saat masih menjadi calon presiden. Dalam debat capres yang disiarkan televisi nasional secara langsung, 15 Juni 2014, Joko Widodo (Jokowi) jelas mengungkapkan dukungan penuh untuk pengembangan ekonomi kreatif.
Untuk mengingatkan kita, mari simak pernyataan Jokowi secara lebih utuh. Pada salah satu sesi debat, dia paparkan, "Ekonomi kreatif seperti musik, desain, dan seni pertunjukan. Ini masih tidak diperhatikan dengan benar. Kita harus memperhatikan ini dengan benar, anak-anak muda berkecimpung besar di dalam ini bisa mendapatkan perhatian yang besar."
Jokowi menegaskan, bidang ekonomi kreatif yang kebanyakan diisi oleh anak muda ini berpotensi besar di tingkat nasional, bahkan internasional. Kalau diberikan dukungan penuh, produk-produk ekonomi kreatif itu akan bisa dikembangkan.
Jokowi memberi contoh seni pertunjukan yang dimiliki Indonesia, mulai dari Aceh sampai Papua. Kalau dikerjakan dengan manajemen panggung, lighting (penerangan), dan promosi yang baik, semua itu bisa menjadi kekayaan pariwisata. Begitu pula dengan animasi yang bisa diekspor sampai ke luar negeri. "Ini demi anak-anak kita semua banyak bekerja di bidang kreatif," ungkapnya.
Penjelasan Jokowi itu langsung disetujui calon presiden Prabowo Subianto, yang menjadi lawan debatnya kala itu. Bahkan, tanpa sungkan, Prabowo tiba-tiba memeluk Jokowi karena menyetujui program pengembangan ekonomi kreatif tersebut.
Publik juga tersentuh mendengar janji Jokowi itu. Para seniman yang selama ini bergelut dalam dunia ekonomi kreatif menilai, program pengembangan ekonomi kreatif merupakan terobosan. Di ujung kampanye, sebagian dari mereka turun gunung untuk menggelar "Konser Salam 2 Jari". Harus diakui, ini merupakan salah satu kampanye yang menentukan kemenangan Jokowi.
Setelah ditetapkan sebagai pemenang Pemilu Presiden 2014, Jokowi-Jusuf Kalla dilantik sebagai Presiden-Wakil Presiden RI pada 20 Oktober 2014. Pasangan pemimpin baru ini merombak struktur kementerian, termasuk terkait dengan ekonomi kreatif.
Pada masa pemerintahan sebelumnya, di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ekonomi kreatif ditangani Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kini, kementerian itu dipangkas sehingga menjadi Kementerian Pariwisata saja. Bidang ekonomi kreatif dikeluarkan dan Jokowi berjanji membentuk badan khusus yang langsung berada di bawah kendali presiden untuk menangani program itu.
Badan Ekonomi Kreatif
Bagaimana realisasi dari janji itu? Setelah didesak-desak publik, tiga bulan setelah dilantik, Jokowi baru memenuhi janjinya. Pada 26 Januari 2015, di Istana Negara, dia melantik Triawan Munaf, seorang musisi dan ayah penyanyi Sherina Munaf, sebagai ketua Badan Ekonomi Kreatif (BEK).
Badan ini diharapkan menangani program-program ekonomi kreatif. Itu mencakup aplikasi gim, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, tata busana, film, animasi, video, fotografi, kriya, kuliner, musik, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, televisi, dan radio.
Namun, hingga kini, atau tiga bulan setelah dilantik, ternyata BEK juga belum bisa berbuat apa-apa. Masalahnya, nomenklatur badan itu belum kelar disusun, termasuk orang-orang yang mengisi kepengurusannya. Dukungan anggaran untuk lembaga baru ini juga belum pasti. DPR menolak menyetujui usulan anggaran untuk BEK dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015 karena pemerintah belum menyetor nomenklatur badan tersebut kepada legislatif. Bahkan, BEK belum punya kantor.
Kondisi itu mengakibatkan hampir semua program ekonomi kreatif menjadi mandek. Itu meliputi program-program lama yang sudah dijalankan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan program-program baru yang disusun BEK.
Dalam bidang film, misalnya, semua program berhenti. Selain BEK, dua lembaga penopang film juga belum bisa jalan, yaitu Lembaga Sensor Film (LSF) dan Pusat Pengembangan Perfilman di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud). Sama dengan BEK, Pusat Pengembangan Perfilman masih terkendala dengan urusan keorganisasian, pengisian pengurus, dan anggaran dana yang belum kelar. Pengurus LSF yang baru masih belum disahkan dan masih dibahas di DPR, sementara pengurus lama sudah habis masa kerjanya.
Terobosan
Kemandekan ini bakal terus berlangsung, bahkan bisa menemui jalan buntu, jika pemerintah tidak mengambil terobosan. Apa saja terobosan itu?
Tentu saja, pemerintah harus cepat menuntaskan nomenklatur BEK sebagai induk pengembangan ekonomi kreatif. Segeralah ditentukan apa bentuk badan itu, apa saja program kerjanya, dan pilih orang-orang yang tepat sebagai pengurusnya. Pemerintah berencana merevisi Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang BEK sehingga status badan itu menjadi Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK). Dengan begitu, badan tersebut dapat menggunakan dana dari APBNP 2015 yang sebenarnya telah mencadangkan anggaran Rp 1,5 triliun untuk ekonomi kreatif.
Publik, terutama para pelaku industri kreatif, terus menunggu langkah nyata pemerintah untuk mendorong BEK agar bisa sungguh-sungguh berjalan. Ada banyak pekerjaan yang menanti untuk ditangani demi memajukan bangsa Indonesia. Jangan sampai janji indah Jokowi untuk pengembangan ekonomi kreatif kandas dipenuhi hanya gara-gara terhambat masalah restrukturisasi organisasi dan pemenuhan anggaran.http://print.kompas.com/baca/2015/04/21/Menagih-Janji-Jokowi-untuk-Pengembangan-Ekonomi-Kr
No comments:
Post a Comment