Drama Politik Australia

Indriana Kartini

Cetak | 19 September 2015 347 dibaca 0 komentar

Drama panggung partai politik kembali berlangsung di Australia setelah Tony Abbott dikalahkan oleh Malcolm Turnbull dalam voting internal Partai Liberal pada 14 September dengan hasil perolehan suara 54-44. 

Hasil voting ini mengantarkan Turnbull menjadi pemimpin baru Partai Liberal dan sekaligus menjadi perdana menteri ke-29 Australia menggantikan Tony Abbott yang baru memerintah selama dua tahun. "Kudeta partai" ini sekaligus menambah daftar pergantian kepemimpinan di Australia selama kurun waktu lima tahun terakhir.

Pendahulu Abbott, Kevin Rudd, pernah mengalami hal serupa tahun 2010, dikalahkan penantangnya dari sesama Partai Buruh, Julia Gillard. Pada 2013, Kevin Rudd membalikkan posisi dengan mengalahkan Julia Gillard dalam voting internal Partai Buruh dan kembali memimpin Australia meski hanya singkat. Dalam Pemilu 2013, Partai Buruh akhirnya dikalahkan oleh Partai Liberal yang mengantarkan Tony Abbott menjadi perdana menteri ke-28 Australia.

Instabilitas kepemimpinan

Sistem politik Australia yang menganut sistem parlementer memungkinkan partai politik melengserkan pemimpinnya apabila dipandang berseberangan dengan sikap partai atau kurang memberikan performa yang baik bagi partai. Oleh karena itu, lumrah apabila terjadi pergantian kepemimpinan sebelum periode pemerintahan berakhir, bahkan dalam periode pertama pemerintahan sekalipun.

Sejarah politik Australia setelah Perang Dunia II dipenuhi kisah pergantian perdana menteri sebelum berakhirnya periode pemerintahan tanpa melalui pemilihan umum. Sejak PM Frank Forde (1945) hingga Malcolm Turnbull (2015), ada 11 kali pergantian perdana menteri.

Manuver pelengseran Abbott sebenarnya telah dilakukan oleh Partai Liberal pada Februari 2015 lalu dengan voting internal mengingat hasil jajak pendapat The Galaxy Poll menunjukkan, suara pemilih Partai Buruh (57 persen) melewati Partai Liberal (43 persen). Selain itu, 55 persen pemilih juga menginginkan Abbott mundur dari kursi perdana menteri. Jajak pendapat tersebut juga mengungkapkan, kemunculan Turnbull akan menekan perolehan suara Partai Buruh dari 51 persen hingga 49 persen.

Dalam voting internal Februari 2015, Abbott selamat dari upaya pelengseran pertama dengan perolehan suara 61-39. Namun, dalam manuver pelengseran kedua September 2015, Abbott harus rela menyerahkan kepemimpinan kepada Turnbull yang merupakan mantan Menteri Komunikasi di kabinetnya.

Pemerintahan Turnbull

Dalam Pemilu 2013, salah satu alasan terpilihnya Abbott adalah janjinya memperbaiki budget emergency warisan pemerintahan Buruh sebelumnya. Namun, di masa Abbott justru angka pengangguran meningkat dibandingkan masa pemerintahan Buruh, dari 5,8 persen menjadi 62 persen. Pertumbuhan ekonomi menurun dari 2,5 persen di masa pemerintahan Buruh menjadi 2 persen. Defisit anggaran meningkat dari 30 miliar dollar Australia jadi 48 miliar dollar Australia. Fakta ini turut memengaruhi turunnya preferensi pemilih terhadap Partai Liberal.

Meski Abbott dan Turnbull bernaung dalam partai politik yang sama, keduanya berbeda faksi politik. Turnbull merupakan bagian dari faksi kecil liberal, sementara Abbott dari faksi konservatif. Pengaruh faksi konservatif ini mendominasi Partai Liberal hampir dua dekade. Namun, mengingat hasil jajak pendapat yang kurang menguntungkan bagi Partai Liberal, faksi konservatif kemudian turut mendukung kepemimpinan Turnbull dalam voting internal kedua.

Turnbull sebenarnya bukanlah figur favorit Partai Liberal. Turnbull menganut ideologi sosial yang lebih progresif dibandingkan para kolega. Turnbull mendukung isu-isu yang berseberangan dengan mayoritas Partai Liberal dalam hal pernikahan sesama jenis, penelitian sel punca (stem-cell), negara republik, serta pengurangan restriksi terhadap aborsi. Selain itu, dukungan Turnbull terhadap isu perubahan iklim, khususnya terhadap emissions trading scheme atau pajak karbon, juga berseberangan dengan pandangan sejumlah anggota Partai Liberal yang tidak mendukung pajak karbon.

Pandangan politik Turnbull dalam isu lingkungan justru lebih beririsan dengan kebijakan Partai Buruh. Karena itu, kemunculan Turnbull juga dipandang membahayakan Partai Buruh karena dapat memengaruhi preferensi para swing voter Partai Buruh dan memungkinkan mereka mengalihkan dukungannya kepada Partai Liberal.

Kritik terhadap pergantian kepemimpinan ini juga muncul di kalangan elite pemerintahan koalisi (Partai Liberal dan Nasional). Senator Cory Bernardi dari Partai Liberal mengungkapkan, politik di Australia saat ini seperti panggung "sirkus" dan menunjukkan instabilitas politik.

Wakil Pemimpin Partai Nasional Barnaby Joyce mengingatkan para elite partai untuk berhenti saling menyalahkan karena pemerintahan koalisi yang terpilih pada Pemilu 2013 dibangun dari perjanjian pemimpin Partai Nasional Warren Truss dengan pemimpin Partai Liberal saat itu Tony Abbott.

Karena itu, tantangan Turnbull saat ini adalah bagaimana meyakinkan faksi konservatif Partai Liberal serta para pemilih dari generasi tua dan konservatif untuk mendukung kepemimpinannya. Selain itu, Partai Liberal juga harus belajar dari kesalahan Partai Buruh yang membiarkan terjadinya kegaduhan politik internal antara Kevin Rudd dan Julia Gillard. Dalam hal ini, Partai Liberal harus mampu meyakinkan pihak yang kalah, Abbott, untuk tidak mengganggu kepemimpinan baru. Apabila hal ini tidak dilaksanakan, bukan mustahil Partai Liberal akan ditinggalkan para pemilih dalam Pemilu 2016. Ini seperti yang pernah dilakukan pemilih Partai Buruh yang menghukum Partai Buruh dalam Pemilu 2013, dengan mengalihkan dukungan kepada Partai Liberal.

Indriana Kartini

Peneliti Bidang Politik Internasional Pusat Penelitian Politik LIPI dan Dosen Jurusan Hubungan Internasional FISIP UIN Syarif Hidayatullah

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 19 September 2015, di halaman 7 dengan judul "Drama Politik Australia".

• 3
• 0
• 0